Nasib Reforma Agraria di Ufuk Senja Pemerintahan H. Surunnudin Dangga

Siaran Pers Konsorsium Pembaruan Agraria Wilayah Sulawesi Tenggara

Lima tahun perjalanan Kabupaten Konawe Selatan yang dinakhodai H. Surunuddin Dangga. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Wilayah Sultra belum melihat progres pemerintah daerah Konawe Selatan dalam menyelesaikan konflik agraria struktural dan problem-problem agraria lainnya. Struktur penguasaan tanah yang semakin timpang akibat monopoli penguasaaan tanah oleh korporasi yang bergerak di sektor perkebunan skala luas dan pertambangan, serta penguasaan tanah yang berlebihan oleh kawasan hutan menjadi masalah krusial yang dihadapi masyarakat Konawe Selatan .

Pembiaran terhadap situasi agraria hari ini justru telah berimplikasi terhadap meningkatnya kemiskinan masyarakat pedesaan, konflik agraria semakin meluas dan berkepanjangan, kerusakan lingkungan serta rusaknya sektor pertanian rakyat terutama sektor pertanian pangan akibat konversi lahan pertanian secara besar-besaran untuk kepentingan investasi dan inprastruktur.

Berdasarkan catatan KPA Wilayah Sultra, yang menjadi korban akibat konflik agraria tersebut sekitar 3.000 rumah tangga petani dengan luas hampir mencapai 7.000 hektar yang tersebar di hampir seluruh kecamatan di Konawe Selatan.

Data ini kami peroleh melalui investigasi langsung ke lapangan, pemberitaan media, serta laporan langsung dari warga.

Secara spesifik ada beberapa tipologi permasalahan agraria di Konawe Selatan yakni konflik agraria antara masyarakat vs perusahaan perkebunan swasta, masyarakat vs perusahaan pertambangan, masyarakat vs kawasan hutan, masyarakat vs masyarakat, ketiadaan lahan transmigrasi, konflik antar desa akibat ketidakjelasan batas desa, dan alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi fungsi lain seperti properti dan pertambangan.

Sebaran kasusnya terjadi hampir menyeluruh di seluruh wilayah kecamatan di Konawe Selatan di antaranya:
  1. Kecamatan Laonti, konflik agraria di Desa Tue-Tue antara warga vs perusahaan pertambangan, konflik agraria di Desa Matobondu antara warga vs PT Tiran dan kawasan hutan.
  2. Kecamatan Moramo, konflik agraria di Pudaria Jaya antara warga vs PT Tiran, Desa Watuporambaa antara warga vs PT Tiran dan kawasan hutan, Desa Bakutaru antara warga vs PT Tiran dan kawasan hutan, Desa Margacinta antara warga vs PT Tiran dan kawasan hutan, Desa Panambea antara warga vs PT Tiran dan kawasan hutan, UPT Amohola I antara warga vs PT Tiran dan kawasan hutan, UPT Amohola II antara warga vs PT Tiran dan kawasan hutan, konversi lahan tambak dan sawah untuk pembangunan smelter pertambangan di Desa Lakome dan Landipo.
  3. Kecamatan Kolono, konflik agraria dan ketiadaan lahan usaha II warga transmigrasi UPT Roda serta konflik agraria menahun antara masyarakat vs PT Tiran yang tersebar di beberapa desa.
  4. Kecamatan Palangga, konflik agraria di UPT Tolihe antara warga vs PT Tiran dan masalah ketiaadaan lahan usaha I dan lahan usaha II bagi warga transmigrasi.
  5. Kecamatan Landono, konflik agraria di UPT Arongo antara warga transmigrasi vs PT Merbau Indah Raya Grup dan ketiadaan lahan usaha II.
  6. Kecamatan Ranomeeto Barat, Blok I Desa Laikandonga antara warga dan PT Merbau Indah Raya Grup dan ketiadaan lahan usaha II warga transmigrasi.
  7. Kecamatan Mowila, konflik agraria warga Desa Rakawuta vs PT Merbau Indah Raya Grup serta beberapa desa lainya.
  8. Kecamatan Lainea, warga Desa Lalonggombu vs HGU Perusahaan Kapas.
  9. Kecamatan Wolasi : masih banyaknya desa yang berada dalam status kawasan hutan.
  10. Kecamatan Sabulakoa : konflik agraria antara warga vs perusahaan perkebunan swasta yang tersebar di beberapa desa.
  11. Kecamatan Angata: konflik agraria antara warga vs beberapa perusahaan perkebunan swasta.
  12. Kecamatan Tinanggea : warga vs perusahaan pertambangan. Serta konversi lahan pertanian pangan menjadi area pembangunan properti seperti yang terjadi di Kecamatan Ranomeeto.

