KPA Ragukan Kabinet Indonesia Maju Jalankan Reforma Agraria, Presiden Harus Koreksi dan Kontrol Penuh

Siaran Pers Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
 
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyayangkan susunan Kabinet Indonesia Maju. Komposisi kabinet begitu kuat mengakomodasi kepentingan partai politik dan pengusaha. Sementara kalangan profesional yang direkrut pun tidak memiliki rekam jejak kerja-kerja kerakyatan. 
 
Dalam konteks sumber-sumber agraria, Presiden Jokowi masih mempertahankan dua menteri lama, yakni Sofyan Djalil sebagai Menteri ATR/BPN dan Siti Nurbaya sebagai Menteri LHK. Padahal kedua menteri tersebut dalam catatan KPA, selama 5 tahun terakhir tidak berhasil memenuhi realisasi reforma agraria melalui redistribusi tanah dan penyelesaian konflik agraria. Alhasil konflik agraria masih marak dan ketimpangan agraria masih tinggi. 
 
Presiden sendiri sudah mendengarkan langsung penjelasan capaian target 9 juta hektar pelaksanaan reforma agraria dari aktivis dan perwakilan petani pada peringatan Hari Tani Nasional (HTN) pada 24 September 2019. Terdapat catatan buruk kinerja Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LHK dalam menjalankan reforma agraria sebagaimana dijanjikan Nawacita ke-5. 
 
Selama pemerintahan Jokowi jilid I, tak terhitung Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) yang dilakukan Presiden, begitu pun Rapat Tingkat Menteri (RTM) untuk membahas percepatan reforma agraria dan penyelesaian konflik agraria melalui penertiban konsesi-konsesi perkebunan dan kehutanan yang terbit di atas tanah masyarakat. Namun instruksi Presiden selalu menguap tanpa ada tindakan yang konkrit di level kementrian.
 
Instruksi Presiden untuk mempercepat penyelesaian konflik, mengeluarkan klaim-klaim perusahaan PTPN dan Perhutani, serta perusahaan swasta dari desa, perkampungan dan tanah pertanian masyarakat seperti tidak pernah digubris oleh dua kementrian tersebut. Situasi ini mengindikasikan bahwa kedua menteri tidak sejalan dengan Visi-Misi Presiden dalam konteks menjalankan reforma agraria. 
 
Menteri ATR/BPN selama ini membelokkan reforma agraria menjadi sekedar pekerjaan sertifikasi tanah. Padahal kegiatan program sertifikasi tanah (PTSL) adalah pekerjaan di bidang pertanahan yang sudah menjadi tugas rutin kementerian ini. Sertifikasi tanah bagi WNI sudah menjadi program rutin dan keharusan kementerian ini. Sementara reforma agraria adalah agenda prioritas untuk mengatasi krisis struktural agraria. Ironisnya, kementerian ini cenderung menunda-nunda bahkan mengabaikan dan menghindari penyelesaian konflik agraria yang seharusnya menjadi prioritas reforma agraria.
 
Selain itu, Menteri ATR juga tercatat menolak membuka data HGU yang keterbukaan informasinya telah diputuskan oleh Mahkamah Agung (MA). Padahal informasi mengenai hak konsesi kebun ini penting dibuka, mengingat ribuan HGU bermasalah dengan masyarakat, termasuk HGU terlantar dan expired. Tidak mengherankan jika dalam 5 tahun terakhir HGU perkebunan menjadi penyebab konflik agraria tertinggi. Oleh sebab itu, keterbukaan informasi konsesi bermasalah sangat urgent dalam kerangka menjalankan reforma agraria dan penyelesaian konflik agraria. 
 
Menteri ATR/BPN  pun tercatat menjadi aktor utama dari pihak pemerintah yang terus mendorong pengesahan RUU Pertanahan, meski RUU ini menuai protes meluas. RUU ini dinilai berbahaya oleh banyak kalangan gerakan sosial dan pakar hukum agraria, berwatak kapitalis, diskriminatif terhadap hak-hak rakyat kecil atas tanah, bertentangan dengan spirit reforma agraria, namun getol dipromosikan Kementerian ATR/BPN tanpa menyerap aspirasi dari bawah dan konsultasi dengan gerakan sosial. 
 
