HARI KEBANGKITAN PEREMPUAN INDONESIA
PEREMPUAN MERUWAT NEGERI, 22 DESEMBER 2019

Politik akomodasi yang saat ini dijalankan pemerintahan Jokowi dalam berbagai manifestasinya, di saat kekuatan-kekuatan ekstrem kanan, rasis, seksis dan serakah, yang bertameng aparat keamanan menyatu, membuat kami para perempuan geram.

Berbagai masalah bangsa menjadi perhatian kami, Aliansi Perempuan Bangkit Menggugat. Utang negara yang semakin besar, dan mayoritas diperuntukan pada pembangunan fisik bangsa, mengakibatkan anggaran negara untuk kesejahteraan dan pendidikan rakyat tidak menjadi prioritas, dan bahkan sebaliknya berdampak pada berkurangnya kesejahteraan rakyat terkhusus perempuan. Perempuan di daerah marjinal terpaksa mencari hidup jauh dari rumah meskipun berisiko terhadap ancaman menjadi budak di negeri orang dan modus trafficking.

Kuasa modal yang difasilitasi pemerintah telah menyebabkan penderitaan rakyat di banyak lapangan: perampasan tanah dan penggusuran paksa perumahan rakyat, ladang bertani/berkebun; penghancuran alam termasuk hilangnya wilayah kelola perempuan adat dan pengetahuanya, sistem outsource perburuhan; toleransi dan kebebasan beragama yang menyempit; peradilan yang jauh dari rasa keadilan; perlindungan yang kurang terhadap kelompok perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, petani dan buruh tani serta kelompok minoritas lainnya. Kuasa modal ini tidak hanya tercermin di dalam arah kebijakan pemerintah tetapi juga aktifnya pemerintah di dalam perundingan perdagangan dan investasi internasional. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang berjalan merupakan akibat dari kebijakan politik ekonomi global, yang bertumpu pada kepentingan modal sebagai sebuah system tunggal yang dipenetrasi dalam berbagai tempat, termasuk Indonesia. Fundamentalisme pasar yang demikian, tidak hanya menghasilkan pemiskinan, tetapi juga tercerabutnya kedaulatan perempuan atas pengetahuan, kearifan lokal dan sumber-sumber kehidupannya. Semua ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup rakyat tidak dipayungi oleh perspektif rasa aman, keadilan sosial, keadilan gender, dan keadilan ekologis.

Harapan rakyat sejak Nawacita 1 dan kemudian Nawacita 2, yang bertujuan memutus mata rantai impunitas kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu serta pencanangan revolusi mental untuk mengatasi masalah-masalah krusial dan traumatik bangsa menjadi fatamorgana belaka. Alih-alih mengatasi berbagai beban masa lalu tersebut, pemerintahan Jokowi telah memberangus hak-hak politik rakyat lewat implementasi UU ITE; penerapan pasal makar; pengontrolan kehidupan pribadi warga; ditebarkannya rasa takut lewat tuduhan radikalisme dan dihidupkannya kebohongan tentang bahaya laten PKI; pelemahan KPK lewat pencabutan kewenangan pimpinan KPK dalam melakukan cara-cara ekstraordiner untuk menimbulkan efek jera.

Oligarki telah pula membuka ruang untuk kelompok elite, melalui lembaga-lembaga legislatif untuk merevisi Undang-Undang Dasar dengan menghapus sistem pemilihan langsung, memperpanjang masa jabatan presiden, serta menghidupkan kembali GBHN yang adalah produk Orde Baru. Semua itu jelas akan mengebiri partisipasi politik rakyat dan kendali rakyat atas pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara.

TEKAD KAMI

Menanggapi berbagai permasalahan struktural di atas, kami para perempuan kelompok perempuan lintas kelas, lintas generasi, lintas batas agama dan keyakinan, lintas suku, dan lintas identitas gender, dari mulai yang berprofesi pengelola rumah tangga sampai ke berbagai profesi lainnya, memutuskan sudah saatnya kami, perempuan sebagai ibu budaya bangsa, berbicara dan mengoreksi.

Kami bertekad untuk bahu membahu dengan kekuatan rakyat dan masyarakat sipil lainnya mendorong dan memaksa perubahan atas kebijakan-kebijakan penguasa agar membawa bangsa Indonesia kepada masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mencintai keberagaman dan berkeadilan berdasarkan Pancasila.

