Siaran Pers Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) Menuju Hari Tani Nasional (HTN) 2019

Hingga akhir periode pemerintahan 2014-2019, realisasi Reforma Agraria tidak berhasil dijalankan. Hak-hak petani atas tanah masih diabaikan. Janji redistribusi tanah 9 juta hektar, penyelesaian konflik agraria dan perbaikan ekonomi serta produksi petani dalam kerangka RA tak kunjung diterima petani. Bahkan yang paling mengecewakan, agenda RA yang diperjuangkan 59 tahun oleh petani dan gerakan reforma agraria telah diselewengkan oleh pemerintah. Meski masukan dan kritik telah berulangkali disampaikan dan diingatkan dalam 5 tahun terakhir ini, Pemerintah tetap mempertontonkan kekeliruan RA tersebut kepada masyarakat luas. Lima tahun membiarkan krisis agraria yang dialami kaum tani Indonesia tidak diatasi secara serius.

Di banyak tempat tanah-tanah petani, wilayah adat adat, kampung nelayan, tanah garapan buruh tani, dan rakyat miskin lainnya diambil alih secara paksa, secara sepihak oleh pemerintah, dan oleh perusahaan yang juga dilegitimasi oleh keputusan pemerintah. Bahkan tetap menggunakan cara-cara lama, melibatkan tentara dan polisi untuk merepresi dan menggusur tanah masyarakat dengan mengatasnamakan pembangunan dan/atau proyek strategis nasional.

Di tengah situasi krisis agraria saat ini Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertontonan “kejar setoran” untuk mengesahkan sejumlah undang-undang (UU) yang anti-rakyat.  Seolah belum genap penderitaan petani dan rakyat kecil, masih harus ditambah dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan. Berbulan-bulan kami bersama serikat-serikat petani dan organisasi masyarakat adat telah menyampaikan masukan dan usulan pembatalan rencana pengesahan RUU Pertanahan. Bukan RUU yang memastikan RA berjalan sesuai harapan rakyat sehingga pemenuhan hak rakyat atas tanah dapat terwujud. Justru RUU Pertanahan mengatur cara Negara mengamputasi hak konstitusi agraria petani dan setiap warga negara Indonesia.

Tontonan kejar target RUU dan atau revisi UU yang anti rakyat juga dilakukan melalui UU MD3, UU KPK, UU SDA. Beberapa hari ke depan DPR akan mengesahkan RUU KUHP, RUU Perkoperasian, RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dan revisi UU Ketenagakerjaan dimana RUU dan revisi UU tersebut sama sekali tidak memberikan keadilan untuk rakyat.

Dalam momentum Peringatan Hari Tani Nasional 2019 (HTN 2019), yang akan jatuh pada Hari Selasa, 24 September 2019, kami dari 76 organisasi masyarakat masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), terdiri dari organisasi petani, organisasi masyarakat adat, organisasi nelayan, organisasi buruh, organisasi perempuan, dan NGO mengajak kepada masyarakat Indonesia agar turut bergabung dalam Peringatan HTN 2019 yang akan dipusatkan di Jakarta dan di berbagai provinsi serta kabupaten.

Ribuan massa petani dari Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan perwakilan petani dari Bali, Jambi, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan akan melakukan aksi peringatan HTN 2019 di Jakarta. Petani akan menyampaikan aspirasinya, sekaligus menagih janji pemerintah di dua titik, yakni Istana Negara dan Gedung MPR-DPR RI.

Selain puncak peringatan HTN di Jakarta, puluhan ribu petani bersama organisasi taninya dan jaringan masyarakat sipil lainnya juga akan memperingati HTN pada 23-24 September 2019. KNPA akan melakukan peringatan HTN 2019 di sejumlah daerah, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawaesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah.

Setidaknya ada 5 masalah pokok petani hari ini, yang akan disampaikan dan digugat kepada Pemerintah (dalam hal ini Presiden RI) dan DPR RI (dalam hal ini Ketua MPR dan DPR RI): (1) Macetnya pelaksanaan reforma agraria yang telah dimandatkan Konstitusi, TAP MPR No. IX/2001, UUPA 1960, termasuk Evaluasi Satu Tahun Perpres Reforma Agraria; (2) Pengabaikan penyelesaikan konflik agraria struktural di semua sektor; (3) Perampasan tanah, penggusuran serta kriminalisasi yang masih dialami petani; (4) RUU Pertanahan yang berwatak liberal, sehingga tidak berpihak kepada petani, bahkan membahayakan petani dan rakyat kecil lainnya, termasuk masalah RUU dan revisi UU lainnya yang anti rakyat; (5) Kebijakan ekonomi, pertanian dan peraturan hukum yang pro-korporasi dan menyengsarakan rakyat.

Demikian Siaran Pers HTN 2019 ini kami sampaikan. Kami mengundang rekan-rekan jurnalis dan media masa untuk bergabung dan meliput Peringatan HTN tahun ini. Selain itu juga mengajak kepada gerakan sosial lainnya, organisasi masyarakat sipil, masyarakat luas, dan kawan-kawan semua yang mendukung perjuangan petani untuk bergabung pada peringatan HTN 2019. Mari kita ingatkan janji reforma agraria dan memastikan pembatalan pengesahan RUU Pertanahan karena akan merugikan petani, masyarakat adat, perempuan, dan seluruh masyarakat Indonesia.  

Jakarta, 22 September 2019

Hormat kami
Komite Nasional Pembaruan Agraria

 

Dewi Kartika
Koordinator Umum HTN 2019

Komite Nasional Pembaruan Agraria:
KPA, SPP, STI, SPM, P2B, BPRPI, SPB, SPM, FPPB, STIP, SETAM, HITAMBARA, STKS, LKM Liku Dengen, KSPPM, STT, STSP, PPC, AMAN, WALHI, API, KPBI, KSN, SPRI, IHCS, SPR, HUMA, JKPP, SP, KRKP, BRWA, KPRI, SW, IGJ, Sains, RMI, PUSAKA, Bina Desa, Tuk-Indonesia, FIELD, Lokataru, FPPI, FUTASI, SPSB, PPSS, PPJ, SPB, StaB, SneB, SPS, Jaka Tani, FARMACI, FPPMG, SEPETAK, FPMR, RTI, SPPQT, ORTAJA, FPPK, FPKKS, SEKTI, PPAB, SPL, SPGB, STS, KTSPB, PRS, Lembaga Adat Adati Totongano Wonua Kampo Hukaea-laea, Lembaga Adat Sarano Wonua,  FMTNW Angata, Forma Tani, APMMP, SNTP, STS, SPM, SEMPRO.

Juru bicara:

  • Dewi Kartika, Sekjend Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA): 081 394 475 484
  • Agustiana, Sekjend Serikat Petani pasunda (SPP): 081 298 862 949
  • Muhammad Nurruddin, Sekjend Aliansi Petani Indonesia (API): 081 334 344 808
  • Nurhidayati, Direktur Eknas Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI): 081 316 101 154

 

Siaran Pers Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934