Hentikan dan Tolak Perpanjangan HGU PT. Sinar Indonesia Merdeka - Sindoka di Luwu Timur..!!!

Siaran Pers Konsorsium Pembaruan Agraria Wilayah Sulawesi Selatan

Tanggal 24 desember 2019, pukul 11:00 wita pihak PT. Sinar Indonesia Merdeka-SINDOKA kembali melakukan aktivitas pemblokiran akses juga penghancuran lahan-lahan pertanian/perkebunan milik warga yang berada di empat desa yang 'diklaim' berada dalam konsesi HGU PT.SINDOKA seluas 3.509,8425 Ha. yang di dalamnya terdapat lahan garapan milik warga empat desa (desa Koroncia, Kesintuwu, Non Blok, Teromo)

Penghancuran dan pemblokiran akses milik Petani-Petani dari empat desa terus dilakukan oleh perusahaan sampai hari ini (27 Desember 2019). Untuk diketahui PT.Sinar Indonesia Merdeka-Sindoka adalah perusahaan dengan komoditi kelapa hibrida/kopra memperoleh izin HGU secara sepihak tahun 1987 dan menjadi bahagian dari perusahaan milik kelompok rezim Orde Baru-Cendana juga kelompok elite di Kabupaten Tana Luwu (saat itu belum dimekarkan menjadi beberapa kabupaten seperti saat ini).

Ditengarai konsesi HGU PT. Sinar Indonesia Merdeka - Sindoka yang diberikan melalui pelepasan kawasan hutan hanya untuk mengambil kekayaan alam hutan Mangkutana berupa kayu-kayu hitam dan jenis lainnya. Banyak warga yang bersaksi melihat kayu-kayu tersebut diambil dan dibawa menggunakan helicopter. Sementara komoditi kelapa cuma kedok dan manipulasi agar izin HGU bisa keluar.

Hal ini terlihat saat perusahaan hanya menanam komoditi kelapa hibrida sekedarnya di beberapa tempat dan membiarkannya tidak terawat. Lima bulan setelah penanaman kelapa hibrida, perusahaan kembali menanam bibit Murbei untuk program pengembangan kepompong sutera alam. PT. Sinar Indonesia Merdeka - Sindoka hanya melakukan aktivitas sekitar tiga tahun, lahan-lahan dibiarkan terlantar menjadi semak-semak belukar lebat.

Masyarakat yang telah bertani dan berladang sejak tahun 1979 kemudian mulai menggarap kembali lahan-lahan tersebut. Tahun 2008 kembali atas nama PT. Sinar Indonesia Merdeka - Sindoka melakukan pembibitan tanaman Rosella dan Sorgum dilahan sekitar 20 Ha selama dua tahun. Sementara tanaman utama yang dimasukkan dalam izin HGU dirawat oleh masyarakat dan disela-sela komoditi kelapa ditanami tanaman semusim untuk menyambung hidup petani petani yang tak bertanah yang lahannya diambil oleh PT. Sinar Indonesia Merdeka - Sindoka.

Tahun 2010 perusahaan kembali beraktivitas dengan melakukan pembibitan kelapa sawit di atas lahan yang luasnya tidak lebih dari 100 Ha hingga 2013. Tahun 2001 - 2002 pihak perusahaan datang membongkar dan mengambil aset aset mereka termasuk membongkar pabrik. Situasi ini semakin meyakinkan warga untuk terus menggarap lahan dan menanaminya dengan berbagai jenis tanaman baik jangka pendek maupun panjang termasuk menanam sawit secara mandiri.

Sejak keluarnya izin HGU tahun 1987 dan telah ditanami beberapa jenis tanaman, luas lahan yang dimanfaatkan oleh PT. Sinar Indonesia Merdeka - Sindoka tidak lebih dari 150 hektare. Praktis lahan-lahan ribuan hektare tersebut terlantar sejak awal diusulkannya izin HGU tahun 1987 dan berakhir tahun 2017.