TUNTUTAN KAMI

Pemerintahan Presiden Jokowi, bersama dengan lembaga legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait untuk:

Pertama, menumbuhkan kembali harapan dan kepercayaan rakyat dengan cara:

Kedua, mengoreksi paradigma, arah dan kebijakan pembangunan agar berkelanjutan, inklusif, tidak menggusur paksa dan berkeadilan termasuk berkeadilan gender, sosial dan ekologis, serta tidak hanya mengutamakan capaian material fisik belaka dengan cara:

Ketiga, memastikan pembangunan yang menumbuhkan dan menguatkan kualitas hidup manusia yang saat ini justru menjadi titik lemah bangsa Indonesia, dan membuat rakyat dan bangsa mampu merespons perubahan cepat di zaman ini, dengan cara:

Keempat, menjamin hak-hak perempuan, para buruh termasuk buruh perempuan, petani, buruh tani, masyarakat adat dan kelompok marjinal, dengan cara:

Semua hal ini menuntut diperkuatnya posisi dan peran sosial politik budaya dan ekonomi perempuan. Kebijakan dan program pemerintah haruslah memprioritaskan posisi dan peran perempuan tersebut, sebagaimana telah diamanatkan oleh Kongres Perkumpulan Perempuan Indonesia tanggal 22 Desember 1928.

#PerempuanBangkit
#PerempuanMenggugat

Jakarta, 22 Desember 2019
DAFTAR NAMA INDIVIDU  dan/atau NAMA ORGANISASI

Individu

  1. Ansi Rihi Dara
  2. Amalia Nur Indah Sari
  3. Amalinda S
  4. Asfinawati
  5. Astrid Puspitasari
  6. Badib Fahmia
  7. Benita Nastami
  8. Bunga Pelangi
  9. Caroline J. Monteiro / Olin
  10. Dea Safira
  11. Dewi Kartika
  12. Dewita Hayu Shinta
  13. Dian Islamiati Fatwa
  14. Dian Septi Trisnanti
  15. Dolorosa Sinaga
  16. Eni Rochayati
  17. Elisa Sutanudjaja
  18. Ernawati
  19. Evie Permata Sari
  20. Frenia Nababan
  21. Inda Fatinaware
  22. Ika Ayu
  23. Ika Ardina
  24. Inne Sri B. Rifayantina
  25. Irawita
  26. Julia Siswaningsih
  27. Kasmawati
  28. Khalisah Khalid
  29. Krisnasari Yudhanti
  30. Mardiyah Chamim
  31. Melanie Subono
  32. Melia Haruko Pramanik
  33. Mike Verawati
  34. Nur Hidayati
  35. Nursyahbani Katjasungkana
  36. Nuryanti Dewi
  37. Rahmawati Putri
  38. Raden rara Ayu Hermawati Sasongko
  39. Sita Aripurnami
  40. Syahar Banu
  41. Syarifah Amman
  42. Tia Pamungkas
  43. Triana Komalasari
  44. Usman Hamid
  45. Valentina Sagala
  46. Wardah Hafidz
  47. Yati Andriyani
  48. Yuyun Wahyuningrum
  49. Zubaidah Djohar

Organisasi

  1. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
  2. Amnesty Internasional Indonesia
  3. Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI)
  4. API Kartini
  5. Asosiasi Seni Kreasi Perempuan (ArtsforWomen)
  6. Institut Perempuan
  7. Jala PRT
  8. Jaringan Perempuan Yogya
  9. Jaringan Rakyat Miskin Kota
  10. JERAMI
  11. Komunitas Mama Berkebaya
  12. Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia
  13. KontraS
  14. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
  15. LBH Jakarta
  16. LBH APIK Jakarta
  17. LBH APIK Kalimantan Timur
  18. LBH APIK NTB
  19. LBH APIK NTT
  20. LBH APIK Semarang
  21. Lintas Feminis Jakarta/ Jakarta Feminist
  22. PEREMPUAN AMAN
  23. PKBI
  24. PPMAN
  25. PWAG Indonesia/ Jaringan Perempuan Perdamaian
  26. Radio Marsinah
  27. RUJAK Centre for Urban Studies
  28. Sawit Watch
  29. Seknas APIK
  30. Seni Berlawan Perempuan (SBP)
  31. Seperti Pagi Foundation
  32. Solidaritas Perempuan
  33. Urban Poor Consortium (UPC)
  34. WALHI
  35. Women Research Institut (WRI)
  36. Yap Thiam Hien Foundation
  37. YLBHI

