Hentikan Kekerasan dan Kriminalisasi Petani atas Nama UU P3H!!

Siaran Pers Konsorsium Pembaruan Agraria Sulawesi Selatan
 
Puluhan warga Matteko, Kabupaten Gowa, bersama sejumlah mahasiswa kembali melakukan aksi di Pengadilan Negeri (PN), Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, pada pukul 10.00 WITA, Kamis (08/08/2019).
 
Aksi tersebut kembali digelar untuk mengawal putusan sidang terhadap 6 orang warga Matteko, yang saat ini ditahan. Demikian warga dan mahasiswa secara tegas menuntut dicabutnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) yang kerap digunakan sebagai alas hukum praktik kriminalisasi terhadap petani/masyarakat adat atau warga yang bermukim di sekitar dan dalam kawasan hutan.
 
Sesaat aksi pertama sedang berlangsung sekitar pukul 11.00 WITA, anggota dari Polres Sungguminasa menghalangi aksi warga dan mahasiswa. Dengan dalih tidak memiliki surat izin, terkait aksi tersebut. Keputusan di sepakati, warga dan mahasiswa serta organisasi masyarakat sipil akhirnya menyurat ke Polres untuk pemberitahuan aksi.
 
Surat pemberitahuan pun telah disampaikan, Aliansi kembali melakukan aksi sekitar Pukul 13.50 WITA, tepat di halaman depan PN Sungguminasa. Tak cukup lama, sekitar lima menit aksi berlangsung, massa aksi mendapatkan tindakan represif dari pihak Polres Gowa, berupa bentakan, seolah memarahi dengan pekik yang cenderung kasar. Aparat Kepolisian kemudian menangkapi massa aksi. Empat orang massa aksi yang menjadi korban represifitas  aparat Polres Gowa tersebut diantaranya, Ilham (pers kampus), Firdaus (Warga Matteko), Sholihin (AMAN Sulsel) dan Alan (mahasiswa),  mereka ditangkap dengan paksa, diseret dan dipukuli, hingga kemudian dimasukkan ke dalam mobil, dan digelandang ke Kantor Polres Gowa.
 
Sampai saat ini empat orang yang di tangkap masih berada di Polres Gowa. Namun, warga tetap bertahan menunggu sidang putusan terhadap empat orang warga Mattekko dari enam orang yang ditahan sejak bulan Februari 2019. Sidang putusan akhirnya dinyatakan ditunda sampai tanggal 21 agustus. 
 
Atas kebrutalan dan tindakan represif pihak Polres Kabupaten Gowa tersebut, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Wilayah Sulawesi Selatan mengecam dan meminta dengan tegas kepada pihak Kapolres Gowa dan jajarannya untuk melepaskan semua yang ditangkap tanpa syarat dan proses apapun.
_
Makassar, 8 April 2019
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Wilayah Sulawesi Selatan
 
Rizky Arimbi
Kordinator Wilayah
 
#lawankriminalisasipetani #TolakKriminalisasiPejuangAgraria #TanahUntukRakyat #KriminalisasiUUP3H
 

Siaran Pers Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934