Pernyataan Sikap Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 2019
Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA)

Jakarta, Selasa - 24 September 2019

Pada penutupan periode pertama Kepemimpinan Joko Widodo kita disuguhi pengesahan sejumlah RUU dan revisi UU yang bersifat anti rakyat. Seperti pengesahan revisi UU KPK yang mempreteli agenda pemberantasan korupsi, dan akan menyuburkan korupsi agraria/SDA ke depan. Lalu, pengesahan UU Sumberdaya Air, yang melegitimasi monopoli perusahaan air oleh swasta. Privatisasi air melenceng dari Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait sumberdaya air. RUU minerba yang akan semakin memperah situasi agraria nasional.

Di sisi lain, kaum buruh juga berjuang agar revisi UU Ketenagakerjaan dibatalkan. Revisi UU ini tidak menjamin hak-hak buruh, bahkan memperlemah posisi tawar melalui sistem buruh kontrak, bahkan hendak melegalkan PHK sepihak oleh perusahaan tanpa memberi pesangon bagi buruh.   
 
Di bidang pesisir dan kelautan, nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam mengalami keterpurukan, sebab harga pasar begitu murah. Sementara wilayah tangkap, kampung pesisir, dan pulau terpencil telah dikapling-kapling oleh Negara bersama pengusaha. 
Pada Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 2019 ini, kita semua bersedih atas jatuhnya harga komoditas perkebunan rakyat. Anjoknya harga jual dialami petani karet, lada, kopi, kakao, kelapa dan sawit. Kita juga prihatin atas kekeringan sawah yang terjadi di berbagai wilayah. Menyaksikan pula ratusan ribu peternak unggas mengalami kerugian akibat jatuhnya harga hasil ternak di pasaran. Sebaliknya, pemerintah lebih memprioritaskan 12 konglomerasi unggas, termasuk perusahaan asing. Perang harga oleh dan diantara para pengusaha raksasa mengakibatkan peternakan rakyat makin terpuruk.
 
Pada 2019, seorang petani pemulia benih kembali dikriminalkan. Kasus ini menggenapi banyaknya pemidanaan petani karena mengembangkan benih lokal dan inovasi varietas unggul. Ini mencerminkan bahwa kedaulatan petani atas benihnya masih diabaikan. Keberpihakan pemerintah pada benih pabrikan dan hasil rekayasa genetik (GMO) semakin kuat. Di sisi lain, paradigma kedaulatan pangan Indonesia masih belum berubah, mengingat kebijakan impor pangan masih diteruskan. Misalnya, selama periode 2011-2018, Indonesia mengalami surplus stok beras 46,17 juta ton, dengan over produksi beras mencapai 18,24 juta ton. Ironisnya, beras impor masih juga dijalankan. Begitu pun impor daging, susu, gula, kedelai, jagung, cabai, dan produk pangan lainnya. Janji kedaulatan pangan masih semu, produksi pertanian rakyat masih belum diiperkuat.   
 
Saat ini, kita berduka untuk masyarakat Kalimantan dan Sumatera yang mengalami kebakaran hutan dan bencana asap. Ditambah lagi, petani dan masyarakat adat yang dituduh sebagai penyebab kebakaran hutan dan lahan. Lagu lama, rakyat dijadikan kambing hitam. Padahal, kita tahu pembakar sesungguhnya adalah perusahaan-perusahaan kehutanan, yang sebelumnya diberikan legitimasi oleh pemerintah untuk merampas tanah rakyat.
 
Pada HTN ini, kembali kami menagih janji Negara untuk menyelamatkan rakyat. Mengingat pembangunan ekonomi dan pengalokasian sumber-sumber agraria lebih diprioritaskan untuk investasi skala besar, kelompok korporasi dan elit politik. Sejak era Orde Baru hingga Reformasi hari ini, krisis agraria tetap menjadi wajah buruk bangsa. Masalah agraria selalu diperlakukan sebagai masalah pinggiran yang kerap digunakan sebagai lip service politik, tetapi minus realisasi. 
 
Tercatat, sepanjang 5 tahun saja (2014-2019) terjadi kejadian konflik agraria, sebanyak 2.243 kasus, mencakup 5,8 juta hektar wilayah konflik di seluruh provinsi di Indonesia. Konflik ini terjadi antara masyarakat utamanya petani, masyarakat adat, nelayan, atau warga miskin dengan kelompok badan usaha perkebunan, kehutanan, pertambangan, properti/real estate, tentara dan Negara. Termasuk penggusuran dan pemindahan paksa demi pembangunan infrastruktur, pariwisata dan proyek konservasi. Konflik agraria tersebut mengakibatkan jatuhnya banyak korban; 1.236 orang dikriminalisasi, 656 orang dianiaya/terluka, 68 tertembak, bahkan 60 nyawa melayang di wilayah konflik agraria. Dalam konflik agraria ini, perempuan dan anak-anak turut menjadi korban, akibat kekerasan dalam penanganan konflik di lapangan (KPA, 2019). 
 