 

Narahubung :

Nursyahbani Katjasungkana :  0811-151-544
Valentina Sagala :  0878-8755-6055
Sita Aripurnami : 0815-1902-1220
Olin Monteiro : 081213059955

" /> KPA - Konsorium Pembaruan Agraria

Manifesto Politik Perempuan

HARI KEBANGKITAN PEREMPUAN INDONESIA
PEREMPUAN MERUWAT NEGERI, 22 DESEMBER 2019

Politik akomodasi yang saat ini dijalankan pemerintahan Jokowi dalam berbagai manifestasinya, di saat kekuatan-kekuatan ekstrem kanan, rasis, seksis dan serakah, yang bertameng aparat keamanan menyatu, membuat kami para perempuan geram.

Berbagai masalah bangsa menjadi perhatian kami, Aliansi Perempuan Bangkit Menggugat. Utang negara yang semakin besar, dan mayoritas diperuntukan pada pembangunan fisik bangsa, mengakibatkan anggaran negara untuk kesejahteraan dan pendidikan rakyat tidak menjadi prioritas, dan bahkan sebaliknya berdampak pada berkurangnya kesejahteraan rakyat terkhusus perempuan. Perempuan di daerah marjinal terpaksa mencari hidup jauh dari rumah meskipun berisiko terhadap ancaman menjadi budak di negeri orang dan modus trafficking.

Kuasa modal yang difasilitasi pemerintah telah menyebabkan penderitaan rakyat di banyak lapangan: perampasan tanah dan penggusuran paksa perumahan rakyat, ladang bertani/berkebun; penghancuran alam termasuk hilangnya wilayah kelola perempuan adat dan pengetahuanya, sistem outsource perburuhan; toleransi dan kebebasan beragama yang menyempit; peradilan yang jauh dari rasa keadilan; perlindungan yang kurang terhadap kelompok perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, petani dan buruh tani serta kelompok minoritas lainnya. Kuasa modal ini tidak hanya tercermin di dalam arah kebijakan pemerintah tetapi juga aktifnya pemerintah di dalam perundingan perdagangan dan investasi internasional. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang berjalan merupakan akibat dari kebijakan politik ekonomi global, yang bertumpu pada kepentingan modal sebagai sebuah system tunggal yang dipenetrasi dalam berbagai tempat, termasuk Indonesia. Fundamentalisme pasar yang demikian, tidak hanya menghasilkan pemiskinan, tetapi juga tercerabutnya kedaulatan perempuan atas pengetahuan, kearifan lokal dan sumber-sumber kehidupannya. Semua ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup rakyat tidak dipayungi oleh perspektif rasa aman, keadilan sosial, keadilan gender, dan keadilan ekologis.

Harapan rakyat sejak Nawacita 1 dan kemudian Nawacita 2, yang bertujuan memutus mata rantai impunitas kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu serta pencanangan revolusi mental untuk mengatasi masalah-masalah krusial dan traumatik bangsa menjadi fatamorgana belaka. Alih-alih mengatasi berbagai beban masa lalu tersebut, pemerintahan Jokowi telah memberangus hak-hak politik rakyat lewat implementasi UU ITE; penerapan pasal makar; pengontrolan kehidupan pribadi warga; ditebarkannya rasa takut lewat tuduhan radikalisme dan dihidupkannya kebohongan tentang bahaya laten PKI; pelemahan KPK lewat pencabutan kewenangan pimpinan KPK dalam melakukan cara-cara ekstraordiner untuk menimbulkan efek jera.

Oligarki telah pula membuka ruang untuk kelompok elite, melalui lembaga-lembaga legislatif untuk merevisi Undang-Undang Dasar dengan menghapus sistem pemilihan langsung, memperpanjang masa jabatan presiden, serta menghidupkan kembali GBHN yang adalah produk Orde Baru. Semua itu jelas akan mengebiri partisipasi politik rakyat dan kendali rakyat atas pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara.

TEKAD KAMI

Menanggapi berbagai permasalahan struktural di atas, kami para perempuan kelompok perempuan lintas kelas, lintas generasi, lintas batas agama dan keyakinan, lintas suku, dan lintas identitas gender, dari mulai yang berprofesi pengelola rumah tangga sampai ke berbagai profesi lainnya, memutuskan sudah saatnya kami, perempuan sebagai ibu budaya bangsa, berbicara dan mengoreksi.

