Stop Kriminalisasi Petani Majalengka dan Usut Tuntas Tindakan Sewenang-wenang Perhutani

Siaran Pers Konsorsium Pembaruan Agraria

Salah seorang petani Serikat Petani Majalengka (SPM), yakni Meme mengalami tindakan kriminalisasi. Ia dipanggil oleh Kepolisian Resort (Polres) Majalengka pada tanggal 20 Januari 2020. Panggilan ini terkait laporan pihak Perhutani atas tuduhan bahwa korban telah melanggar pasal 1 butir 5, pasal 5 dan pasal 102 KUHAP karena melakukan tindak pidana pengrusakan 2.800 tanaman jenis pohon kayu putih milik pihak Perhutani di Blok Iplik, Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Jawa Barat.

Tuduhan tersebut sesungguhnya tidak berdasar, karna bertolak belakang dengan apa yang terjadi di lapangan. Ditambah lagi, wilayah garapan korban secara administratif berada di Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, dan bukan di wilayah Perhutani.

Menurut pengakuan korban, peristiwa ini bermula saat para mandor dan mantri Perhutani mendatangai lahan garapannya pada tanggal 20 Desember 2019. Ia melihat para mandor dan mantri tersebut membawa beberapa potongan kayu putih yang tidak diketahui asalnya. Kemudian pihak perusahaan menaruh di beberapa lokasi sembari memotret potongan-potongan kayu tersebut. Penasaran dengan aktivitas itu, ia coba mendekati pihak Perhutani. Namun saat sampai di sana, ia malah balik ditanya dan dituduh perihal keberadaan kayu putih tersebut. Ujungnya, beberapa waktu kemudian, Meme mendapat surat panggilan dari pihak Polres terkait laporan pihak Perhutani.

Dengan fakta tersebut, KPA menilai tindakan Perhutani di atas merupakan strategi untuk mengintimidasi dan meneror para petani penggarap SPM. Pasalnya, hal ini sudah terjadi berulangkali. Sebelumnya, pada tahun 2017, tiga orang petani SPM juga dilaporkan dengan tuduhan yang sama.

Peristiwa kriminalisasi yang terus berulang ini sebagai imbas dari ketidakjelasan tata batas antara wilayah hutan dengan pemukiman/desa atau tanah garapan masyarakat. Hasilnya, ada puluhan ribu desa yang diklaim masuk kawasan hutan. Di Pulau Jawa, situasi semacam ini dimanfaatkan Perhutani untuk terus memperluas dan merampas tanah-tanah masyarakat. Belum lagi, perlakuan para mandor dan mantri yang seringkali menggunakan celah tersebut untuk memeras para petani dengan cara menagih pajak kepada petani penggarap secara sepihak.

Hasil pendataan KPA melalui Lokasi Prioritas Reforma Agrarida (LPRA) menemukan 74 pemukiman/desa di 20 kabupaten dari Banten hingga Jawa Timur dengan luasan 42.041,52 hektar berkonflik dengan Perhutani. Akibatnya, sekitar 46.112 Rumah Tangga Petani (RTP) setiap hari terancam oleh intimidasi dan teror yang dilakukan Perhutani.

Klaim sepihak tersebut mempertegas tindakan dan perlakuan sewenang-wenang pihak Perhutani terhadap para petani penggarap yang tinggal di pinggiran maupun di dalam wilayah yang diklaim sebagai kawasan hutan. Tindakan ini sejatinya melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PUU-IX/2011 karena pihak Perhutani telah menetapkan batas wilayah hutan negara/adat secara sepihak.

Atas situasi tersebut, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyatakan:

  1. Mengutuk keras tindakan kriminalisasi yang dilakukan Perhutani terhadap anggota Serikat Petani Majalengka (SPM).
  2. Menuntut Perhutani KPH Majalengka dan Polres Majalengka untuk segera mencabut dan menghentikan laporan tersebut.
  3. Hentikan semua praktek kriminalisasi terhadap seluruh petani dan aktivis agraria yang tengah memperjuangkan hak atas tanah mereka.
  4. Kementerian LHK mengevaluasi wilayah konsesi dan penguasaan Perhutani di Jawa.
  5. Pemerintah segera menjalankan penyelesaiankan konflik agraria melalui pelepasan kawasan hutan di Pulau Jawa.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan untuk dipahami oleh semua pihak.

Jakarta, 21 Januari 2019
Konsorsium Pembaruan Agraria

 

Dewi Kartika
Sekretaris Jendral

 

 

 

Siaran Pers Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934