Lima tahun yang lalu, kita mendengar janji Nawa Cita untuk Reforma Agraria (RA) hendak dijalankan. Hari ini kita masih mendengar janji yang sama. Selama lima tahun, janji tersebut tidak direalisasikan. Hanya sedikit untuk rakyat, begitu besar pengadaan tanah untuk korporasi! Dari janji 9 juta hektar tanah untuk reforma agraria, realisasinya masih jauh dari harapan masyarakat. Dari janji 4,1 juta hektar pelepasan klaim kawasan hutan (Negara) untuk reforma agraria hasilnya seluas NOL hektar, selebihnya penyertifikatan tanah biasa. 
Dengan demikian, RA telah dibajak, sehingga tak ada korelasi antara pembagian sertifikat yang gencar dilakukan dengan tujuan-tujuan RA yang dimandatkan UUPA 1960 dan Perpres 86/2018 tentang RA. Tak ada upaya sistematis melakukan restrukturisasi penguasaan, pemilikkan, penggunaan sumber-sumber agraria, utamanya tanah yang timpang menjadi lebih berkedilan bagi petani dan kelompok rentan lainnya. 
 
Penyimpangan Konstitusi dan UUPA 1960, sengaja dibiarkan berlarut oleh Negara tanpa ada kontrol dan evaluasinya selama 5 tahun ini. Bentuk penyimpangan tersebut seperti klaim Tanah Negara, Hutan Negara (Kawasan Hutan), konsesi HGU PTPN (BUMN) dan HGU swasta, PERHUTANI, INHUTANI, HTI, Ijin lokasi, Ijin tambang, taman nasional, kawasan konservasi, badan otorita pariwisata, dll., yang berada di atas tanah masyarakat. Atau diterbitkan dengan cara menggusur dan merampas tanah masyarakat. Ini adalah realita kejahatan sistematis, penuh korupsi dan kolusi antara pejabat birokrat, perusahaan dan elit politik. Bukti bahwa tanah untuk rakyat masih di langit.
Di tengah janji RA dan penyelesaian konflik yang mangkrak, Pemerintah dan DPR RI mempertontonkan kejar target pengesahan Rancangan Undang-Undang Pertanahan (RUUP). RUUP ini kami pandang berbahaya, karena tidak memiliki keberpihakan pada petani dan masyarakat miskin, bahkan mengatur terlalu banyak untuk kepentingan korporasi dan investasi besar. 
 
Penting diingat, setidaknya ada 10 masalah mendasar RUUP, yaitu: (1) RUUP menyimpang dari UUD 1945, TAP MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA); (2) Hak Pengelolaan (HPL) sebagai penyimpangan Hak Menguasai dari Negara (HMN) hendak dikuatkan, dengan menghidupkan kembali azas Domein Verklaring jaman kolonial; (3) Pasal-pasal hak guna usaha (HGU) hendak memperkuat monopoli tanah oleh swasta dan memfasilitasi pemutihan atas pelanggaran perusahaan; (4) Pengkerdilan Reforma Agraria TANPA adanya tujuan, prioritas tanah dan masyarakat, dan prinsip kelembagaan serta dukungan APBN yang kuat untuk menjalankan RA; (5) Pengabaian konflik agraria struktural; (6) Pembentukan badan spekulan tanah oleh Negara melalui pembentukan Lembaga Pengelolaan Tanah (Bank Tanah); (7) Pengingkaran terhadap hak (ulayat) masyarakat adat dan perempuan yang telah dijamin Konstitusi dan UUPA; (8) Melanjutkan sektoralisme pertanahan di Indonesia (tanah kawasan hutan dengan non-hutan/agraria); (9) Jebakan pasal kriminalisasi untuk mempidanakan petani, masyarakat adat, kelompok rentan di pedesaan dan perkotaan; dan (10) Membuka lebih luas hak atas tanah oleh badan usaha asing.
 
RUUP nyata-nyata membuka jalan bagi liberalisasi pasar tanah di Indonesia. Orientasi semacam sejatinya akan mengancam kedaulatan bangsa atas tanah-air; mengancam hak konstitusi warga negara atas tanah; memperparah ketimpangan, memperbanyak konflik agraria, menyuburkan perilaku korupsi agraria dan mafia tanah; membuka lebih luas praktek perampasan tanah oleh korporasi dan klaim pemilikan tanah atas Tanah Negara; dan semakin menjauhkan semangat Konstitusi dan UUPA tentang ekonomi kerakyatan.
 
Tepat hari ini, 59 tahun lalu, pada 24 September 1960 Presiden RI pertama mengesahkan Undang-Undang No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Kemudian pada 1963, hari pengesahan UUPA ini diresmikan pemerintah sebagai Hari Tani Nasional (HTN).
 
Berdasarkan situasi agraria nasional, dan situasi ekonomi-politik yang berkembang saat ini, kami kaum tani di seluruh Indonesia bersama organisasi kerakyatan lainnya menyatakan tuntutan kepada Pemerintah RI dan DPR RI, sebagai berikut:
 