Kami bertekad untuk bahu membahu dengan kekuatan rakyat dan masyarakat sipil lainnya mendorong dan memaksa perubahan atas kebijakan-kebijakan penguasa agar membawa bangsa Indonesia kepada masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mencintai keberagaman dan berkeadilan berdasarkan Pancasila.

TUNTUTAN KAMI

Pemerintahan Presiden Jokowi, bersama dengan lembaga legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait untuk:

Pertama, menumbuhkan kembali harapan dan kepercayaan rakyat dengan cara:

  • Menghentikan praktek oligarki dan politik dinasti;
  • Menjamin agar amandemen UUD 1945—yang dilakukan hanya demi kepentingan elite dan oligarki—tidak terlaksana
  • Menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, yaitu: Tragedi Semanggi I – Semanggi II – Trisakti, Kerusuhan 13-15 Mei 1998, Penghilangan Paksa Talangsari, Tanjung Priok, dan 1965 sesuai mekanisme yang diatur dalam UU 26/2000 tentang pengadilan HAM.

Kedua, mengoreksi paradigma, arah dan kebijakan pembangunan agar berkelanjutan, inklusif, tidak menggusur paksa dan berkeadilan termasuk berkeadilan gender, sosial dan ekologis, serta tidak hanya mengutamakan capaian material fisik belaka dengan cara:

  • Melaksanakan Reforma Agraria secara konsisten dan menyeluruh, termasuk menyelesaikan konflik agraria sebagai upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak konstitusional rakyat, khususnya bagi kelompok masyarakat yang selama ini mengalami ketidakadilan dalam struktur agraria, yaitu petani, buruh tani, masyarakat miskin di pedesaan dan perkotaan, serta mengembalikan wilayah adat kepada masyarakat adat. Reforma Agraria harus diartikan sebagai upaya Negara melakukan penataan ulang penguasaan dan pemilikan tanah melalui redistribusi dan pengelolaan sumber-sumber agraria yang berkeadilan sosial dan ekologis, disertai penguatan ekonomi dan pangan kerakyatan;
  • Memastikan pemenuhan hak atas hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali dan secara minimum memenuhi prinsip keamanan bermukim, ketersediaan layanan, sarana-prasarana dan infrastruktur yang cukup, keterjangkauan harga/biaya, dapat diakses oleh semua dan tanpa terkecuali, lokasi yang layak, kelayakan kepenghunian, dan menghormati konteks budaya;

Ketiga, memastikan pembangunan yang menumbuhkan dan menguatkan kualitas hidup manusia yang saat ini justru menjadi titik lemah bangsa Indonesia, dan membuat rakyat dan bangsa mampu merespons perubahan cepat di zaman ini, dengan cara:

  • Memastikan hak rakyat atas air bersih, dengan semua turunan untuk pelaksanaannya. Menghentikan kebijakan salah privatisasi air yang telah menyengsarakan rakyat, khususnya perempuan miskin; dan memulihkan sumber air yang telah dirusak atau dicemari;
  • Memperbaiki program pelayanan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi perempuan, yang telah dilaksanakan oleh BPJS yang semakin lama semakin tidak efektif dan merugikan rakyat, serta memperkuat pelayanan yang inklusif dan bersifat preventif, tidak hanya kuratif dan memastikan tidak terjadinya kriminalisasi atas praktek pengetahuan kesehatan masyarakat adat;
  • Memastikan dilaksanakannya langkah-langkah konkrit untuk mewujudkan amanat pasal-pasal yang tercantum dalam UUD 1945, yaitu Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk; Bab XA tentang Hak Asasi Manusia; Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan dan Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.
  • Memprioritaskan pendidikan yang memperkuat kreativitas, daya kritis, kemandirian, berperspektif gender dan hak asasi manusia;
  • Pemenuhan hak fundamental kelompok marjinal, rentan, dan minoritas sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, termasuk jaminan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas;

Keempat, menjamin hak-hak perempuan, para buruh termasuk buruh perempuan, petani, buruh tani, masyarakat adat dan kelompok marjinal, dengan cara:

  • Mensahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan RUU Masyarakat Adat menjadi undang-undang.
  • Memastikan kebijakan dan undang-undang yang menjamin tersedianya kerja layak, upah layak, tanpa sistem kontrak, outsource dan diskriminasi.
  • Mengakui kontribusi ekonomi perempuan terhadap negara melalui upaya-upaya kegiatan ekonomi formal maupun informal untuk kelangsungan kehidupan rakyat/ masyarakat. Oleh karenanya akses perlu dibuka seluas-luasnya bagi perempuan agar dapat mengaktualisakan usaha-usaha tersebut.
  • Memastikan dihentikannya kriminalisasi terhadap pejuang perempuan, petani dan masyarakat adat yang memperjuangkan hak-hak atas tanah, termasuk perlindungan dari cara-cara kekerasan dalam penanganan konflik agraria atau konflik apapun sebagai bagian dari perlindungan lengkap untuk Perempuan Pembela HAM atau Women Human Rights Defender dalam memperjuangkan isu di daerahnya masing-masing.

