Kendari, 10 Desember 2019

KPA Sultra, Puspaham, STKS, KBS, KOPHAM, ALPEN Sultra, LBH Kendari, Forum Masyarakat Uluwanggu

" /> KPA - Konsorium Pembaruan Agraria

Pernyataan Sikap Aliansi Masyarakat Peduli HAM Sulawesi Tenggara

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan perwujudan dari Hak Dasar Manusia di seluruh negeri. Terjaminnya pemenuhan atas hak dasar rakyat di dalam suatu negeri merupakan tanggung jawab penuh dari negara. Dalam rangka perjuangan untuk penegakan HAM di dunia, terdapat satu momentum bersejarah yaitu deklarasi UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHT pada 10 Desember 1948. Deklarasi Universal HAM (DUHAM) ini berisi kewajiban bagi setiap negara untuk memberikan jaminan pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasar bagi warga negaranya. Di Indonesia, DUHAM ini telah diratifikasi dengan diterbitkannya UU No.11 Tahun 2005 tetang HAM. Maka, negara melalui pemerintahan RI wajib menghormati, melindungi serta menjamin HAM untuk hidup, merdeka, bebas dan bekerja bagi seluruh rakyat Indonesa.

Sejak periode pertama hingga di awal periode ke dua ini, rezim Jokowi berkuasa di Indonesia justru semakin memerosotkan kehidupan rakyat dan meningkatkan tindasan politik terhadap perjuangan rakyat. Merosotnya kehidupan rakyat diakibatkan dengan semakin intensifnya implementasi dari dikte neoliberalisme global. Rezim Jokowi hanya bersandar pada investasi dan utang luar negeri untuk menggerakan roda perekonomian. Melalui paket kebijakannya, pemerintah terus mengintensifkan pembangunan infrastruktur skala besar, perluasan perkebunan, pertambangan, pembangunan kawasan elit, industri pariwisata, dan kawasan industri baru lainnya. Hal tersebut berdampak terhadap semakin meningkatnya perampasan tanah rakyat, konversi lahan pertanian rakyat menjadi fungsi lain, serta penyingkiran paksa rakyat dari sumber kehidupannya. Semua dilakukan tidak lain hanya untuk memenuhi kepentingan dari bisnis yang dijalankan oleh borjuasi besar dan tuan tanah besar.

Dalam rangka menyukseskan kepentingan bisnis kapitalisme global, rezim Jokowi tidak segan melakukan berbagai upaya kriminalisasi dan praktek kekerasan, serta bentuk-bentuk pelanggaran HAM lainnya terhadap siapa saja yang dianggap menghalang-halangi kepentingan investasi. Sering kali kepolisian maupun TNI menjadi garda terdepan dalam melindungi investasi, seperti yang terjadi di Sulawesi Tenggara pada tragedi September Berdarah tepatnya tanggal 26 Septeber 2019 yang berujung pada penembakan terhadap dua aktivis mahasiswa UHO saat melakukan aksi penolakan berbagai produk UU kontroversional. Praktek kekerasan dan pelanggaran HAM lainnya juga terjadi pada kasus-kasus konflik agraria seperti yang terjadi di Konawe Kepulauan (Wawonii) antara masyarakat dengan perusahaan pertambangan, Konflik agaria antara Pemda Sultra dengan masyarakat ulayat Uluwanggu di Nanga-nanga, konflik agraria antara warga dengan perkebunan sawit di kecamatan Tinondo kabupaten Kolaka Timur, serta konflik agraria di lokasi transmigrasi di Konawe Selatan ( UPT Arongo, UPT Tilihe, UPT Roda, UPT Amohola I, UPT Amohola II ). Kasus-kasus konflik agraria ini seharusnya tidak terjadi, jika pemerintah pusat dan daerah memiliki komitmen yang kuat dalam melindungi Hak Asasi Manusia.

Atas keadaan tersebut, Aliansi Masyarakat Peduli HAM Sultra dalam memperingati hari Hak Asasi Sedunia 2019 menyatakan sikap dan tuntutan sebaga berikut :

  1. Selesaikan semua konflik agraria dalam kerangka pemenuhan HAM bagi masyarakat Sultra
  2. Usut tuntas dan tindak tegas pelaku penembakan dua aktivis mahasiswa UHO pada aksi 26 September 2019
  3. Stop kriminalisasi terhadap petani dan pejuang agraria, serta cabut status tersangka bagi warga Wawonii yang dikriminalisasi akibat menolak aktivitas pertambangan
  4. DPRD Provinsi Sulawesi Tenggera harus segera mengevaluasi dan melakukan pengawasan pelaksanaan reforma agraria di Sultra
  5. DPRD Provinsi harus mengintruksikan kepada seluruh bupati di Sultra agar segera membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam kerangka percepatan pelaksanaan reforma agraria sesuai mandat Perpres 86 tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.

Kendari, 10 Desember 2019

KPA Sultra, Puspaham, STKS, KBS, KOPHAM, ALPEN Sultra, LBH Kendari, Forum Masyarakat Uluwanggu

Siaran Pers Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934