Mengecam Keras Tindakan Represif Polisi dan TNI Terhadap Perjuangan Kaum Buruh

Pernyataan Sikap Konsorsium Pembaruan Agraria
 
Hari ini Buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menggelar aksi unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan. Aksi ini gagal dilakukan karena massa aksi terlebih dahulu dihadang, direpresi dan ditangkap tanpa alasan yang jelas. Hal ini diperparah dengan pembungkaman kebebasan pers melalui intimidasi aparat keamanan kepada pekerja media dan jurnalis saat melakukan peliputan aksi.
 
Tindakan tersebut memperlihatkan sikap rezim pemerintahan yang anti-kritik dan semakin mengarah kepada pemerintahan yang otoriter. Hal tersebut sangat bertentangan dengan konstitusi yang menjamin dan melindungi hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat, baik secara tertulis maupun melalui unjuk rasa dengan turun ke jalan. 
 
Penghadangan dan tindakan represif ini bukanlah kali pertama dilakukan aparat keamanan terhadap gerakan buruh. Sebelumnya, massa aksi buruh dihadang ketika hendak menyampaikan pendapat dalam perayaan Hari Buruh 2017. Juga penangkapan terhadap terhadap 11 Awak Mobil Tangki (AMT) Pertamina pada bulan Maret lalu.
 
Adanya desakan revisi UU Ketenagakerjaan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) kepada Dewan perwakilan rakyat (DPR) menandakan pengusaha dan pemerintah tidak memahami akar permasalahan yang dialami kaum buruh selama ini. Hal ini kami lihat juga sarat akan kepentingan investasi korporasi.
 
Kami juga melihat, Revisi UU Ketenagakerjaan ini akan semakin memperkuat kesewenangan pihak perusahaan dan memperlemah posisi para pekerja dan kaum buruh, karena,  (1) Pengusaha diberi keleluasaan dengan berhak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sewenang-wenang; (2) Kuatnya wacana penghapusan atau mengurangi pesangon buruh secara drastis, dan (3) Menurunkan daya tawar buruh secara signifikan melalui perluasan sistem kontrak.
 
Tindakan-tindakan pemberangusan ini tidak hanya dialami oleh kaum buruh. Namun juga dialami oleh petani, perempuan, nelayan, masyarakat adat, dan masyarakat miskin kota yang tengah berjuang mempertahankan hak mereka atas tanah, wilayah, dan sumber-sumber penghidupan
 
Terhadap situasi di atas, sebagai bagian dari koalisi Gebrak, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyatakan:
  1. Mendukung sepenuhnya perjuangan kaum buruh dalam mempertahankan hak-hak mereka.
  2. Mengecam keras tindakan represif polisi dan TNI terhadap kaum buruh dan jurnalis saat melakukan peliputan aksi.
  3. Menolak pendekatan-pendekatan militerisme oleh negara dalam merespon aspirasi warga negara.
  4. Pemerintah wajib menindak tegas tindakan kekerasan dan represif yang dilakukan aparat keamanan.
  5. Pemerintah segera membebaskan seluruh massa aksi yang ditangkap secara sepihak.
  6. Pemerintah segera membatalkan revisi UU Ketenagakerjaan yang tidak berpihak terhadap nasib para pekerja dan buruh.
  7. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan yang berpihak terhadap nasib kaum buruh, petani, masyarakat adat, nelayan, perempuan dan masyarakat miskin kota.
KPA juga menyerukan kepada seluruh elemen gerakan untuk bersatu melawan segala bentuk perampasan hak-hak konstitusional rakyat yang dilakukan oleh negara dan korporasi.
 
Demikian pernyataan sikap kami ini kami sampaikan agar menjadi perhatian para pihak.
 
Jakarta, 16 Agustus 2019
Konsorsium Pembaruan Agraria 
 
Dewi Kartika
Sekretaris Jendral
 

Siaran Pers Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934