  1. Kami akan terus menolak RUU Pertanahan yang berwatak liberal, yang mengutamakan penguasaan, pemilikan dan pengadaan tanah untuk korporasi baik di kawasan hutan dan non kawasan hutan. Ke depan, RUU mengenai agraria dan SDA harus menjadi peta jalan bagi Negara untuk menjalankan Reforma Agraria (RA), termasuk pengakuan wilayah adat. Oleh karena itu, RUU tsb harus sesuai dengan mandat UUD 1945, TAP MPR IX/2001 dan UUPA 1960, demi mewujudkan keadilan sosial dan keberlanjutan hidup.
  2. Segera hentikan praktek-praktek pemindahan paksa, penggusuran dan perampasan tanah rakyat yang dilakukan oleh pemerintah dan korporasi, baik secara sendiri maupun bersama-sama atas nama pembangunan dan peraturan perundang-undangan;
  3. Mendesak Presiden segera menjalankan RA secara nasional dan sistematis, dengan cara membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria, yang bertugas: (a) Merestrukturisasi penguasaan dan penggunaan tanah oleh konsesi perkebunan, kehutanan, pertambangan, BUMN/BUMD, dll agar stuktur agraria nasional menjadi lebih berkeadilan; (b) Melakukan re-distribusi dan pengembalian tanah kepada rakyat, dengan prioritas petani, buruh tani, masyarakat adat, nelayan, perempuan dan masyarakat miskin; (c) Mengeksekusi penyelesaian seluruh konflik agraria struktural untuk memulihkan hak-hak korban dan penciptaan keadilan, jaminan hukum dan keberlanjutan ekologis; (d) Mengintegrasikan program pendukung RA, seperti permodalan, pendidikan, infrastruktur pertanian/desa, produksi, pemasaran dan lembaga ekonomi berbasiskan kerakyatan. Badan ini wajib mengikutsertakan organisasi rakyat, dan harus dipimpin langsung oleh Presiden RI.
  4. Menghentikan kriminalisasi dan diskriminasi terhadap petani, masyarakat adat, perempuan, dan masyarakat miskin di pedesaan dan perkotaan yang memperjuangkan haknya atas tanah dan pangan. Termasuk menghentikan cara-cara kekerasan dalam penanganan konflik agraria oleh aparat kepolisian dan tentara. Negara juga harus menjamin kebebasan berserikat dan berusaha, termasuk usaha petani memuliakan benih lokal dan varietas unggul. 
  5. Segera melakukan evaluasi dan koreksi kebijakan ekonomi, pangan, impor pangan, pertanian dan industri yang melemahkan ekonomi kerakyatan. Lakukan pemulihan ekonomi petani, nelayan, masyarakat adat dan buruh akibat jatuhnya harga-harga komoditas pertanian, perkebunan dan hasil tangkap perikanan, dengan menjamin hasil produksi rakyat diserap dengan harga yang menguntungkan.
  6. Mencabut ijin konsesi perusahaan penyebab kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya, menjamin keselamatan rakyat dengan membangun sistem respon cepat yang utuh untuk menangani Karhutla dan dampaknya. Lakukan pemulihan ekonomi dan sosial bagi masyarakat yang terdampak, serta lakukan pemulihan ekologis atas wilayah bekas kebakaran hutan dan lahan.
  7. Menolak pengesahan segala RUU dan revisi UU yang berwatak anti-kerakyatan, yakni RUU KUHP, RUU SBPB, RUU Minerba, RUU Perkelapasawitan, RUU Perkoperasian dan Revisi UU Ketenagakerjaan.
Melihat dampak sosial dan politik yang begitu luas akibat proses pembahasan RUU dan/atau Revisi UU yang dilakukan DPR RI dan Pemerintah saat ini, maka ke depan pembahasan peraturan perundang-undangan harus melibatkan rakyat yang akan terdampak. Juga melibatkan organisasi masyarakat sipil dan pakar yang kredibel serta kompeten pada Prolegnas kedepan. 
Kami yang tergabung dalam KNPA, aliansi 97 organisasi petani, buruh, masyarakat adat, perempuan, nelayan dan mahasiswa, bersama-sama Gerakan Buruh untuk Rakyat (GEBRAK) menyerukan kepada seluruh elemen gerakan sosial untuk bersama-sama mendesakkan agar reforma agraria untuk rakyat segera dijalankan. 
 
Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Selamat Hari Tani Nasional kepada seluruh kaum tani di Indonesia 
Selamat kepada rakyat yang bergerak. Panjang umur perjuangan rakyat!
 
Hormat Kami,
Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) 
 
 
Dewi Kartika
Koordinator Umum Hari Tani Nasional 2019
 
Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA):
KPA, SPP Garut, SPP Ciamis, SPP Tasikmalaya, SPP Pangandaran, SPM, P2B, API, FPPB, STIP, SETAM, Hitambara, STT, BPRPI, SPB, STI, STKS, STSP, PPC, AMAN, KPBI, KSN, WALHI, RMI, SPRI, KPRI, KASBI, ELSAM, STN, IHCS, HuMa, JKPP, SP, KRKP, BRWA, SW, IGJ, Sains, PUSAKA, Bina Desa, JMPPK, Tuk-Indonesia, FIELD, SPR, PPJ, SPB, STAB, SNEB, SPS, LKM Liku Dengen, KSPPM, LBH Jakarta, Lokataru, SGBN, JARKOM SP Perbankan, LMND, AKMI, SINDIKASI, FPPI, PPSS, SPSB, FUTASI, Jaka Tani, FARMACI, FPPMG, Perempuan AMAN, Sepetak, FPMR, RTI, SPPQT, ORTAJA, FPPK, FPKKS, SEKTI, PPAB, SPL, SPGB, STS, KTSPB, PRS, APMMP, SNTP, STS, SPM, BEM IPB, BEM UNUSIA, FMNU, SEMPRO, HIMAPOL ISIP, KA UNPAD, Mahasiswa Unsub, Jatayu, Masyarakat Kampung Pilar Bekasi, Mahasiswa UBK, Lembaga Adat Adati Totongano Wonua Kampo Hukaea-laea, Lembaga Adat Sarano Wonua, FMTNW Angata, Forma Tani.
 