Semua hal ini menuntut diperkuatnya posisi dan peran sosial politik budaya dan ekonomi perempuan. Kebijakan dan program pemerintah haruslah memprioritaskan posisi dan peran perempuan tersebut, sebagaimana telah diamanatkan oleh Kongres Perkumpulan Perempuan Indonesia tanggal 22 Desember 1928.

#PerempuanBangkit
#PerempuanMenggugat

Jakarta, 22 Desember 2019
DAFTAR NAMA INDIVIDU  dan/atau NAMA ORGANISASI

Individu

  1. Ansi Rihi Dara
  2. Amalia Nur Indah Sari
  3. Amalinda S
  4. Asfinawati
  5. Astrid Puspitasari
  6. Badib Fahmia
  7. Benita Nastami
  8. Bunga Pelangi
  9. Caroline J. Monteiro / Olin
  10. Dea Safira
  11. Dewi Kartika
  12. Dewita Hayu Shinta
  13. Dian Islamiati Fatwa
  14. Dian Septi Trisnanti
  15. Dolorosa Sinaga
  16. Eni Rochayati
  17. Elisa Sutanudjaja
  18. Ernawati
  19. Evie Permata Sari
  20. Frenia Nababan
  21. Inda Fatinaware
  22. Ika Ayu
  23. Ika Ardina
  24. Inne Sri B. Rifayantina
  25. Irawita
  26. Julia Siswaningsih
  27. Kasmawati
  28. Khalisah Khalid
  29. Krisnasari Yudhanti
  30. Mardiyah Chamim
  31. Melanie Subono
  32. Melia Haruko Pramanik
  33. Mike Verawati
  34. Nur Hidayati
  35. Nursyahbani Katjasungkana
  36. Nuryanti Dewi
  37. Rahmawati Putri
  38. Raden rara Ayu Hermawati Sasongko
  39. Sita Aripurnami
  40. Syahar Banu
  41. Syarifah Amman
  42. Tia Pamungkas
  43. Triana Komalasari
  44. Usman Hamid
  45. Valentina Sagala
  46. Wardah Hafidz
  47. Yati Andriyani
  48. Yuyun Wahyuningrum
  49. Zubaidah Djohar

Organisasi

  1. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
  2. Amnesty Internasional Indonesia
  3. Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI)
  4. API Kartini
  5. Asosiasi Seni Kreasi Perempuan (ArtsforWomen)
  6. Institut Perempuan
  7. Jala PRT
  8. Jaringan Perempuan Yogya
  9. Jaringan Rakyat Miskin Kota
  10. JERAMI
  11. Komunitas Mama Berkebaya
  12. Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia
  13. KontraS
  14. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
  15. LBH Jakarta
  16. LBH APIK Jakarta
  17. LBH APIK Kalimantan Timur
  18. LBH APIK NTB
  19. LBH APIK NTT
  20. LBH APIK Semarang
  21. Lintas Feminis Jakarta/ Jakarta Feminist
  22. PEREMPUAN AMAN
  23. PKBI
  24. PPMAN
  25. PWAG Indonesia/ Jaringan Perempuan Perdamaian
  26. Radio Marsinah
  27. RUJAK Centre for Urban Studies
  28. Sawit Watch
  29. Seknas APIK
  30. Seni Berlawan Perempuan (SBP)
  31. Seperti Pagi Foundation
  32. Solidaritas Perempuan
  33. Urban Poor Consortium (UPC)
  34. WALHI
  35. Women Research Institut (WRI)
  36. Yap Thiam Hien Foundation
  37. YLBHI

 

Narahubung :

Nursyahbani Katjasungkana :  0811-151-544
Valentina Sagala :  0878-8755-6055
Sita Aripurnami : 0815-1902-1220
Olin Monteiro : 081213059955

Siaran Pers Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934