Enam Dekade UUPA: Harapan dan Ancaman

Josua RM Situmorang

Pada 1960 Presiden Soekarno mengesahkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Berselang tiga tahun, melalui Keputusan Presiden No. 169/1963, Soekarno menetapkan 24 September sebagai Hari Tani, hari kemenangan bagi rakyat tani Indonesia dan lahirnya UUPA. Sebab secara filosofis UUPA bertujuan menggantikan hukum agraria kolonial, menghapuskan sisa-sisa feodalisme dan meletakan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya kaum tani. Kebijakan ini menjadi harapan untuk melempangkan jalan menuju masyarakat adil dan makmur.

Sebagai UU Pokok, seharusnya UUPA menjadi rujukan bagi seluruh UU yang mengatur bumi, air dan ruang angkasa. Namun seiring dengan pergantian kepemimpinan negeri, Rezim Orde Baru Soeharto dengan sengaja mengkaburkan UUPA. Stigmatisasi sebagai produk komunis di tengah situasi politik yang tidak stabil mengakibatkan UUPA hanya dipetieskan, serta semakin menjauh sebagai dasar-dasar pembentukan UU yang menyangkut sumber-sumber agraria. Hal tersebut tercermin dari semakin banyaknya produk kebijakan sektoral yang kapitalistik dan menguntungkan perusahaan-perusahaan besar, seperti UU No. 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan dan UU No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Paska kedua UU tersebut disahkan PT. Freeport Indonesia mendapat izin untuk melakukan aktivitas tambang di dalam kawasan hutan. Rezim yang berkuasa hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dalam bentuk usaha-usaha peningkatan produktifitas tanpa memberi rakyat peran dan ruang partisipasi dalam penguasaan, peruntukan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber-sumber agraria.

Buah Ketimpangan Agraria

Model ekonomi politik Orde Baru yang kapitalistik tersebut masih diteruskan oleh rezim saat ini. Kebijakan yang menjamin operasi modal besar partikelir dengan memberikan hak-hak istimewa atas tanah kepada badan usaha nasional dan asing dibarengi pengabaian hak rakyat. Padahal, di era reformasi telah ada Ketetapan MPR No. IX Tahun 2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PA-PSDA) yang memandatkan pemerintah menjalankan pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Bahkan ketetapan ini juga memerintahkan DPR dan Pemerintah untuk mencabut, mengubah dan/atau mengganti semua UU dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan ketetapan PA-PSDA tersebut. Namun apa daya kekuatan elit bisnis dan politik menghambat apa yang dicita-citakan oleh UUPA. Rakyat tidak ditempatkan sebagai objek sentral pembangunan, melainkan hanya sebagai korban perampasan tanah korporasi.

Beberapa dampak yang muncul kemudian adalah; Pertama, ketimpangan struktur agraria yang semakin tajam. Dimana 1% penduduk Indonesia menguasai lebih dari setengah total luasan tanah di negeri ini, padahal mayoritas petani kita adalah gurem (berlahan sempit), hanya memiliki lahan kurang dari 0.5 Ha; Kedua, konflik agraria yang berkepanjangan dan menumpuk dari tahun ke tahun. Sepuluh tahun terakhir saja telah terjadi 3.447 konflik agraria seluas 9.201.429 hektar, dimana 1.507.374 rumah tangga petani menjadi korban (KPA, 2019); Ketiga, masih terdapat 15,26 juta petani di pedesaan yang hidup dalam kemiskinan dengan rata-rata pendapatan 1 juta per bulan (BPS, 2018); Empat, pertanian rakyat yang semakin terpinggirkan disebabkan alih fungsi lahan pertanian seluas 80.000 hektar per tahun dan sebanyak 5,1 juta rumah tangga tani terpaksa meniggalkan mata pencaharian di sektor pertanian (BPS, 2013); Kelima, krisis ekologi akibat eksploitasi berlebihan oleh usaha skala besar.

