GTRA Provinsi Sumatra Utara Segera Supervisi Pembentukan GTRA Kabupaten/Kota di Sumatra Utara

Siaran Pers KPA Wilayah Sumatra Utara dan Sekber Reforma Agraria Sumatra Utara

Desentralisasi Pelaksanaan Reforma Agraria adalah sebuah keharusan dengan lahirnya 3 paket kebijakan Reforma Agraria oleh Pemerintahan Jokowi – Kalla yaitu Pepres 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria, Inpres 5/2018 tentang Moratorium Sawit.  Khususnya Perpres 86 tahun 2018 mengharuskan adanya Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) daerah di tingkatan Provinsi Kabupaten. Pada 13 Mei 2019, kabar baik muncul dari Pemerintah Sumatera Utara.

Di Minggu kedua bulan Ramadhan tersebut, Gubernur Sumatera Utara menandatangani Surat Keputusan No. 188.44/322/KPTS/2019 tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sumatera Utara. Tim GTRA yang akan berkerja langsung dibawah Kepemimpinan Gubernur Sumatera ini akan bertugas memperkuat dan mengkoordinasikan pelaksanaan Reforma Agraria di Sumatera Utara, memfasilitasi pemberdayaan masyarakat serta penyelesaian konflik agraria di Sumatera Utara.

SK tersebut juga memasukkan Perwakilan Masyarakat Sipil sebagai salah satu dari 21 orang anggota GTRA. Koordinator Wilayah KPA Sumatera Utara, Hawari Hasibuan menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sumatera Utara dengan masuknya perwakilan masyarakat sipil. Harapannya dapat mengakomodir kepentingan masyarakat dan menjadi ruang untuk menyelesaikan konflik agraria secara berkeadilan di Sumatera Utara.

Abdul Halim Sembiring, Koordinator Sekretariat Bersama Reforma Agraria Sumut menambahkan, “GTRA di tingkat provinsi perlu segera mendorong terbentuknya GTRA lainnya di tingkatan kabupaten di Sumut untuk mempercepat mediasi-mediasi konflik agraria yang terjadi di daerah”.

Untuk mempercepat pelaksanaan Reforma Agraria, Wina Khairina dari Hutan Rakyat Institute menyampaikan perlu segera memastikan ada kelembagaan GTRA di Kabupaten juga memasukkan Kebijakan Reforma Agraria dalam RPJMD, RKPD dan APBD/PAPBD masing-masing daerah.

Sementara itu Manambus Pasaribu sebagai Perwakilan dari Masyarakat Sipil di dalam GTRA Provinsi mengatakan, “GTRA ini akan menjadi pintu bagi masyarakat  untuk mengakses legalisasi tanah, dan perlu pengawasan dari masyarakat sipil agar dalam pelaksanaanya tidak jatuh ke tangan mafia tanah”.

Medan, 27 Mei 2019

 

Contact Person

Hawari Hasibuan / Hp. 0812 63744030

KPA Wilayah Sumatera Utara

Abdul Halim Sembiring / Hp. 0822 72297690

Sekretariat Bersama Reforma Agraria Sumut

 

Siaran Pers Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934