Juru Bicara KNPA:
 
Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA)
  1. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
  2. Serikat Petani Pasundan (SPP) - Garut
  3. Serikat Petani Pasundan (SPP) - Ciamis
  4. Serikat Petani Pasundan (SPP) - Tasikmalaya
  5. Serikat Petani Pasundan (SPP) - Pangandaran
  6. Serikat Petani Majalengka (SPM)
  7. Persatuan Petani Banten (P2B)
  8. Aliansi Petani indonesia (API)
  9. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
  10. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
  11. Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB)
  12. Serikat Tani Independen Pemalang (STIP)
  13. Serikat Tani Mandiri (SETAM) – Cilacap
  14. Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara (Hitambara) – Jateng
  15. Serikat Tani Tebo (STT) - Jambi
  16. Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI)
  17. Serikat Petani Badega (SPB) – Garut
  18. Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia (KPBI)
  19. Serikat Tani Indramayu (STI)
  20. Serikat Tani Konawe Selatan (STKS) - Sultra
  21. Serikat Tani Sendang Pasir (STSP) - Bali
  22. Paguyuban Petani Cianjur (PPC)
  23. Konfederasi Serikat Nasional (KSN)
  24. Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI)
  25. Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI)
  26. Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI)
  27. Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM)
  28. Bina Desa
  29. Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK)
  30. Tranformasi untuk Keadulan Indonesia (Tuk-Indonesia)
  31. Rimbawan Muda Indonesia (RMI)
  32. Indonesia Human Rights Committee for Scocial Justice (IHCS)
  33. Perkumpulan HuMa
  34. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)
  35. Solidaritas Perempuan (SP)
  36. Serikat Tani Nasional (STN)
  37. Farmer’s Initiatives for Ecological Livelihood and Democracy (FIELD)
  38. Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)
  39. Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA)
  40. Sawit Watch (SW)
  41. Indonesia for Global Justice (IGJ)
  42. Sajogyo Institute (Sains)
  43. Yayasan PUSAKA
  44. Sarekat Pengorganisasian Rakyat Indonesia (SPR)
  45. Persatuan Petani Jambi (PPJ)
  46. Serikat Petani Batanghari (SPB)
  47. Serikat Tani Bengkulu (STAB)
  48. Serikat Nelayan Bengkulu (SneB)
  49. Serikat Petani Sriwijaya (SPS)
  50. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Aneka Usaha Liku Dengen
  51. Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM)
  52. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta)
  53. Lokataru Foundation
  54. Serikat Gerakan Buruh Nasional (SGBN)
  55. Jaringan Komunikasi Serikat Pekerja Perbankan (JARKOM SP Perbankan)
  56. Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND)
  57. Akademi Maritim Indonesia (AKMI)
  58. Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI)
  59. Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI)
  60. Persatuan Petani Siantar Simalungun (PPSS)
  61. Serikat Petani Serdang Bedagai (SPSB)
  62. Forum Tani Sejahtera Indonesia (FUTASI)
  63. Jaringan Kerja Tani (Jaka Tani)
  64. Forum Aspirasi Rakyat dan Mahasiswa Ciamis (FARMACI)
  65. Forum Pemuda Pelajar Mahasiswa Garut (FPPMG)
  66. Perempuan AMAN 
  67. Serikat Petani Karawang (SEPETAK)
  68. Forum Pemuda dan Mahasiswa untuk Rakyat Tasikmalaya (FPMR)
  69. Rukun Tani Indonesia (RTI)
  70. Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah (SPPQT)
  71. Organisasi Tani Jawa Tengah (ORTAJA)
  72. Forum Persaudaraan Petani Kendal (FPPK)
  73. Forum Peduli Kebenaran dan Keadilan Sambirejo (FPKKS)
  74. Serikat Tani Independen (SEKTI) 
  75. Payuguban Petani Aryo Blitar (PPAB)
  76. Serikat Petani Lumajang (SPL)
  77. Serikat Petani Gunung Biru (SPGB)
  78. Serikat Tani Sumberklampok (STS)
  79. Kelompok Tani Satria Pertiwi Batuampar
  80. Persatuan Rakyat Salenrang
  81. Aliansi Petani Muda Mandiri Pudaria (APMMP)
  82. Serikat Nelayan Teluk Palu (SNTP)
  83. Serikat Tani Sigi (STS)
  84. Serikat Petani Minahasa (SPM)
  85. Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (BEM IPB)
  86. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (BEM UNUSIA) 
  87. Forum Muda Nahdlatul Ulama (FMNU)
  88. Sekolah Mahasiswa Progresif (SEMPRO)
  89. Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Institut ilmu Sosial dan Ilmu Politik (HIMAPOL ISIP)
  90. Keluarga aktivis Universitas Padjadjaran (KA UNPAD)
  91. Mahasiswa Universitas Subang
  92. Jaringan Tani Indramyu (Jatayu)
  93. Masyarakat Kampung Pilar Bekasi
  94. Mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK)
  95. Lembaga Adat Adati Totongano Wonua Kampo Hukaea-laea
  96. Lembaga Adat Sarano Wonua 
  97. Forum Masyarakat Tue-Tue Ngapa Walanda (FMTNW) Angata
  98. Forum Kesejahteraan Petani (Forma Tani)
" /> KPA - Konsorium Pembaruan Agraria

Bersatu Melawan Perampasan Tanah, Jalankan Reforma Agraria Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat

Pernyataan Sikap Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 2019
Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA)

Jakarta, Selasa - 24 September 2019

Pada penutupan periode pertama Kepemimpinan Joko Widodo kita disuguhi pengesahan sejumlah RUU dan revisi UU yang bersifat anti rakyat. Seperti pengesahan revisi UU KPK yang mempreteli agenda pemberantasan korupsi, dan akan menyuburkan korupsi agraria/SDA ke depan. Lalu, pengesahan UU Sumberdaya Air, yang melegitimasi monopoli perusahaan air oleh swasta. Privatisasi air melenceng dari Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait sumberdaya air. RUU minerba yang akan semakin memperah situasi agraria nasional.

