Pernyataan Sikap Serikat Petani Karawang (Sepetak) atas Kejahatan Kemanusiaan dan Lingkungan yang Dilakukan Pertamina

 
Pertama kali mendengar kejadian tumpahan minyak di sumur YYA-1 Pertamina Hulu Energi Offshore North Java (PHE-ONWJ) yang anjungannya terletak di perairan Karawang mengingatkan kita pada kebodohan Pertamina satu tahun lalu atas kejadian serupa di Teluk Balikpapan Kalimantan Timur. 
 
Tumpahan minyak (oil spill) ke lautan Karawang konteks kasusnya lebih parah dari teluk Balikpapan. Tumpahan kali ini berupa semburan yang keluar langsung dari sumur disebabkan oleh kelalaian  Pertamina yang tidak mengutamakan antisipasi risiko atas ketetapan standar keamanan di Perigi Tua.
 
Atas kejadian tersebut Pertamina hanya ingin menebus dosa besarnya dengan cara meminta maaf kepada korban dan publik serta menyatakan kesediaannya memberikan ganti rugi kepada korban.
 
Pertamina Pada Sudut Pandang Lain
 
Kasus tumpahan minyak di laut tidak bisa kita lihat secara linear terbatas pada persoalan sebuah kecelakaan industri yang berdampak pada pencemaran lingkungan. Terdapat beberapa hal penting yang menarik untuk diangkat ke permukaan sekaligus menjadi landasan diskusi dan perdebatan atas masalah yang merundungnya berikut mencari jalan keluarnya.
 
Pertama, Pertamina pada tujuan sosial,  mengemban tugas memenuhi kebutuhan migas nasional dengan mengutamakan kepentingan rakyat dan, sebagai Badan Usaha pada tujuan bisnis ia memiliki peran akumulasi kapital. Sebagai sebuah entitas bisnis dan BUMN Pertamina tentunya dituntut berkiprah pada prinsip-prinsip profesionalitas, bertanggung jawab, transparan dan sustainable.
 
Kedua, Pertamina subur dengan korupsi. Dalam sejarahnya, pada awal-awal kekuasaan Orde Baru, tepatnya 1967 Pertamina melakukan eksplorasi besar-besaran hingga ditemukannya lapangan minyak lepas pantai (offshore oil field) bernama Lapangan Arjuna. Kala itu, Pertamina memiliki ruang gerak yang amat lebar dalam operasi bisnis sehingga mendudukannya sebagai badan regulator yang mencetuskan sistem kontrak konsesi migas bernama Production Sharing Contract bagi kontraktor asing. Dengan kebijakan PSC ini Pertamina memang memperoleh keuntungan sekitar 70-85% dari hasil produksi yang dijalankan raksasa minyak multinasional. Keuntungan tersebut diperoleh dengan sangat mudah tanpa melakukan eksplorasi dan produksi serta menyelamatkan Pertamina dari ancaman kemungkinan risiko eksplorasi dry hole. Namun, keuntungan Pertamina tidaklah masuk  ke kas Negara melainkan mengalir deras ke kantong Ibnu Sutowo dan juga menuju Jalan Cendana. Genap satu windu sejak itu, Pertamina nyaris mengalami kebangkrutan setelah keganasan korupsi yang dilakukan Ibnu Sutowo yang pada saat itu memimpin Pertamina dengan gaya autocratic private entrepeneur memicu utang Pertamina hingga mencapai US$ 10,5 miliar. 
 
Kebijakan PSC masih dijalankan pemerintah Indonesia sampai hari ini, hanya saja sejak 2002 operator kontrak bagi hasil ini dipegang oleh Badan Pelaksana Migas (BP MIGAS). Jika merujuk pada persentase pembagian hasil memang nampak besar bagi Indonesia, tetapi tidaklah demikian adanya. Dalam sistem kontrak bagi hasil ini pemerintah memikul beban cost recovery yang terus berkecenderungan naik pada saat produksi migas turun. Disamping itu, sering kali dijumpai keraguan sejumlah kalangan pemerhati migas mengenai data hasil eksplorasi dan lifting minyak perusahaan asing benar-benar bisa dikontrol tanpa ada rekayasa.
 
