Ilegal, PT Sinar Indonesia Merdeka – Sindoka Luwu Timur Bersama BRIMOB Terus Menghancurkan Garapan Petani Di Tengah Wabah Corona Covid-19

Siaran Pers Konsorsium Pembaruan Agraria Sulawesi Selatan

Tanah Untuk Rakyat…..!!!!

Penghancuran lahan-lahan garapan milik warga di Luwu Timur tak henti dilakukan oleh PT. Sinar Indonesia Merdeka. Sepanjang Januari hingga April 2020, tak kurang sepuluh kali dalam empat bulan terakhir, perusahaan mengobrak-abrik, menebang, merusak, mencabut tanaman-tanaman hingga ancaman kriminalisasi terhadap petani-petani di Luwu Timur terus dilakukan bahkan di tengah bencana wabah Covid-19.

Konflik agraria antara masyarakat dan PT. Sinar Indonesia Merdeka terus menerus terulang. Hal ini disebabkan tindakan represif dan sewenang-wenang yang dilakukan oleh perusahaan dengan perlindungan aparat BRIMOB tidak kunjung diselesaikan oleh Pemerintah. Agenda Reforma agraria presiden Joko Widodo jalan ditempat. Perusahaan-perusahaan yang telah menelantarkan lahan dan Hak Guna Usahanya telah habis tidak menjadi target redistribusi. Ketimpangan dan konflik agraria terus menerus terjadi.

Untuk diketahui PT. Sinar Indonesia Merdeka-Sindoka adalah perusahaan dengan komoditi kelapa hibrida/kopra memperoleh izin HGU secara sepihak tahun 1987 dan menjadi bagian dari perusahaan milik kelompok rezim Orde Baru-Cendana juga kelompok elite di Kabupaten Tana Luwu (saat itu belum dimekarkan menjadi beberapa kabupaten seperti saat ini).

Ditengarai konsesi HGU PT. Sinar Indonesia Merdeka - Sindoka yang diberikan melalui pelepasan kawasan hutan hanya untuk mengambil kekayaan alam hutan Mangkutana berupa kayu-kayu hitam dan jenis lainnya. Banyak warga yang bersaksi melihat kayu-kayu tersebut diambil dan dibawa menggunakan helikopter. Sementara komoditi kelapa cuma kedok dan manipulasi agar izin HGU bisa keluar. HGU PT. Sindoka seluas  3.509,8425 Ha berakhir bulan desember tahun 2017.

Kronologi Penghancuran Lahan Bulan Maret - April

Januari hingga April 2020 upaya pengusiran dan penggusuran paksa petani terus dilakukan PT. Sindoka.  Tanaman yang sudah akan dipanen warga ditebang dan dihancurkan. Intimidasi dan represif juga dilakukan oleh Brimob terhadap warga yang menggarap di lahan tersebut. Bahkan beberapa petani garapannya dihancurkan berulang-ulang dalam sebulan. Seperti garapan keluarga pak Hasanuddin dirusak sampai empat kali.

Pada 3 Maret 2020, lahan pak Habibi dan pak Udin yang berisi sawit, kopi dan beberapa tanaman jangka pendek dihancurkan kemudian PT. Sindoka menggantinya dengan menanam sawit yang baru.

Tanggal 7 Maret 2020, lahan pak Hasanuddin yang ditanami sawit, sayuran dan sejumlah tanaman jangka pendek lainnya dihancurkan. Begitu pula  tanaman cengkeh pak Habibi yang beberapa hari sebelumnya ditebang perusahaan, kembali  digusur dengan cara yang sama, dicabut paksa dan diganti sawit oleh PT. Sindoka.

Tanggal 10 Maret lahan seluas kurang lebih dua hektar milik pak Reski dan pak Fahri masing-masing sekitar satu hektar di desa Koroncia juga dihancurkan.

Tanggal 30 Maret 2020 pihak perusahaan (Rahmat) bersama BRIMOB menyampaikan dihadapan warga yang menggarap di lokasi, bahwa sejumlah sawit yang ditanam pihak perusahan mati, dan menuduh warga sebagai pelakunya. Mereka mengancam mengkriminalisasi warga dan menegaskan akan membawa kasus ini ke ranah hukum.

Tanggal 02 April 2020 perusahaan kembali melakukan pengrusakan tanaman sawit milik ibu Salammia yang akan panen seluas kurang lebih setengah hektar.