Di sisi lain, kaum buruh juga berjuang agar revisi UU Ketenagakerjaan dibatalkan. Revisi UU ini tidak menjamin hak-hak buruh, bahkan memperlemah posisi tawar melalui sistem buruh kontrak, bahkan hendak melegalkan PHK sepihak oleh perusahaan tanpa memberi pesangon bagi buruh.   
 
Di bidang pesisir dan kelautan, nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam mengalami keterpurukan, sebab harga pasar begitu murah. Sementara wilayah tangkap, kampung pesisir, dan pulau terpencil telah dikapling-kapling oleh Negara bersama pengusaha. 
Pada Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 2019 ini, kita semua bersedih atas jatuhnya harga komoditas perkebunan rakyat. Anjoknya harga jual dialami petani karet, lada, kopi, kakao, kelapa dan sawit. Kita juga prihatin atas kekeringan sawah yang terjadi di berbagai wilayah. Menyaksikan pula ratusan ribu peternak unggas mengalami kerugian akibat jatuhnya harga hasil ternak di pasaran. Sebaliknya, pemerintah lebih memprioritaskan 12 konglomerasi unggas, termasuk perusahaan asing. Perang harga oleh dan diantara para pengusaha raksasa mengakibatkan peternakan rakyat makin terpuruk.
 
Pada 2019, seorang petani pemulia benih kembali dikriminalkan. Kasus ini menggenapi banyaknya pemidanaan petani karena mengembangkan benih lokal dan inovasi varietas unggul. Ini mencerminkan bahwa kedaulatan petani atas benihnya masih diabaikan. Keberpihakan pemerintah pada benih pabrikan dan hasil rekayasa genetik (GMO) semakin kuat. Di sisi lain, paradigma kedaulatan pangan Indonesia masih belum berubah, mengingat kebijakan impor pangan masih diteruskan. Misalnya, selama periode 2011-2018, Indonesia mengalami surplus stok beras 46,17 juta ton, dengan over produksi beras mencapai 18,24 juta ton. Ironisnya, beras impor masih juga dijalankan. Begitu pun impor daging, susu, gula, kedelai, jagung, cabai, dan produk pangan lainnya. Janji kedaulatan pangan masih semu, produksi pertanian rakyat masih belum diiperkuat.   
 
Saat ini, kita berduka untuk masyarakat Kalimantan dan Sumatera yang mengalami kebakaran hutan dan bencana asap. Ditambah lagi, petani dan masyarakat adat yang dituduh sebagai penyebab kebakaran hutan dan lahan. Lagu lama, rakyat dijadikan kambing hitam. Padahal, kita tahu pembakar sesungguhnya adalah perusahaan-perusahaan kehutanan, yang sebelumnya diberikan legitimasi oleh pemerintah untuk merampas tanah rakyat.
 
Pada HTN ini, kembali kami menagih janji Negara untuk menyelamatkan rakyat. Mengingat pembangunan ekonomi dan pengalokasian sumber-sumber agraria lebih diprioritaskan untuk investasi skala besar, kelompok korporasi dan elit politik. Sejak era Orde Baru hingga Reformasi hari ini, krisis agraria tetap menjadi wajah buruk bangsa. Masalah agraria selalu diperlakukan sebagai masalah pinggiran yang kerap digunakan sebagai lip service politik, tetapi minus realisasi. 
 
Tercatat, sepanjang 5 tahun saja (2014-2019) terjadi kejadian konflik agraria, sebanyak 2.243 kasus, mencakup 5,8 juta hektar wilayah konflik di seluruh provinsi di Indonesia. Konflik ini terjadi antara masyarakat utamanya petani, masyarakat adat, nelayan, atau warga miskin dengan kelompok badan usaha perkebunan, kehutanan, pertambangan, properti/real estate, tentara dan Negara. Termasuk penggusuran dan pemindahan paksa demi pembangunan infrastruktur, pariwisata dan proyek konservasi. Konflik agraria tersebut mengakibatkan jatuhnya banyak korban; 1.236 orang dikriminalisasi, 656 orang dianiaya/terluka, 68 tertembak, bahkan 60 nyawa melayang di wilayah konflik agraria. Dalam konflik agraria ini, perempuan dan anak-anak turut menjadi korban, akibat kekerasan dalam penanganan konflik di lapangan (KPA, 2019). 
 
Lima tahun yang lalu, kita mendengar janji Nawa Cita untuk Reforma Agraria (RA) hendak dijalankan. Hari ini kita masih mendengar janji yang sama. Selama lima tahun, janji tersebut tidak direalisasikan. Hanya sedikit untuk rakyat, begitu besar pengadaan tanah untuk korporasi! Dari janji 9 juta hektar tanah untuk reforma agraria, realisasinya masih jauh dari harapan masyarakat. Dari janji 4,1 juta hektar pelepasan klaim kawasan hutan (Negara) untuk reforma agraria hasilnya seluas NOL hektar, selebihnya penyertifikatan tanah biasa. 
Dengan demikian, RA telah dibajak, sehingga tak ada korelasi antara pembagian sertifikat yang gencar dilakukan dengan tujuan-tujuan RA yang dimandatkan UUPA 1960 dan Perpres 86/2018 tentang RA. Tak ada upaya sistematis melakukan restrukturisasi penguasaan, pemilikkan, penggunaan sumber-sumber agraria, utamanya tanah yang timpang menjadi lebih berkedilan bagi petani dan kelompok rentan lainnya. 
 
