Bebaskan Thawaf Aly!!

Siaran Pers Konsorsium Pembaruan Agraria

Pengurus Persatuan  Petani Jambi (PPJ), Thawaf Aly ditetapkan sebagai tersangka saat tengah membantu 45 Petani Desa Merbau, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) yang berjuang mendapatkan kembali tanah mereka yang dirampas  PT. Erasakti Wira Forestama (EWF). Hari ini merupakan sidang pertama pembacaan dakwaaan terhadap Thawaf Aly. Ia dituduh telah menduduki tanah perkebunan PT. EWF sesuai Pasal 55 Huruf a Jo pasal 107 Huruf a Undang-Undang 39/2014 tentang Perkebunan.

PT. EWF menyerobot tanah 45 petani tersebut seluas 70 hektar dan mengklaim bagian dari HGU mereka berdasarkan jual beli antara perusahaan dan para petani. Padahal para petani tidak pernah menjualnya ke pihak perusahaan. Sebaliknya transaksi itu dilakukan oleh oknum pemerintah Desa Merbau bersama PT. EWF dengan cara memalsukan dokumen-dokumen hak atas tanah para petani.

Merasa dirugikan, 45 petani tersebut meminta Thawaf Aly menjadi perwakilan mereka dalam upaya penyelesaian konflik agraria yang tengah mereka hadapi.

Pada 9 Mei 2018, Thawaf Aly membuat surat pengaduan konflik agraria Desa Merbau kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, sekaligus meminta pembatalan penerbitan HGU PT. EWF dan meminta adanya mediasi guna menyelesaikan konflik tersebut. Namun hingga saat ini pihak PT. EWF masih enggan menyepakati dan memenuhi permintaan petani untuk mengembalikan tanah mereka seluas 70 hektar tersebut.

Tindakan PT. EFW melaporkan Thawaf Aly kepada pihak kepolisian dengan tuduhan sebagaimana di atas tidak bisa dibenarkan. Pasalnya HGU pihak perusahaan tertanggal 30 Juli 2018 (HGU No. 00039 dan No. 00041) dikeluarkan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) secara sepihak tanpa persetujuan para petani pemilik tanah, sehingga penerbitan HGU tersebut cacat hukum. Sebelumnya para petani tersebut telah mengeluarkan surat penolakan penerbitan HGU kepada pihak perusahaan.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai, upaya kriminalisasi terhadap perngurus Thawaf Aly merupakan upaya pelemahan serikat/organisasi tani yang tengah berjuang mendapatkan kembali hak atas tanah mereka. Peristiwa ini merupakan ancaman bagi perjuangan reforma agraria di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan di atas, KPA mendesak Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Tanjung Jabung Timur dan PT. EWF agar:

  1. Membebaskan Thawaf aly dari seluruh dakwaan;
  2. Mengembalikan tanah-tanah petani yang dirampas oleh PT. EWF;
  3. Mencabut HGU PT. EWF yang cacat hukum;
  4. Menindak pejabat Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah yang telah menerbitan HGU PT. EWF secara tidak sah karena mendapatkan penolakan dan keberatan dari petani;

Demikan siaran pers ini kami buat agar dapat diperhatikan oleh semua pihak.

Jakarta, 13 Februari 2020
Konsorisum Pembaruan Agraria (KPA)

 

 

Dewi Kartika
Sekretaris Jendral

 

Narahubung:

Roni Septian - 0813 9469 5471
Fransdodi - 082371425487

 

 

Siaran Pers Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934