Mendesak Kakanwil ATR/BPN Sumatra Selatan Merevisi HGU PT. Hamita Utama Karsa (HUK) Sekarang Juga!!!!

RELEASE AKSI 10 DESEMBER 2019

Menindaklanjuti rekomendasi pertemuan masyarakat Desa Sumber Jaya Kecamatan Babat Supat Kabupaten MUBA yang di fasilitasi Pemprov Sumsel, tanggal 14 Agustus 2019 di Kantor Gubernur Sumsel, dimana Kanwil BPN Sumsel hingga saat ini belum melakukan langkah-langkah dan upaya dalam rangka penyelesaian masalah konflik agraria yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan.

Dalam persoalan agraria yang berlangsung ini, berikut dapat disampaikan bahwa masyarakat Desa Sumber Jaya memiliki beberapa bukti sah yang menjadi dasar kepemilikan lahan, yaitu:

  1. Bukti kepemilikan lahan warga sangatlah kuat. Yaitu, SK pencadangan tanah oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Nomor : 280/SK/I/1999 tanggal 25 Mei 1999 tentang pemberian pencadangan tanah untuk penyelenggaraan transmigrasi di Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Musi Banyuasin seluas 10.000 hektar.
  2. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, Nomor : 460/KPTS/2003 tanggal 11 September 2003 tentang perubahan SK Gubernur Nomor 280/SK/I/1999, tentang pemberian pencadangan tanah untuk keperluan penyelenggaraan transmigrasi seluas 10.000 hektar menjadi 7.000 hektar.
  3. Keabsahan atas lahan transmigrasi tersebut, yakni di dalam berita acara pembagian dan penyerahan lahan oleh instansi pemerintah terkait terdapat nama-nama warga Desa Sumber Jaya.

Kepala Desa Sumber Jaya, menyebutkan bahwa PT. Hamita Utama Karsa (HUK) berada di wilayah transmigrasi Air Tenggulang sejak tahun 2009. Jika dikaitkan dengan posisi kesejarahan antara masyarakat dan perusahaan, sehubungan dengan keberadaan lahan jelas warga yang terlebih dahulu memiliki dan mengelola lahan. Hal ini dapat dilihat juga, bahwa terhadap obyek lahan yang dimaksud sebagaimana Surat Keputusan Gubernur tentang pencadangan untuk penyelenggaraan trasnmigrasi desa Sumber Jaya (SP4) seluruh nama-nama warga desa tercantum, dengan jumlah kesuluruhan sebanyak 300 kepala keluarga. Namun saat ini, dari sejumlah KK tersebut, sebanyak 151 KK atau seluas 302 Hektar masih memiliki lahan karena dikelola secara mandiri, sementara yang lainnya sebanyak 149 KK atau seluas 298 hektar telah beralih kepemilikan lahannya karena berubah peruntukannya menjadi Hak Guna Usaha (HGU) PT. HUK.

Kondisi Penguasaan Lahan Saat Ini

Tahun penempatan 2000 – 2001. Alokasi Lahan Berdasarkan Berita Acara Penempatan, Berita Acara Pengukuran Lahan, dan Berita Acara Penyerahan Lahan yaitu :

  1. 0,5 hektar Pekarangan
  2. 0,5 hektar LU I
  3. 2 hektar LU II

Untuk lahan pekarangan dan lahan LU I sudah diperoleh dan dikelola. Sementara lahan usaha II sebanyak 149 KK belum didapat sama sekali.

Pemerintah dalam hal ini Kementrian ATR/BPN RI harus segera melakukan langkah mereview (meninjau ulang) kembali izin HGU PT. HUK yang di atasnya terdapat hak-hak keagrarian yang melekat pada warga. HGU itu “kebijakan pemerintah” yang sifatnya bukanlah hukum besi yang seolah-oleh tidak dapat dirubah. Jika dalam proses pembuatannya hingga HGU terbit, terdapat dugaan yang tidak clear and clean. Demikian pula, saat izin HGU timbul sementara keberadaannya justru memunculkan masalah, Kami menilai sangat perlu dilakukannya peninjauan ulang izin HGU PT. HUK.

Kami mengapresiasi, misalnya langkah Pemda Muba yang telah berkirim surat kepada Direksi PT. HUK agar mengembalikan lahan yang diperuntukan bagi masyarakat Desa Sumber Jaya. Namun PT. HUK masih saja tidak bergeming mengindahkan surat dari Bupati. Selain itu, dalam dokumen-dokumen perjuangan warga terlihat, betapa proses dan upaya warga untuk mendapatkan kembali hak lahannya sudah sangatlah panjang dan lama. Untuk itu, Kementrian ATR/BPN RI perlu melakukan penyegeraan peninjauan ulang izin HGU PT. HUK. UU Pokok Agraria, No. 5 Tahun 1960, Pasal 13 telah memandatkan kepada Negara, yakni (1) Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) serta menjamin bagi setiap warga-negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. (2) Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta. Karenanya pemilikan, pengusaan, pemanfaatan, dan peruntukan tanah harus diatur oleh Pemerintah secara bijak dan berkomitmen agar praktek-praktek penindasan dalam lapangan agraria dapat ditiadakan!!

Narahubung :

  • Untung Saputra (KPA Wilayah Sumsel) : 0812 10 70 4953
  • Ari Susanto (Kades Sumber Jaya) : 0812 72 62 2060

Siaran Pers Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934