Meski kewenangan PSC saat ini sudah ada di tangan BP MIGAS, tapi tetap tidak menyurutkan para petinggi Pertamina untuk melakukan kejahatan Negara, korupsi. Beberapa bulan lalu mantan Dirut Pertamina, Karen Agustiawan divonis 8 tahun penjara setelah terbukti bersalah dalam kasus investasi perusahaan di blok  Basker Manta Gummy (BMG) Australia guna mendapatkan Participating Interest (PI) namun justru menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar 568,06 miliar. Meski strategi akuisisi blok terminasi yang dilakukan Karen boleh dibilang lebih menguntungkan ketimbang mengambil resiko dry hole dalam mencari cadangan migas baru tetapi strategi akuisisi bentuk ini sangat sarat dengan spekulasi/judi.
 
Problem PSC berikutnya adalah 95% produksi migas kita dihasilkan kontraktor migas asing. Artinya Pertamina hanya menyumbang produksi 5% saja. Dengan demikian PSC mengisyaratkan kemalasan Pertamina yang enggan melakukan transfer teknologi sehingga sumber daya alam migas Indonesia selamanya dibiarkan terus dihisap perusahaan imperialis seperti Exxon, Shell, Chevron, Total, Conoco Phillips, CNOOC, British Petroleum dll. Kebijakan PSC semacam ini jelas bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945 karena sangat merugikan Negara, baik pada segi ekonomi maupun lingkungan.
 
Ketiga, pada saat melakukan kegiatan eksplorasi untuk menemukan lapangan migas, Pertamina  seringkali mengabaikan faktor keselamatan dan keutuhan lingkungan. Pada tahun 2004, petani Pakisjaya bersama Majelis Tani Kampus dan Dewan Tani menyandera mobil milik PT. Elnusa, subkontraktor Pertamina yang membawa kabel perlengkapan eksplorasi hulu migas menggunakan metode Ledakan Seismik. Di tahun yang sama petani bersama Dewan Tani dan Majelis Tani Kampus (Embrio Serikat Petani Karawang) melancarkan aksi penutupan jalan raya Syeh Quro persis di depan kantor Survei Seismik Lemah Abang Wadas. Alasan aksi tersebut karena Elnusa dan Pertamina tidak bertanggung jawab atas kerusakan sejumlah rumah terdampak getaran yang dihasilkan oleh ledakan seismik dan tidak mau mengganti kerusakan sawah dan padi yang dijadikan titik tanam ledakan dinamit seismik. Setelah masifnya aksi para petani di sejumlah tempat di Karawang, baru kemudian Pertamina merespons tuntutan petani dan bersedia mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatan eksplorasi seismik tersebut.
 
Pada tahun 2008, Pertamina kembali berulah di Desa Solokan, Kecamatan Pakisjaya. Pertamina menutup saluran air irigasi tersier yang mengalir ke sawah-sawah petani. Saluran air tersebut  justru diarahkan ke lokasi di mana Pertamina sedang melakukan pengeboran. Ulah Pertamina ini kemudian memicu reaksi keras dari para petani anggota Serikat Petani Karawang dengan langsung mengepung lokasi pengeboran.
 
Singkat kata, kegiatan eksplorasi Pertamina hampir selalu menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang tidak sedikit nilainya.
 
Keempat, seperti halnya ketika melakukan eksplorasi, dalam kegiatan produksi pun Pertamina sungguh jauh dari standar keamanan. Kebocoran sumur dan pipa bawah laut yang sering kali terjadi telah menyebabkan krisis multi dimensi di daerah pesisir. Oil spill yang mencemari air laut tentunya merusak keanekaragaman hayati dan biota laut. Efek kumulatif yang ditimbulkan antara lain merosotnya perekonomian nelayan dan petani tambak, rusaknya bakau dan terumbu karang, ikan tangkapan tidak layak konsumsi, bahaya air laut terhadap kulit manusia dan lain sebagainya. 
 
Kebocoran pipa migas milik Pertamina tidak saja terjadi di anjungan lepas pantai tetapi juga kilang migas yang berada di darat seperti yang terjadi di Balikpapan beberapa hari lalu yang berujung kebakaran. Tentu saja hal ini akan sangat membahayakan nyawa manusia di sekitar kilang.
 
Kelima, manfaat migas dihadapan kerusakan lingkungan dan ekonomi rakyat pesisir. Jika dilihat dari aspek ekonomi secara makro sumbangan APBN 2018 dari PPh migas dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor minyak dan gas (migas) cukup besar mencapai 228 triliun. Nilai ini cukup tinggi  jika dibanding sumbangan BUMN lain. Laba bersih yang diperoleh Pertamina sendiri sebesar US$ 2,53 miliar setara dengan 35,99 triliun. Sedangkan nilai cost recovery di tahun 2018 mencapai US$ 11,70 miliar setara dengan 166,14 triliun.
 
