KPA Sulteng: Pemerintah Segera Usut Tuntas Intimidasi Terhadap Petani dan Pejuang Agraria di Desa Lee

Siaran Pers Konsorsium Pembaruan Agraria Wilayah Sulawesi Tengah
 
Selasa, 6 Agustus 2019 masyarakat Desa Lee bersama KPA Sulteng dan jaringan serta beberapa  aktivis agraria mendatangi kantor DPRD Sulteng. Melaksanakan audiensi bersama komisi 1 DPRD Sulteng perihal tindakan intimidasi serta provokasi yang dilakukan oknum masyarakat yang pro terhadap perusahaan pasca keputusan gugatan HGU PTPN XIV /PT SPN di PTUN Palu.
 
Hal tersebut mendapatkan respon baik dari salah satu anggota komisi I DPRD Sulteng, Yadi Basmah yang ditemui di tempat.
Dalam audiensi tersebut, masyarakat Desa Lee meminta agar adanya dukungan serta perlindungan hukum dari DPRD sebagai perwakilan rakyat atas intimidasi dan tindakan  provokasi yang  mengganggu keamanan masyarakat Desa Lee saat ini.
 
Dalam keterangannya, Kepala Desa Lee, Almida Batulapa mengatakan bahwa tindakan intimidasi serta provokasi tersebut telah menganggu rasa aman di Desa Lee, sehingga melahirkan potensi  konflik antar warga yang akan berpengaruh terhadap proses pembangunan desa. 
Sebagai pemerintah desa, Almida Batulapa sangat tidak menginginkan adanya konflik horizontal yang akan mengakibatkan pertumpahan darah nantinya.
 
Saat ini masyarakat Desa Lee telah memasukan laporan tersebut di Polda Sulteng dengan Nomor : STTLP/183/VIII/2019/SPKT/SULTENG  hari senin  05 Agustus 2019 tentang tindakan pidana pengancaman. Dalam proses tersebut mendapatkan dukungan dari berbagai pihak NGO yaitu YTM, YMP serta Aktivis agraria Eva Bande 
 
Aktivis Agraria Eva Bande sangat mengecam tindakan intimidasi yang dilakukan oleh oknum masyrakat yang diduga bagian dari kepentingan perusahaan PTPN XIV / PT SPN dalam pertemuan ini Eva Bande sangat berharap DPRD bisa melakukan presure dengan menyurat Ke Polda terkait pengaduan ini  di tembuskan ke Polres dan Polsek  Morowali utara, Bupati dan BPN.
 
Kordinator KPA Sulawesi Tengah, Noval Apek Saputra mengatakan semua pihak harus mematuhi putusan PTUN Palu yang mengabulkan gugatan warga yang meminta pencabutan HGU PT SPN yang tumpang tindih dengan pemukiman dan lahan garapan warga desa.
Secara bukti kepemilikan, warga desa telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) sejak tahun 1980-an yang di dalamnya juga terdapat kebun, sawah, irigasi dan bangunan lainnya," tambah Noval Apek Saputra.
 
Dari hasil audensi tersebut Yadi Basmah selaku anggota komisi 1 DPRD Sulteng, secara tegas akan mendesak Polda Sulteng dan pihak yang terlibat melalui surat untuk menindaklanjuti dengan serius laporan masyrakat Desa Lee atas pengancaman tersebut.
 
Selasa, 6 Agustus 2019
KPA Wilayah Sulawesi Tengah
 
 
Noval A. Saputra
Kordinator Wilayah
 

Siaran Pers Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934