Penyimpangan Konstitusi dan UUPA 1960, sengaja dibiarkan berlarut oleh Negara tanpa ada kontrol dan evaluasinya selama 5 tahun ini. Bentuk penyimpangan tersebut seperti klaim Tanah Negara, Hutan Negara (Kawasan Hutan), konsesi HGU PTPN (BUMN) dan HGU swasta, PERHUTANI, INHUTANI, HTI, Ijin lokasi, Ijin tambang, taman nasional, kawasan konservasi, badan otorita pariwisata, dll., yang berada di atas tanah masyarakat. Atau diterbitkan dengan cara menggusur dan merampas tanah masyarakat. Ini adalah realita kejahatan sistematis, penuh korupsi dan kolusi antara pejabat birokrat, perusahaan dan elit politik. Bukti bahwa tanah untuk rakyat masih di langit.
Di tengah janji RA dan penyelesaian konflik yang mangkrak, Pemerintah dan DPR RI mempertontonkan kejar target pengesahan Rancangan Undang-Undang Pertanahan (RUUP). RUUP ini kami pandang berbahaya, karena tidak memiliki keberpihakan pada petani dan masyarakat miskin, bahkan mengatur terlalu banyak untuk kepentingan korporasi dan investasi besar. 
 
Penting diingat, setidaknya ada 10 masalah mendasar RUUP, yaitu: (1) RUUP menyimpang dari UUD 1945, TAP MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA); (2) Hak Pengelolaan (HPL) sebagai penyimpangan Hak Menguasai dari Negara (HMN) hendak dikuatkan, dengan menghidupkan kembali azas Domein Verklaring jaman kolonial; (3) Pasal-pasal hak guna usaha (HGU) hendak memperkuat monopoli tanah oleh swasta dan memfasilitasi pemutihan atas pelanggaran perusahaan; (4) Pengkerdilan Reforma Agraria TANPA adanya tujuan, prioritas tanah dan masyarakat, dan prinsip kelembagaan serta dukungan APBN yang kuat untuk menjalankan RA; (5) Pengabaian konflik agraria struktural; (6) Pembentukan badan spekulan tanah oleh Negara melalui pembentukan Lembaga Pengelolaan Tanah (Bank Tanah); (7) Pengingkaran terhadap hak (ulayat) masyarakat adat dan perempuan yang telah dijamin Konstitusi dan UUPA; (8) Melanjutkan sektoralisme pertanahan di Indonesia (tanah kawasan hutan dengan non-hutan/agraria); (9) Jebakan pasal kriminalisasi untuk mempidanakan petani, masyarakat adat, kelompok rentan di pedesaan dan perkotaan; dan (10) Membuka lebih luas hak atas tanah oleh badan usaha asing.
 
RUUP nyata-nyata membuka jalan bagi liberalisasi pasar tanah di Indonesia. Orientasi semacam sejatinya akan mengancam kedaulatan bangsa atas tanah-air; mengancam hak konstitusi warga negara atas tanah; memperparah ketimpangan, memperbanyak konflik agraria, menyuburkan perilaku korupsi agraria dan mafia tanah; membuka lebih luas praktek perampasan tanah oleh korporasi dan klaim pemilikan tanah atas Tanah Negara; dan semakin menjauhkan semangat Konstitusi dan UUPA tentang ekonomi kerakyatan.
 
Tepat hari ini, 59 tahun lalu, pada 24 September 1960 Presiden RI pertama mengesahkan Undang-Undang No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Kemudian pada 1963, hari pengesahan UUPA ini diresmikan pemerintah sebagai Hari Tani Nasional (HTN).
 
Berdasarkan situasi agraria nasional, dan situasi ekonomi-politik yang berkembang saat ini, kami kaum tani di seluruh Indonesia bersama organisasi kerakyatan lainnya menyatakan tuntutan kepada Pemerintah RI dan DPR RI, sebagai berikut:
 
