Perombakan Parlemen Untuk Reforma Agraria

Iwan Nurdin

Pada periode ini (2014-2019), DPR-RI, DPD-RI, dan MPR tidak banyak menjadikan agenda reforma agraria sebagai ajang monitoring berupa kritisi ataupun dukungan kinerja pemerintah. Bahkan, dalam hal legislasi, parlemen justru mengerjakan hal bertolak belakang seperti RUU Pertanahan, Revisi UU SDA. 
 
Hemat saya, penyebab lemahnya DPR-RI dalam mendeteksi perkembangan reforma agraria juga disebabkan oleh kelembagaan parlemen khususnya pembagian komisi di DPR. Kementerian ATR/BPN-RI berada dalam radar monitor Komisi II. Sementara, Kementerian LHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan berada di Komisi IV. Selanjutnya, Kementerian Desa PDTT berada pada komisi V. Tersebarnya pintu pengawasan DPR bersanding dengan lemahnya komitmen pimpinan DPR kepada agenda ini, sehingga lembaga ini terlambat mengawasi melalui Rapat Lintas Komisi dan Lintas K/L. 
 
Latar belakang beberapa kementerian ini berada pada komisi-komisi di atas, berawal dari pembagian komisi sejak era Orde Baru. Komisi II misalnya menempatkan Agraria hingga lembaga seperti KPU karena pada masa lalu lembaga-lembaga ini berada di bawah Departemen Dalam Negeri. Begitu juga komisi IV yang pada awalnya pada masa Orba bermitra dengan Departemen Pertanian. Jadilah, Kementerian KP hingga Kehutanan yang awalnya adalah Direktorat Jenderal pada Kementan sekedar melanjutkan tradisi bermitra dengan komisi ini.
 
Hal lain, kebijakan partai politik sebagai induk anggota parlemen yang luput menempatkan agenda ini sebagai politik parlemen. Meskipun, di atas kertas parpol selalu menyatakan reforma agraria adalah agenda penting dan mendesak, sedikit sekali upaya partai politik memperbaiki pengetahuan politik dan hukum agraria kepada kader-kadernya di parlemen. Padahal, literasi agraria adalah kunci penting yang membuka jalan agenda ini terus hidup di parlemen. 
 
Mengingat kelembagaan DPR yang lalu, dibutuhkan perombakan kelembagaan pada Komisi di DPR khususnya terkait reforma agraria dan pembangunan pedesaan yang terbagi ke dalam Komisi II, IV dan V.
 
Usul saya, Kementerian Pertanian, Kementerian LHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ATR/BPN-RI, Badan Informasi Geo Spasial, berada dalam sebuah komisi di DPR-RI. Sementara, melihat korelasinya yang sangat kuat dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDDT wajib berada pada Komisi yang sama.
 
Meskipun dipisah, tidak dapat dipungkiri bahwa komisi-komisi ini begitu terkait. Sehingga, rapat antar komisi dan K/L ke depan sangat diperlukan untuk menjembatani ketimpangan pemahaman antar komisi dalam memonitor kinerja dan keberhasilan reforma agraria.
 
Oleh: Iwan Nurdin
(Ketua Dewan Nasional KPA)

Opini Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934