Berbagai upaya dalam mendorong penyelesaian konflik agraria sudah dilakukan oleh KPA Wilayah Sultra bersama masyarakat yang tergabung dalam Serikat Tani Konawe Selatan (STKS). Cara-cara normatif dan prosedural adalah cara yang ditempuh oleh KPA Wilayah Sultra bersama STKS, yaitu dengan melaporkan langsung ke Bupati, DPRD Konawe Selatan, DPRD Provinsi, DPR RI, Kapolres Konawe Selatan, serta beberapa instansi terkait seperti Kanwil dan Kantah ATR/BPN, Dinas Kehutanan, Dinas Tansmigrasi di semua level bahkan sampai pada level pemerintahan pusat. Upaya tersebut rupanya hingga hari ini belum mendapat respon serius dari pemerintah daerah khususnya Bupati Konawe Selatan. Padahal kasus tersebut sudah berkali-kali kami sampaikan ke bupati sejak tahun 2016 pada saat kunjungan komisi II DPR RI di Kecamatan Landono.

Kunjungan ke dua DPR RI di rumah jabatan bupati pada bulan Juli 2016, serta pada momen aksi Hari Tani Nasional 2017 di Kantor Bupati Konawe Selatan. Dalam ingatan kami, saat warga menemui bupati dalam aksi Hari Tani Nasional, bupati meminta waktu tiga bulan kepada warga untuk menyelesaikan konflik agraria terhitung sejak bulan Oktober 2017. Janji yang sama juga disampaikan bupati pada Mei 2016 saat kunjungan komisi II DPR RI di Kecamatan Landono.

Lagi-lagi janji tinggal janji, karena dalam perkembangannya kami belum melihat upaya serius Bupati Konawe Selatan dalam merealisasikan janjinya. Konflik agraria pun semakin hari semakin bertumpuk sampai pada titik akhir masa jabatannya, warga lagi-lagi kehilangan harapan.

Pertanyaan besar kemudian muncul dari KPA Wilayah Sultra bersama STKS pada Bupati Konawe Selatan. Apa sebenarnya yang menjadi alasan bupati tidak segera melakukan upaya penyelesaian permasalahan agraria di Konawe Selatan. Jika dilihat dari aspek kebijakan dan regulasi, saat ini peluang penyelesaaian konflik agraria sudah terbuka lebar. Misalnya, dalam Nawacita Joko Widodo. Presiden telah mengagendakan pelaksanaan Reforma Agraria yang diproyeksikan ke dalam Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 9 juta hektar sebagai program prioritas nasional. Secara konseptual, agenda Reforma Agraria terbagi ke dalam lima komponen kegiatan yaitu, 1) penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria; 2) penataan, penguasaan, dan pemilikan TORA; 3) Kepastian hukum dan legalisasi hak atas tanah objek reforma agraria; 4) pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan, dan produksi atas TORA; dan 5) kelembagaan pelaksanaan reforma agraria pusat dan daerah.

Dalam kerangka percepatan pelaksanaan reforma agraria, presiden Joko Widodo kemudian membuat regulasi berupa Perpres 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Kawasan Hutan dan Perpres 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria. Seharunya peluang ini ditangkap oleh Bupati Konawe Selatan dan diimplementasikan dalam konteks daerah, seandainya bupati memiliki keseriusan dalam menyelesaikan masalah-masalah agraria yang tengah diderita oleh warga Konawe Selatan.

Mandat Perpres 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria sudah sangat jelas, Bupati harus segera membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang melibatkan semua institusi yang memiliki keterkaitan dengan persoalan agraria termasuk melibatkan keterwakilan organisasi masyarakat sipil seperti serikat tani. GTRA ini kemudian dipimpin langsung oleh bupati dan menjadi tim kerja yang tetap mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, keseteraan, hak asasi manusia, keberlanjutan ekologis, dan partisipatif dalam mewujudkan tatanan agraria yang lebih berkeadilan. Namun, lagi-lagi itu tidak dilakukan. Harapan besar masyarakat Konawe Selatan untuk mendapatkan keadilan dan peningkatan kesejahteraan hidupnya harus tersandera oleh ambisi Bapak H. Surunudin Dangga sampai pada akhir masa jabatannya yang sama sekali tidak memiliki kemauan politik (political will) untuk menciptakan tatanan masyarakat yang lebih berkedilan dalam pengelolaan sumber-sumber agraria.

Visi menuju “Desa Maju Konsel Hebat” kemudian hanya menjadi slogan tak bermakna dan sebagai ilusi kolektif yang mewarnai perjalanan Konawe Selatan di bawah kepemimpinan H. Surunuddin Dangga. Jika beliau tidak meletakan Reforma Agraria sebagai basis fundamental dalam membangun Konawe Selatan. Apa lagi jika bupati terus mempertahankan paradigma pembangunanya pada pertumbuhan ekonomi dengan mengedepankan kepentingan investasi yang jelas-jelas telah menciptakan konflik agraria struktural, kemiskinan petani dan nelayan pedesaan, konflik sosial, krisis lingkungan dan semakin mengancam keberlanjutan pangan masyarakat.

Kendari, 12 November 2019
KPA Wilayah Sulawesi Tenggara

 

Torop Rudendi
Kordinator Wilayah

Siaran Pers Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934