Sejak perusahaan mulai melakukan pembibitan kelapa sawit tahun 2010, intimidasi berupa teror oleh aparat Brimob juga penghancuran dan pembatasan akses petani ke kebun-kebun mereka terus terjadi. Tahun 2013 perusahan bersama aparat kepolisian melakukan pemagaran digarapan warga sehingga hasil kebun warga terbengkalai dan tidak bisa dijual. Selain membusuk, pihak perusahaan juga aparat mengambil hasil hasil kebun warga dan dijual oleh perusahaan. Akhirnya insiden berdarah meledak dan terjadi pada bulan Juni tahun 2014 saat warga dari beberapa desa menolak penebangan tanaman sawit mandiri mereka serta mempertahankan lahan-lahan garapan dan direpresi oleh BRIMOB serta pekerja Perusahaan. Sekitar 60 masyarakat terluka. Mereka dipukul, diinjak injak bahkan ditelanjangi dan 17 warga ditangkap, diadili dengan tuduhan penyerobotan divonis bersalah dan menjalani hukuman yang bervariasi. Kejadian ini dipimpin langsung oleh Kapolres Luwu Timur juga disaksikan oleh Asisten Satu Pemkab Luwu Timur. Setelah aksi brutal di bulan Juni tahun 2014, perusahaan dikawal aparat merusak membongkar rumah rumah yang telah dibangun warga serta fasilitas sosial dibakar.

Sejak insiden tahun 2014 pihak perusahaan, pemerintahan yang pro perusahaan serta aparat Brimob juga mempropaganda isu SARA sebagai strategi memecah persatuan perjuangan masyarakat. Patut diketahui, lokasi konsesi klaim HGU PT. Sinar Indonesia Merdeka - Sindoka berada di desa desa yang masyarakatnya sangat majemuk dan plural karena program transmigrasi baik lokal dari luar Luwu Timur, Sulawesi Selatan maupun dari Jawa, Bali serta Nusa Tenggara Barat.

Warga petani-petani penggarap telah melakukan berbagai advokasi ke Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan DPRD agar PT. Sindoka tidak diberikan perpanjangan izin dan mendesak pemerintah pusat menyelesaikan ketimpangan penguasaan lahan akut/kronis dan menetapkan PT. Sinar Indonesia Merdeka sebagai Tanah Objek Reforma Agraria - TORA jika program prioritas Presiden Joko Widodo ini bukan hanya sekedar janji-janji politik semata. Dalam proses pengusulan perpanjangan HGU PT. Sinar Indonesia Merdeka - Sindoka terus menerus melakukan penghancuran tanaman warga sebagai justifikasi klaim konsesi mereka. Saat ini Konsorsium Pembaruan Agraria sementara mendorong konflik ini kedalam usulan Lokasi Prioritas Reforma Agraria - LPRA. Melihat situasi yang terjadi saat ini, kami menuntut:

  1. Presiden Joko Widodo dan Jajaran Pemerintahan hingga Kabupaten untuk menyelesaikan konflik konflik agraria struktural kronik-akut dan menjalankan program prioritas Tanah Objek Reforma Agraria tidak sebatas pembagian sertifikat semata.
  2. Mendesak lokasi lokasi klaim konsesi HGU PT. Sinar Indonesia Merdeka - Sindoka ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria yang beririsan dengan usulan LPRA KPA
  3. Pemerintah Pusat khususnya Kementerian ATR/BPN tidak menerbitkan perpanjangan HGU PT. Sinar Indonesia Merdeka - Sindoka
  4. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Republik Indonesia menarik aparat Brimob dari perusahaan serta menghentikan segala bentuk teror dan intimidasi kepada petani petani yang tengah berkonflik dengan perusahaan. Aparat kepolisian seharusnya bertindak netral sebagai aparat negara yang berhadapan dengan warga negara yang sudah sepatutnya dilindungi. Bukan bertindak sebagai centeng dan tameng perusahaan.
  5. Kompolnas, Komnas HAM serta Ombudsman RI harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya-upaya mendorong dijalankannya agenda Reforma Agraria dan penyelesaian konflik-konflik agraria struktural demi terwujudnya Keadilan Agraria.
  6. Jalankan instruksi Perpres No 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria sebagai mandat UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960

Makassar, 27 Desember 2019
KPA Wilayah Sulawesi Selatan

 

Rizki Ariany Arimbi
Kordinator Wilayah

 

 

 

Siaran Pers Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934