Satu hal yang sering luput dari perhatian publik adalah seberapa besar kerugian lingkungan yang disebabkan oleh aktifitas perusahaan-perusahaan tambang migas dari masa ke masa. Sementara bukti kerusakan lingkungan terbentang luas mulai dari daratan maupun lautan di Negeri tercinta ini.
 
Dominasi Tambang Asing
 
Kebobrokan Pertamina pada titik tertentu akan memberikan ruang legitimasi cukup lebar bagi imperialis migas dan kelompok kooperatifnya di dalam negeri yang hendak mengatakan bahwa BUMN tidaklah bisa beroperasi dengan standar mutu internasional karena masih rendahnya kualitas SDM dan terbelakangnya teknologi yang dimiliki Pertamina. Bisa jadi tumpahan minyak dan kebakaran kilang kini mengambil bentuk tajam sebagai sebuah ancaman serius atas kedaulatan sumber daya alam migas kita atau setidaknya bargain konsesi kontrak bagi hasil yang simultan dengan potensi kehancuran lingkungan. Akan tetapi bukan berarti dibawah perusahaan asing kecelakaan kilang tidak akan terjadi. Tahun lalu saja kebocoran pipa gas milik Chevron terjadi di Bengkalis dan tentu masih lekang diingatan kita bagaimana ulah Lapindo Brantas, salah satu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) milik Bakrie yang memaksa rakyat angkat kaki dari kampung halamannya.
 
Dari balik rentannya berbagai bentuk kecelakaan industri tambang migas, raja-raja migas dunia justru tak henti melakukan perjudian di bursa saham emiten dan sejenisnya. Bahkan, tak jarang kebijakan perang dikobarkan Negara-negara maju seperti Amerika Serikat untuk mengerek harga minyak bahkan sampai titik kulminasi krisis energi dunia.
 
Sadar atau pun tidak, kita telah dipaksa berpendapat bahwa tumpahan minyak di laut merupakan konsekuensi logis dari kegiatan industri tambang migas yang bercokol di negeri ini baik BUMN maupun korporasi swasta, yang, harus kita terima. Padahal realitas objektifnya peranan industri tambang tidak memiliki tujuan menyejahterakan rakyat tetapi memperkaya pejabat-pejabat BUMN dan otoritas tambang migas serta perusahaan-perusahan Multi Nasional pemegang konsesi. Sementara masyarakat di sekitar tambang migas tetap berada di bawah garis kemiskinan berhadapan dengan kondisi lingkungan yang kian rusak parah. Tumpahan minyak tidaklah mengandung pengertian sebuah bencana atau tragedi, melainkan sebuah kejahatan korporasi (corporate crime).
Ya, KEJAHATAN KEMANUSIAAN dan LINGKUNGAN.
 
Karenanya kami Serikat Petani Karawang mengutuk keras tindak kejahatan yang dilakukan oleh Pertamina. Dan karenanya kami menyatakan sikap :
 
1. Pertamina harus mengganti seluruh kerugian masyarakat yang terkena dampak oil spill.
 
2. Diperlukan peran aktif penegak hukum untuk meringkus dan menyeret para petinggi Pertamina ke hadapan hukum yang membuat kebijakan eksploitasi sumur tua anjungan YYA-1 perairan Karawang.
 
3. Dirut Pertamina harus dicopot dari jabatannya dalam waktu singkat.
 
4. Revitalisasi Pertamina secara radikal agar Pertamina benar-benar menjadi BUMN yang bersih dari korupsi, terbuka, bertanggung jawab, menghormati HAM dan mengutamakan kelestarian lingkungan.
 
5. Nasionalisasi perusahaan-perusahaan tambang asing dan jika belum dimungkinkan, lakukan renegosiasi kebijakan kontrak karya agar sebagian besar keuntungan produksi diperoleh pemerintah sebagai cerminan kedaulatan sebuah Negara.
 
6. Wilayah Karya (WK) migas yang selama ini diliberalkan oleh kementerian ESDM harus dihentikan dan dikurangi untuk tujuan memberikan ruang hidup lebih luas bagi rakyat dengan produksi migas secara proporsional tanpa tunduk pada mekanisme pasar bebas.
 
Karawang, 18 Agustus 2019
SERIKAT PETANI KARAWANG
 
WAHYUDIN 
KETUA UMUM
 
 

Siaran Pers Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934