Tanggal 03 April 2020 lahan garapan milik pak Darianto seluas dua hektar kembali menjadi korban keberingasan perusahaan bersama BRIMOB.

Hingga press release ini dibuat, perusahaan masih terus menghancurkan lahan-lahan garapan warga disaat lahan-lahan produktif itu harusnya dilindungi sebagai sumber pangan di tengah wabah covid-19.

Penghancuran lahan milik petani-petani di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur terus dilakukan oleh perusahaan PT. Sinar Indonesia Merdeka – Sindoka dan dibackup oleh BRIMOB sementara Perusahaan tidak lagi memiliki HGU. Penelantaran selama puluhan tahun telah menggugurkan hak hukum perusahaan dan sudah seharusnya menjadi objek redistribusi kepada petani-petani yang tidak bertanah, buruh tani ataupun petani berlahan kecil.

Hal ini sejalan dengan UU Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3, UU Pokok Agraria No 5 Tahun 1960, TAP MPR No IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam serta Peraturan Presiden No 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria, Selain itu dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/2019 mengenai Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian mempertegas kewajiban adanya Hak Guna Usaha yang harus dimiliki oleh pengusaha. Permentan ini sesuai dengan putusan MK 138/2015 mengenai Pengujian UU Perkebunan No. 39/2014 dimana dalam pasal 42 disebutkan pembangunan kebun sawit atau pengolahan dapat dilakukan apabila sudah memiliki hak atas tanah (HGU) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP).

Ini berarti, pelaku usaha kebun wajib mempunyai HGU dan IUP.  Fakta aturan ini jelas tidak dipenuhi oleh PT. Sinar Indonesia Merdeka – Sindoka sehingga setiap tindakan yang dilakukan perusahaan ini adalah illegal dan melawan hukum.

Atas situasi represif diatas Konsorsium Pembaruan Agraria – KPA Sulawesi Selatan bersama Perserikatan Petani Sulawesi Selatan mendesak :

  1. Presiden Joko Widodo dan Jajaran Pemerintahan Pusat hingga Kabupaten untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria struktural kronik-akut dan memulihkan hak-hak  warga yang dihancurkan.
  2. Presiden Joko Widodo -Pemerintah pusat, daerah, perusahaan (swasta, BUMN) dan aparat keamanan untuk menghentikan penggusuran tanah, intimidasi, kriminalisasi dan cara-cara represif penanganan konflik agraria di tengah situasi pandemi Covid-19, penuhi jaminan keamanan dan keselamatan atas tanah-tanah pertanian dan kebun rakyat;
  3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menarik aparat Brimob dari perusahaan serta menghentikan segala bentuk teror dan intimidasi kepada petani-petani yang tengah berkonflik dengan perusahaan. Aparat kepolisian seharusnya bertindak netral sebagai aparat negara yang berhadapan dengan warga negara yang sudah sepatutnya dilindungi. Bukan bertindak sebagai centeng dan tameng perusahaan.
  4. Kepolisian Republik Indonesia memeriksa tindakan kekerasan, teror dan represifitas aparat BRIMOB terhadap para petani selama melindungi aktivitas illegal PT. Sinar Indonesia Merdeka dan menyeret perusahaan ke jalur hukum atas tindakan pengrusakan dan penghancuran lahan-lahan garapan warga sepanjang enam bulan terakhir.
  5. Pemerintah Pusat khususnya Kementerian ATR/BPN tidak menerbitkan perpanjangan HGU PT. Sinar Indonesia Merdeka dan menetapkan lokasi-lokasi klaim konsesi HGU PT. Sinar Indonesia Merdeka - Sindoka sebagai Tanah Objek Reforma Agraria dan melakukan redistribusi tanah sesegera mungkin. Hal ini untuk mempertegas agenda RA Presiden Joko Widodo tidak sekedar pembagian sertifikat semata.
  6. Kompolnas, Komnas HAM serta Ombudsman RI harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya-upaya mendorong dijalankannya agenda Reforma Agraria dan penyelesaian konflik-konflik agraria struktural demi terwujudnya Keadilan Agraria.
  7. Melaksanakan agenda reforma agraria sebagai agenda politik bangsa untuk mewujudkan keadilan sosial dan kedaulatan pangan negara.

Makassar, 04 April 2020
Konsorsium Pembaruan Agraria Wilayah Sulawesi Selatan

 

Rizki Anggriana Arimbi  (081324100642)
Kordinator Wilayah

Siaran Pers Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934