Ancaman Baru

Di tengah ancaman krisis agraria dan situasi bencana pandemi Covid-19 saat ini, pemerintah dan DPR tetap membahas dan merumuskan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Bukan hanya menyangkut ketenagakerjaan kaum buruh di perkotaan, RUU ini sangat mempengaruhi masa depan petani pedesaan, nelayan, masyarakat adat, pemuda dan kelompok perempuan. Deregulasi dan debirokrasi dilakukan demi menghadirkan investasi, termasuk dengan membuat norma hukum baru yang sering disebut Omnibus Law. Pembangunan berbasis agraria di sektor pertanahan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan, pesisir-kelautan, properti dan infrastruktur menjadi bagian dari sasaran RUU Cipta kerja. Sumber-sumber agraria akan menjadi komoditas yang diperjualbelikan kepada investor dan badan usaha besar.

Selain itu, secara substansi RUU Cipta Kerja masih mengadopsi pasal-pasal kontroversi RUU Pertanahan yang sebelumnya ramai ditolak oleh rakyat, seperti; Pertama, penyimpangan Hak Menguasai dari Negara (HMN) melalui Hak Pengelolaan (HPL). Negara hendak menghidupkan kembali konsep domein verklaring zaman kolonial, yang jelas dihapus di dalam UUPA; Kedua, RUU Cipta Kerja hendak memberikan keistimewaan pada perusahaan skala besar dengan memberikan secara langsung permohonan izin HGU selama 90 tahun, serta menghapuskan sanksi tanah terlantar bagi perusahaan yang melanggar kewajiban; Ketiga, semangat pembentukan Bank Tanah untuk mempercepat proses pengadaan tanah bagi kepentingan investasi infrastruktur; Keempat, Hak Milik Satuan Rumah Susun (Sarusun) untuk warga negara dan badan hukum asing, padahal UUPA hanya memberikan izin hak pakai dan sewa.

Omnibus Law RUU Ciptaker jelas hendak mengamputasi cita-cita UUPA. Implementasi UUPA masih hanya sebatas bingkai yang tergantung di dinding rumah Republik Indonesia. Mimpi bangsa untuk mencapai masyarakat adil dan sejahtera masih jauh panggang dari api.

Dalam mengahadapi ancaman dan krisis tersebut butuh persatuan gerakan rakyat, tani, buruh, nelayan, masyarakat adat, mahasiswa, perempuan dan masyarakat miskin kota. Inisiatif rakyat melalui Gerakan Solidaritas Lumbung Agraria (GeSLA) dapat menjadi contoh narasi cerita sukses bahwa rakyat dapat swadaya dan bersolidaritas dalam menghadapi krisis yang diakibatkan bencana pandemi. Petani bantu buruh dan masyarakat miskin perkotaan melalui hasil panen pertanian di pedesaan.

Situasi bertahannya petani dan pertanian juga dikabarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa pertanian menjadi satu-satunya sektor penyangga produk domestik bruto (PDB) yang tumbuh positif sepanjang periode. Hal ini semakin menunjukan betapa pentingnya pertanian bagi Indonesia.

Selama 60 tahun sejak disahkan, UUPA tidak pernah sungguh-sungguh dijalankan oleh setiap rezim pemerintahan. Menjalankan reforma agraria adalah amanat konstitusi, selalu relevan, mendesak dan mendasar ditunaikan siapa pun pemegang tampuk kekuasaan.

Melihat situasi tersebut, Negara Indonesia membutuhkan implementasi kebijakan reforma agraria yang komprehensif, menempatkannya sebagai agenda politik bangsa dan menjadikannya sebagai pondasi pembangunan bangsa ke depan.

Maka Hari Tani Nasional 2020 harus menjadi momentum persatuan bagi seluruh gerakan rakyat untuk bersama-sama menolak kebijakan yang justru semakin menjauhkan seluruh elemen masyarakat dari kesejahteraan.

Selamat Hari Tani bagi seluruh rakyat Indonesia!

Tulisan ini pertama dimuat di Harian Analisa Sabtu, 10 Oktober 2020 dengan judul "Enam Dekade UUPA: Harapan dan Ancaman"

Opini Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934