  1. Kami akan terus menolak RUU Pertanahan yang berwatak liberal, yang mengutamakan penguasaan, pemilikan dan pengadaan tanah untuk korporasi baik di kawasan hutan dan non kawasan hutan. Ke depan, RUU mengenai agraria dan SDA harus menjadi peta jalan bagi Negara untuk menjalankan Reforma Agraria (RA), termasuk pengakuan wilayah adat. Oleh karena itu, RUU tsb harus sesuai dengan mandat UUD 1945, TAP MPR IX/2001 dan UUPA 1960, demi mewujudkan keadilan sosial dan keberlanjutan hidup.
  2. Segera hentikan praktek-praktek pemindahan paksa, penggusuran dan perampasan tanah rakyat yang dilakukan oleh pemerintah dan korporasi, baik secara sendiri maupun bersama-sama atas nama pembangunan dan peraturan perundang-undangan;
  3. Mendesak Presiden segera menjalankan RA secara nasional dan sistematis, dengan cara membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria, yang bertugas: (a) Merestrukturisasi penguasaan dan penggunaan tanah oleh konsesi perkebunan, kehutanan, pertambangan, BUMN/BUMD, dll agar stuktur agraria nasional menjadi lebih berkeadilan; (b) Melakukan re-distribusi dan pengembalian tanah kepada rakyat, dengan prioritas petani, buruh tani, masyarakat adat, nelayan, perempuan dan masyarakat miskin; (c) Mengeksekusi penyelesaian seluruh konflik agraria struktural untuk memulihkan hak-hak korban dan penciptaan keadilan, jaminan hukum dan keberlanjutan ekologis; (d) Mengintegrasikan program pendukung RA, seperti permodalan, pendidikan, infrastruktur pertanian/desa, produksi, pemasaran dan lembaga ekonomi berbasiskan kerakyatan. Badan ini wajib mengikutsertakan organisasi rakyat, dan harus dipimpin langsung oleh Presiden RI.
  4. Menghentikan kriminalisasi dan diskriminasi terhadap petani, masyarakat adat, perempuan, dan masyarakat miskin di pedesaan dan perkotaan yang memperjuangkan haknya atas tanah dan pangan. Termasuk menghentikan cara-cara kekerasan dalam penanganan konflik agraria oleh aparat kepolisian dan tentara. Negara juga harus menjamin kebebasan berserikat dan berusaha, termasuk usaha petani memuliakan benih lokal dan varietas unggul. 
  5. Segera melakukan evaluasi dan koreksi kebijakan ekonomi, pangan, impor pangan, pertanian dan industri yang melemahkan ekonomi kerakyatan. Lakukan pemulihan ekonomi petani, nelayan, masyarakat adat dan buruh akibat jatuhnya harga-harga komoditas pertanian, perkebunan dan hasil tangkap perikanan, dengan menjamin hasil produksi rakyat diserap dengan harga yang menguntungkan.
  6. Mencabut ijin konsesi perusahaan penyebab kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya, menjamin keselamatan rakyat dengan membangun sistem respon cepat yang utuh untuk menangani Karhutla dan dampaknya. Lakukan pemulihan ekonomi dan sosial bagi masyarakat yang terdampak, serta lakukan pemulihan ekologis atas wilayah bekas kebakaran hutan dan lahan.
  7. Menolak pengesahan segala RUU dan revisi UU yang berwatak anti-kerakyatan, yakni RUU KUHP, RUU SBPB, RUU Minerba, RUU Perkelapasawitan, RUU Perkoperasian dan Revisi UU Ketenagakerjaan.
Melihat dampak sosial dan politik yang begitu luas akibat proses pembahasan RUU dan/atau Revisi UU yang dilakukan DPR RI dan Pemerintah saat ini, maka ke depan pembahasan peraturan perundang-undangan harus melibatkan rakyat yang akan terdampak. Juga melibatkan organisasi masyarakat sipil dan pakar yang kredibel serta kompeten pada Prolegnas kedepan. 
Kami yang tergabung dalam KNPA, aliansi 97 organisasi petani, buruh, masyarakat adat, perempuan, nelayan dan mahasiswa, bersama-sama Gerakan Buruh untuk Rakyat (GEBRAK) menyerukan kepada seluruh elemen gerakan sosial untuk bersama-sama mendesakkan agar reforma agraria untuk rakyat segera dijalankan. 
 
Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Selamat Hari Tani Nasional kepada seluruh kaum tani di Indonesia 
Selamat kepada rakyat yang bergerak. Panjang umur perjuangan rakyat!
 
Hormat Kami,
Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) 
 
 
Dewi Kartika
Koordinator Umum Hari Tani Nasional 2019
 
Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA):
KPA, SPP Garut, SPP Ciamis, SPP Tasikmalaya, SPP Pangandaran, SPM, P2B, API, FPPB, STIP, SETAM, Hitambara, STT, BPRPI, SPB, STI, STKS, STSP, PPC, AMAN, KPBI, KSN, WALHI, RMI, SPRI, KPRI, KASBI, ELSAM, STN, IHCS, HuMa, JKPP, SP, KRKP, BRWA, SW, IGJ, Sains, PUSAKA, Bina Desa, JMPPK, Tuk-Indonesia, FIELD, SPR, PPJ, SPB, STAB, SNEB, SPS, LKM Liku Dengen, KSPPM, LBH Jakarta, Lokataru, SGBN, JARKOM SP Perbankan, LMND, AKMI, SINDIKASI, FPPI, PPSS, SPSB, FUTASI, Jaka Tani, FARMACI, FPPMG, Perempuan AMAN, Sepetak, FPMR, RTI, SPPQT, ORTAJA, FPPK, FPKKS, SEKTI, PPAB, SPL, SPGB, STS, KTSPB, PRS, APMMP, SNTP, STS, SPM, BEM IPB, BEM UNUSIA, FMNU, SEMPRO, HIMAPOL ISIP, KA UNPAD, Mahasiswa Unsub, Jatayu, Masyarakat Kampung Pilar Bekasi, Mahasiswa UBK, Lembaga Adat Adati Totongano Wonua Kampo Hukaea-laea, Lembaga Adat Sarano Wonua, FMTNW Angata, Forma Tani.
 