Sementara itu, Menteri LHK dalam 5 tahun ke belakang belum merealisasikan penyelesaian konflik agraria dengan melepaskan desa-desa dan tanah pertanian serta kebun rakyat dari klaim kawasan hutan negara maupun korporasi kehutanan. Ironisnya, di Jawa, Lampung dan Bali pintu reforma agraria bagi pemenuhan hak rakyat secara penuh atas tanahnya telah ditutup oleh KLHK. Petani dan masyarakat desa yang berada di dalam/di sekitar klaim kawasan hutan, termasuk yang berkonflik dengan PERHUTANI/INHUTANI banyak yang dipaksa dan diintimidasi aparat agar menyerah pada skema kemitraan, perhutanan sosial atau izin pemanfaatan hutan negara. Di tengah masalah fundamental warisan Kolonial dan Orba melalui klaim-klaim negara (pemerintah) atas hutan negara atau kawasan hutan yang tidak kunjung dikoreksi secara menyeluruh, maka pelanggaran hak-hak rakyat akan tetap dilegitimasi.
 
Selama lima tahun terakhir, bahkan baru dikejar pada 2-3 bulan terakhir, baru 19.490 hektar (0,47 %) yang direalisasikan dari proses pelepasan kawasan hutan. Angka ini sangat jauh dari janji 4,1 juta hektar redistribusi tanah yang telah dicanangkan RPJMN dari proses pelepasan klaim kawasan hutan. 
 
Bahkan dalam catatan KPA, usulan lokasi RA masyarakat kepada KLHK justru diserahkan kepada pihak yang tidak berhak, termasuk kalangan elit daerah. Kasus pelepasan kawasan hutan di Jambi salah satu contoh, malah diserahkan kepada koperasi bentukan pejabat daerah, bukan kepada petani dan masyarakat desa yang mengajukan hak. Hingga kini tak ada koreksi pembatalan SK menteri.
 
Proses reforma agraria yang diklaim dijalankan kedua kementerian ini tidak pernah dijalankan secara terbuka dan melibatkan secara aktif gerakan reforma agraria. Tidak pernah dibuka kepada publik konsesi-konsesi mana yang telah dicabut dan ditertibkan dalam klaim capaian RA (redistribusi tanah) pemerintah, baik dari HGU terlantar, HGU expired dan HTI. Termasuk proses pelepasan kawasan hutan. Kepada siapa, dimana dan berapa luas tanah yang memang telah diredistribusikan kepada masyarakat dalam kerangka reforma agraria. Berapa jumlah konflik agraria struktural yang berhasil dituntaskan pun tak pernah dibuka kepada publik, termasuk proses dan status penyelesaiannya. Ketertutupan proses RA ini rentan diselewengkan aparat dari pusat hingga daerah. Termasuk kuat masih tercampur-aduk dengan kegiatan sertifikasi umum pemerintah yang getol diseremonialkan oleh pemerintah selama 5 tahun. 
 
Indikasi tidak berjalannya penyelesaian konflik dan redistribusi tanah pada jilid I pemerintahan Jokowi bisa dilihat dari jumlah konflik agraria yang justru semakin membengkak. Periode 2015 – 2018, KPA mencatat terjadi 1.769 letusan konflik agraria di seluruh wilayah Indonesia. Angka ini naik dibanding periode 2010 – 2014 pada masa pemerintahan SBY dengan jumlah 1.308. 
 
Tingginya angka tersebut akibat pemerintah tidak serius menjalankan reforma agraria. Indikasi lainnya adalah, hampir 700 ribu hektar wilayah konflik agraria struktural yang melibatkan sekitar 150 ribu KK di 98 kabupaten dan 20 provinsi usulan masyarakat melalui Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) berjalan di tempat, baik di Kementerian ATR/BPN maupun KLHK. Dari keseluruhan usulan dari bawah (bottom-up) tersebut, selama 5 tahun, baru 785 hektar yang diredistribusikan sesuai dengan tujuan reforma agraria.
 
