Palu 10 Desember

 

Nandaa Dotutinggi
Kordinator Lapangan

KPA SULTENG, HMI MPO, HIPMA – PAMSEL, HIMASOS, JATAM SULTENG, LMND, IMM, IPPMD_PALU, GMKI, AKSI KAMISAN PALU, KIBAR, YTM, SMIP,  SIP Danau Poso.

" /> KPA - Konsorium Pembaruan Agraria

Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM dan Hentikan Pengerukan Danau Poso Oleh PT Poso Energy

Bulan November kemarin, Yondo mPamona (Jembatan Tua) di Kota Tentena yang merupakan peninggalan sejarah telah dibongkar paksa oleh PT. Poso Energi (Kalla Grup). Dalih pembongkaran ini menurut Pemerintah Kabupaten Poso adalah untuk merenovasi Yondo mPamona sehingga akan tampil lebih modern.

Argumentasi yang dikemukakan oleh Pemerintah Kab. Poso yang diwakilkan oleh Bupati Poso, bila diperiksa tidaklah sepenuhnya benar. Bagaimana mungkin Yondo mPamona mau direnovasi sedangkan jembatan itu masih layak untuk dilalui.

Bila diperiksa, justru upaya pembongkaran ini adalah bagian dari skema PT. Poso Energi yang akan melakukan pengerukan di Danau Poso. Keberadaan Yondo mPamona di Danau Poso tersebut, bagi PT Poso Energi justru akan menghambat kapal-kapal pengeruk untuk beraktifitas. Seperti diketahui, pengerukan Danau Poso yang akan dilakukan oleh PT. Poso Energi ini adalah upaya menjaga kestabilan dan meningkatkan debit air yang mengalir ke PT. Poso Energi yang mana debit air tersebut akan berkonsekuensi terhadap energi yang akan dihasilkan oleh mereka. Apalagi saat ini, PT. Poso Energi sedang melakukan pembangunan PLTA baru yang akan menghasilkan energi jauh lebih besar dari pada yang sedang beroperasi sampai dengan hari ini.

Saat ini PT. Poso Energi sudah mengoperasikan PLTA Poso II  dengan kapasitas energi 65x3 MW. Sedangkan pembangunan PLTA Poso I dan III sedang dalam pengerjaan yang ditargetkan dapat menghasilkan 520 MW energi listrik. Sehingga pengerukan Danau Poso ini sebenarnya sedang berbanding lurus dengan upaya pembangunan PLTA Poso I dan PLTA Poso III. Sayangnya, pengerukan yang sedang akan dikerjakan oleh PT. Poso Energi ini, akan dibayar mahal dengan berbagai macam dampak buruk yang akan dilahirkan.

Pertama, kerusakan ekosistem. Seperti diketahui, pengerukan Danau Poso ini akan dilakukan sejauh 12,8 KM. Sepanjang 12,8 KM ini, terdapat banyak tempat yang menjadi habitat ikan untuk bertelur. Misalnya Kompo Dongi. Dengan dikeruknya Kompo Dongi ini, justru akan menghilangkan habitat ikan, dan sudah pasti akan berdampak pada aspek sosial dan budaya masyarakat yang sangat menggantungkan hidup di situ—salah satunya tradisi mosango (mencari ikan dengan alat tradisional).

Kedua, kerusakan lingkungan. Pengerukan tersebut sudah pasti akan berdampak pada perubahan bentang alam; yang mana lebaran dan dalam sungai juga akan turut berubah. Sehingga tepian Danau dan tepian sungai Poso akan terjadi perubahan dan sudah pasti akan menjadi ancaman nyata di sepanjang Danau Poso, terlebih Danau Poso berbeda dengan laut yang memiliki waktu-waktu tertentu saat pasang dan surut.

Ketiga, kebencanaan. Aspek kebencanaan merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan. Seperti diketahui, di Kab. Poso terdapat tiga sesar aktif yakni sesar Poso yang membentang dari mulut sungai Dnau Poso hingga ke Kota Poso, sesar Poso barat di sepanjang pesisisr danau bagian barat dan sesar Tokaru di bagian Poso pesisir. Bedasarkan penuturan Sukmadaru Prihatmoko yang juga sebagai Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia yang dikutip dari salah satu media menjelaskan bahwa, terdapat gua-gua bawah tanah di sepanjang 12,8 KM yang akan dikeruk oleh PT. Poso Energi. Sehingga dikhawatirkan bila terjadi human eror dalam aktifitas penerukan tersebut dapat menyebabkan aliran Danau Poso berpindah ke dalam tanah sehingga dapat membuat Danau Poso mengering. Selain itu, danau Poso yang merupakan danau tektonik sangat berpotensi terjadi goncangan besar (Gempa Bumi) yang bisa menjebol tangul-tangul PT. Poso Energi yang dapat berdampak pada terendamnya desa-desa di tempat rendah bahkan Kota Poso sekalipun.

Selain aspek-aspek yang telah disebutkan di atas, ada persoalan yang penting juga untuk disinggung. Misalnya soal distrbusi energi di Sulteng secara khusus di Kab. Poso. Kita ketahui bersama saat ini, keberadaan PLTA Poso II (yang beroperasi sekarang) sudah dapat menghasilkan energi 195 MW. Dari besaran energi ini, kebutuhan energi di Kab. Poso hanya dikisaran 15 hingga 25 MW. Artinya ada kelebihan energi yang dihasilkan dari eksploitasi Danau Poso, lantas kemana kelebihan-kelebihan itu?

Bila diperiksa, ternyata dari total energi di Sulteng, ada 350 MW yang tersalurkan ke wilayah-wilayah investasi. Misalnya ke IMIP dan beberapa wilayah investasi lainnya. Sialnya, dari kelebihan energi di Poso ini, masih banyak wilayah yang hingga saat ini belum sepenuhnya menikmati listrik, bahkan di wilayah yang sudah teraliri masih sering terjadi pemadaman. Pertanyaannya apakah energi yang diambil dari Danau Poso diperuntukan bagi masyarakat atau bagi para pemodal yang sedang melakukan ekspolitasi SDA?

Sehingga Berdasarkan cerita fakta di atas, bahwa pengerukan danau poso yang dilakukan oleh PT. Poso Energy yang berlangsung  sampai dengan hari ini, cerita tersebut menggambarkan dimana satu situasi bahwa adanya dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh PT. Poso Energy dengan melakukan pengerukan danau yang menurut dugaan kami akan  merusak keberlangsungan lingkungan hidup  di sekitaran danau poso. Sehingga kami mendesak PT. Poso Energi untuk segera menghentikan segala bentuk aktivitas pengerukan yang mereka lakukan.

Di Momentum  Hak Aksasi Manusia ini, kami juga mendesak aparat untuk menuntaskan segala bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu dan sampai dengan hari ini. Aksi ini juga mendesak aparat untuk menghentikan segala bentuk  dugaan tindakan–tindakan represif yang dilakukan aparat saat mengamankan aksi aksi yang dilakukan di seluruh indonesia.  

Palu 10 Desember

 

Nandaa Dotutinggi
Kordinator Lapangan

KPA SULTENG, HMI MPO, HIPMA – PAMSEL, HIMASOS, JATAM SULTENG, LMND, IMM, IPPMD_PALU, GMKI, AKSI KAMISAN PALU, KIBAR, YTM, SMIP,  SIP Danau Poso.

Siaran Pers Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934