Juru Bicara KNPA:
  • Dewi Kartika, Koordinator Umum HTN 2019: 081 394 475 484
  • Agustiana, Sekjend Serikat Petani Pasundan (SPP): 081 298 862 949
  • Iwan Nurdin, Ketua DN Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA): 081 229 111 651 
  • Damar Panca, Jubir Gerakan Buruh untuk Rakyat (GEBRAK)/Sekjend KPBI: 081 298 853 283
  • Nurhidayati, Direktur Eknas Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi):  081 316 101 154
 
Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA)
  1. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
  2. Serikat Petani Pasundan (SPP) - Garut
  3. Serikat Petani Pasundan (SPP) - Ciamis
  4. Serikat Petani Pasundan (SPP) - Tasikmalaya
  5. Serikat Petani Pasundan (SPP) - Pangandaran
  6. Serikat Petani Majalengka (SPM)
  7. Persatuan Petani Banten (P2B)
  8. Aliansi Petani indonesia (API)
  9. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
  10. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
  11. Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB)
  12. Serikat Tani Independen Pemalang (STIP)
  13. Serikat Tani Mandiri (SETAM) – Cilacap
  14. Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara (Hitambara) – Jateng
  15. Serikat Tani Tebo (STT) - Jambi
  16. Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI)
  17. Serikat Petani Badega (SPB) – Garut
  18. Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia (KPBI)
  19. Serikat Tani Indramayu (STI)
  20. Serikat Tani Konawe Selatan (STKS) - Sultra
  21. Serikat Tani Sendang Pasir (STSP) - Bali
  22. Paguyuban Petani Cianjur (PPC)
  23. Konfederasi Serikat Nasional (KSN)
  24. Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI)
  25. Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI)
  26. Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI)
  27. Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM)
  28. Bina Desa
  29. Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK)
  30. Tranformasi untuk Keadulan Indonesia (Tuk-Indonesia)
  31. Rimbawan Muda Indonesia (RMI)
  32. Indonesia Human Rights Committee for Scocial Justice (IHCS)
  33. Perkumpulan HuMa
  34. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)
  35. Solidaritas Perempuan (SP)
  36. Serikat Tani Nasional (STN)
  37. Farmer’s Initiatives for Ecological Livelihood and Democracy (FIELD)
  38. Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)
  39. Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA)
  40. Sawit Watch (SW)
  41. Indonesia for Global Justice (IGJ)
  42. Sajogyo Institute (Sains)
  43. Yayasan PUSAKA
  44. Sarekat Pengorganisasian Rakyat Indonesia (SPR)
  45. Persatuan Petani Jambi (PPJ)
  46. Serikat Petani Batanghari (SPB)
  47. Serikat Tani Bengkulu (STAB)
  48. Serikat Nelayan Bengkulu (SneB)
  49. Serikat Petani Sriwijaya (SPS)
  50. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Aneka Usaha Liku Dengen
  51. Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM)
  52. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta)
  53. Lokataru Foundation
  54. Serikat Gerakan Buruh Nasional (SGBN)
  55. Jaringan Komunikasi Serikat Pekerja Perbankan (JARKOM SP Perbankan)
  56. Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND)
  57. Akademi Maritim Indonesia (AKMI)
  58. Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI)
  59. Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI)
  60. Persatuan Petani Siantar Simalungun (PPSS)
  61. Serikat Petani Serdang Bedagai (SPSB)
  62. Forum Tani Sejahtera Indonesia (FUTASI)
  63. Jaringan Kerja Tani (Jaka Tani)
  64. Forum Aspirasi Rakyat dan Mahasiswa Ciamis (FARMACI)
  65. Forum Pemuda Pelajar Mahasiswa Garut (FPPMG)
  66. Perempuan AMAN 
  67. Serikat Petani Karawang (SEPETAK)
  68. Forum Pemuda dan Mahasiswa untuk Rakyat Tasikmalaya (FPMR)
  69. Rukun Tani Indonesia (RTI)
  70. Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah (SPPQT)
  71. Organisasi Tani Jawa Tengah (ORTAJA)
  72. Forum Persaudaraan Petani Kendal (FPPK)
  73. Forum Peduli Kebenaran dan Keadilan Sambirejo (FPKKS)
  74. Serikat Tani Independen (SEKTI) 
  75. Payuguban Petani Aryo Blitar (PPAB)
  76. Serikat Petani Lumajang (SPL)
  77. Serikat Petani Gunung Biru (SPGB)
  78. Serikat Tani Sumberklampok (STS)
  79. Kelompok Tani Satria Pertiwi Batuampar
  80. Persatuan Rakyat Salenrang
  81. Aliansi Petani Muda Mandiri Pudaria (APMMP)
  82. Serikat Nelayan Teluk Palu (SNTP)
  83. Serikat Tani Sigi (STS)
  84. Serikat Petani Minahasa (SPM)
  85. Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (BEM IPB)
  86. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (BEM UNUSIA) 
  87. Forum Muda Nahdlatul Ulama (FMNU)
  88. Sekolah Mahasiswa Progresif (SEMPRO)
  89. Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Institut ilmu Sosial dan Ilmu Politik (HIMAPOL ISIP)
  90. Keluarga aktivis Universitas Padjadjaran (KA UNPAD)
  91. Mahasiswa Universitas Subang
  92. Jaringan Tani Indramyu (Jatayu)
  93. Masyarakat Kampung Pilar Bekasi
  94. Mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK)
  95. Lembaga Adat Adati Totongano Wonua Kampo Hukaea-laea
  96. Lembaga Adat Sarano Wonua 
  97. Forum Masyarakat Tue-Tue Ngapa Walanda (FMTNW) Angata
  98. Forum Kesejahteraan Petani (Forma Tani)

Siaran Pers Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934