Mandat rakyat di bidang agraria (hutan maupun non hutan) kepada Presiden Jokowi pada periode kedua akan semakin berat mengingat di periode pertama tidak ada upaya serius menjalankannya. Karenanya warisan krisis agraria semakin terakumulasi. Indonesia masih belum lepas dari 5 (lima) krisis agraria: (1) ketimpangan struktur agraria yang tajam; (2) maraknya konflik agraria struktural; (3) laju cepat alih fungsi tanah pertanian ke non-pertanian; (4) kemiskinan akibat struktur agraria yang menindas; dan (5) kerusakan ekologi yang meluas akibat eksploitasi dan monopoli tanah oleh konsesi-konsesi besar.
 
KPA juga mengingatkan Presiden Jokowi agar tidak gegabah menginstruksikan para menterinya permudah izin-izin investasi seperti disampaikan Mendagri terpilih, Tito Karnavian. Presiden Jokowi harus memahami bahwa tingginya letusan konflik dan ketimpangan agraria disebabkan oleh terbitnya izin-izin investasi perkebunan, tambang, pembangunan infrastruktur, perluasan wilayah industri dan bisnis, real estate, dan industri pariwisata di atas tanah-tanah masyarakat. Instruksi semacam ini, tanpa memahami akar masalah agraria, hanya akan memperparah eskalasi konflik, kekerasan dan kriminalisasi terhadap rakyat yang mempertahankan tanahnya. 
 
Tanpa menteri-menteri yang memiliki keberanian melakukan koreksi atas akar masalah agraria dan keberpihakan kepada rakyat mustahil reforma agraria dapat berjalan. Jika tak ada perubahan fundamental yang dilakukan Presiden, KPA menilai agenda reforma agraria kembali akan jalan di tempat, mengulang kembali cara-cara lama, langkah_bussiness as usual_, tanpa terobosan hukum yang diperlukan RA yang genuine. Termasuk hambatan ego sektoral antar kementerian yang sudah akut. 
 
Di luar dua kementerian ini, KPA juga melihat dalam lima  tahun ke belakang tidak ada keberpihakan Kementerian Desa, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN terhadap realisasi RA. Termasuk kepolisian dan TNI yang ikut memperparah situasi konflik agraria di lapangan, mengambil posisi membela perusahaan, vis a vis dengan rakyat, dan/atau melakukan kekerasan terhadap petani, masyarakat adat dan aktivis agraria. 
 
Dengan situasi kabinet semacam ini, KPA mengingatkan kembali bahwa reforma agraria tidak akan berjalan apabila masih di bawah kepemimpinan setingkat menteri. Ditambah personel menteri lama yang masih dipertahankan, yang tercatat tidak pro terhadap aspirasi rakyat yang menuntut reforma agraria. Oleh karenanya, komitmen Presiden Jokowi pada Hari Tani Nasional yang akan memimpin langsung agenda reforma agraria ke depan akan menentukan keseriusan pemerintah ke depan dalam memperkuat dan mengakui hak-hak konstitusi rakyat atas tanah dan wilayah hidupnya. 
 
KPA juga menuntut agar prioritas reforma agraria di bawah kepemimpinan Presiden ke depan diarahkan pada redistribusi tanah untuk rakyat, penyelesaian konflik agraria struktural seluruh sektor, dan penguatan produksi dan ekonomi kerakyatan. Hentikan campur-aduk agenda reforma agraria dengan proyek sertifikasi tanah biasa (legalisasi aset) dan pola-pola kemitraan masa lalu, agar capaian reforma agraria dapat diukur dengan jelas ke depan. 
 
Demikian Siaran Pers KPA, agar menjadi perhatian para pihak untuk secara sungguh-sungguh menuntaskan konflik agraria dan menertibkan konsesi-konsesi perusahaan penyebab ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia.
 
Jakarta, 25 Oktober 2019
Konsorsium Pembaruan Agraria
 
Dewi Kartika
Sekretaris Jenderal
 

Siaran Pers Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934