Batalkan Proyek Pembangunan Agrowisata “Pangandaran Dreamland” di Atas Lokasi Prioritas Reforma Agraria Serikat Petani Pasundan

Pernyataan Sikap Konsorsium Pembaruan Agraria
 
Hak Guna Usaha (HGU) PT. Cikencreng seluas 368,17 hektar telah habis masa berlakunya pada tahun 1997. Bahkan sudah diterlantarkan jauh sebelum HGU berakhir. Tanah yang diterlantarkan dan berstatus expired-HGU tersebut, kemudian pada tahun 1999 digarap oleh 121 petani, 59 KK seluas 113,5 hektar, dan sudah menjadi pertanian produktif hingga saat ini. Wilayah ini berada di Desa Sindangsari dan Sukajaya, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. 
 
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, mengingat pula kondisi obyektif di lapangan telah menjadi tanah pertanian di dua desa, maka seharusnya sudah sejak lama diredistribusikan kepada petani Anggota Serikat Petani Pasundan (SPP) dalam kerangka reforma agraria. Wilayah ini pada tahun 2016 telah menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA), di mana datanya telah diterima oleh Kementerian ATR/BPN, Kantor Staf Presiden (KSP), dan Kemenko Bidang Perekonomian. 
 
Akan tetapi, Bupati Pangandaran justru hendak menjadikan tanah garapan tersebut sebagai lokasi agrowisata melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Pangandaran per tanggal 6 Desember 2017 dengan Nomor.503/Kpts.395–Huk/2017 tentang Pemberian Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) untuk Pembangunan Agrowisata “Pangandaran Dreamland” seluas 368,17 hektar kepada PT Cikencreng. Sejak terbitnya SK bupati, muncul intimidasi dari pihak suruhan perusahaan kepada petani yang menginginkan mereka segera meninggalkan pemukiman dan tanah pertanian tersebut.
 
Tanggal 31 Juli 2019, Kapolres bersama jajarannya mendatangi lokasi konflik di Desa Sukajaya dengan alasan melakukan silaturahmi. Dalam kunjungan singkat tersebut, Kapolres menanyakan jumlah petani dan jenis tanaman yang ditanam. Kemudian diketahui Kapolres juga mengunjungi Kantor PT. Cikencreng. Tanah seluas 113,5 hektar tersebut menjadi satu-satunya sumber penghidupan masyarakat setempat. 
 
Di sisi lain, secara khusus pada tanggal 13 Oktober 2017 tanah pertanian di kedua desa itu telah diserahkan kembali oleh SPP bersama KPA kepada Kementerian ATR/BPN dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Reforma Agraria yang diinisiasi oleh Kementerian ATR/BPN. 
 
Melihat perkembangan di atas, KPA sangat menyayangkan pemberian IPPT untuk Pembangunan Agrowisata “Pangandaran Dreamland” di Desa Sindangsari dan Sukajaya oleh Bupati Pangandaran. Langkah tersebut jelas sama sekali tidak berpihak kepada warga dan petani. Kemudian, mustahil Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran tidak mengetahui peralihan status tanah terlantar tersebut menjadi obyek agrowisata. Peralihan status ini kami pandang bertentangan dengan kebijakan Reforma Agraria pemerintah saat ini, sekaligus menunjukkan adanya kepentingan bisnis pengembangan pariwisata dengan cara melanggar hak konstitusi petani. 
 
Oleh sebab itu, KPA meminta Kementerian ATR/BPN RI dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran segera:
 
  1. Mencabut SK Bupati Pangandaran Nomor. 503/Kpts.395–Huk/2017 tentang Pemberian Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) untuk Pembangunan Agrowisata “Pangandaran Dreamland” di Desa Sukajaya dan Desa Sindangsari;
  2. Mendesak Kementrian ATR/BPN menindak tegas dugaan pelanggaran administrasi pertanahan pada bekas HGU PT. Cikencreng oleh Pemkab dan Kantor Pertanahan Panagandaran;
  3. Memastikan keterlibatan petani dan Serikat Petani Pasundan (SPP) Pangandaran dalam seluruh proses penyelesaian konflik agraria dengan PT.Cikencereng, maupun secara umum di Kabupaten Pangandaran untuk menghindari resiko kesalahan serupa;
  4. Menarik keterlibatan kepolisian dan pihak keamanan/orang suruhan perusahaan di lapangan dalam proses penyelesaian konflik agraria. 
  5. Mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera menjalankan amanat Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria di wilayah konflik dan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) usulan SPP ini, dengan segera meredistribusikan tanah ex-HGU seluas 113,5 hektar tersebut kepada petani dan warga desa yang berhak. 
 
Demikian pernyataan sikap ini kami buat agar bisa menjadi perhatian semua pihak. KPA juga menyerukan kepada seluruh organisasi tani dan elemen gerakan reforma agraria lainnya agar terus mendorong dan mengawal pelaksanaan reforma agraria dari nasional hingga daerah.
 
Jakarta, 4 Agustus 2019
Konsorsium Pembaruan Agraria
 
 
 
Dewi Kartika
Sekretaris Jenderal
 

Siaran Pers Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934