PTPN Hadir Bukan untuk Negeri: Tegakan Keadilan, Cabut Izin PTPN yang Merampas Tanah Rakyat dan Jalankan Reforma Agraria Sejati

Pernyataan Sikap
 
Pencurian 3 buah sawit senilai Rp. 76.500, yang dilakukan oleh Ibu Rica, dan  dilaporkan tanggal 2 Juni 2020 lalu oleh PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) Sei Rokan di Desa Tandun Barat, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rohul, Riau, tidak bisa dilihat sebagai kasus pencurian biasa. Kasus ini mencerminkan situasi ketimpangan dan kemiskinan yang dialami masyarakat terlebih perempuan, di mana kehadiran PT Perkebunan Nusantara tidak lantas memberikan kesejahteraan pada masyarakat sekitar. Selain itu, atas laporan tersebut, Ibu Rica divonis bersalah karena melakukan tindak pidana pencurian ringan. Dalam kasus ini, kita juga menyaksikan betapa hukum di Indonesia tumpul ke atas, tajam ke bawah dan mengkhianati rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum lebih cepat menindak masyarakat dibandingkan kejahatan korporasi termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 
 
Sebagaimana BUMN, keberadaannya justru seringkali merugikan masyarakat, bahkan menimbulkan berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dialami oleh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Permasalahan itu, diantaranya, PTPN seringkali menggunakan tanah yang selama ini dikelola dan menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat, sehingga terjadi penggusuran dan pengambilalihan tanah, yang disertai pendekatan militeristik, dan kekerasan. Kriminalisasi yang dialami oleh Ibu Rica hanyalah salah satu dari ribuan kasus yang ditimbulkan persoalan akibat karutmarut pegelolaan PTPN selama ini. Ketimbang memberikan keuntungan bagi negara dan kesejahteraan bagi rakyat, keberadaan PTPN Indonesia justru terus menerus melahirkan konflik agraria, perampasan tanah-tanah masyarakat.Di Sumatera Selatan, PTPN VII Cinta Manis, melakukan akitivitas perkebunan tebu secara illegal selama 13 tahun, dimana PTPN VII mulai melakukan aktivitas perkebunan sejak 1982, padahal SK HGU baru keluar pada bulan Agustus 1995. Di Sulawesi Selatan, PTPN XIV, sejak tahun 1980-1983, telah mengambilalih tanah masyarakat dan dijadikan lahan perkebunan tebu. Pemerintah dan pihak perusahaan saat itu, menjanjikan akan mengembalikan tanah setelah 25 tahun, saat masa HGU selesai, namun sampai sekarang tanah masyarakat masih dikuasai oleh pihak PTPN XIV, dan dokumen HGU tidak pernah diperlihatkan pada masyarakat. 
 
Bahkan di masa pandemi ini, intimidasi dan penggusuran yang dilakukan oleh PTPN terus berlangsung. Di Desa Uraso, Mappadeceng, Luwu Utara, Sulawesi Selatan, PTPN XIV mengeluarkan surat edaran meminta petani meninggalkan tanah pertanian dan kampung mereka. Sementara di Ciamis, tiga orang petani dikriminalisasi oleh PTPN VIII dengan tuduhan pencurian di lahan mereka. Padahal, HGU perusahaan telah habis sejak 2010. 
 
Selain itu, proses penyelesaian konflik di atas tanah-tanah PTPN terus mengalami kemandegan. sejak 2017, Konsorsium Pembaruan Agraria telah menyerahkan data konflik agraria melalui Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) di Indonesia seluas 665.987 hektar. Setengah dari data tersebut, atau seluas 329.153 hektar yang melibatkan 97.260 KK petani dan masyarakat adat di 225 kampung dan desa, berkonflik dengan BUMN (PTPN dan Perhutani). Namun tidak satupun yang dapat diselesaiakan oleh pemerintah sejauh ini. 
 
Di sisi lain, letusan konflik terus terjadi setiap tahunnya. Pada tahun 2019 saja, sedikitnya terdapat 26 letusan konflik agraria di sektor perkebunan yang disebabkan klaim dan penguasaan PTPN di wilayah garapan dan pemukiman masyarakat.
 
Perampasan tanah yang dilakukan PTPN telah menyebabkan masyarakat kehilangan sumber kehidupan mereka. Masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani, kehilangan tanah, dan terpaksa beralih profesi menjadi buruh perkebunan dengan pendapatan minim, keselamatan kerja tidak memadai, serta rentan mengalami pelecehan bagi buruh perempuan, mengingat lokasi buruh bekerja biasanya berada di tempat terpencil, yang jauh dari keramaian. Situasi ini diperparah dengan situasi Pandemi Covid-19 ini, yang membuat mereka semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk keluarga, karena harga kebutuhan pokok semakin naik, akibat terbatasnya mobilisasi pengangkutan / pengiriman bahanbahan pokok ke pelosok-pelosok dimana wilayah perkebunan PTPN ini berada. Di sisi lain bantuan sosial pemerintah belum semua menjangkau masyarakat marginal yang terdampak Covid-19. Dalam situasi ini, perempuan karena peran gendernya mengalami beban berlapis, karena dianggap bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga, salah satunya kebutuhan pangan keluarga. Perempuan akan melakukan berbagai cara agar makanan dapat tersaji di meja makan, baik dengan berhutang ke warung, atau mengalah tidak makan, dan lebih mendahulukan pemenuhan pangan untuk anak dan suaminya.
 
Berbagai kejahatan yang dilakukan PTPN tidak pernah ditindak secara hukum. Respon negara terhadap pengaduan dan perjuangan masyarakat, terjebak pada hal-hal yang bersifat formil administratif, tanpa melihat fakta real dilapangan. Bahkan, negara kerap membiarkan PTPN melakuan tindak kekerasan menghadapi perlawanan masyarakat yang memperjuangkan tanahnya. Mereka melakukan intimidasi, kriminalisasi, menyebar teror, maupun tindak kekerasan fisik yang menyebabkan masyarakat mengalami luka-luka, trauma, bahkan menyebabkan kematian. Salah satunya yang terjadi di Ogan Ilir, pada tahun 2012 di mana bentrokan yang terjadi antara masyarakat dengan aparat berujung pada penembakan aparat yang menyebabkan seorang anak meninggal dunia. Sedangkan di Takalar pada tahun 2013, dalam sebuah bentrok antar warga dan perusahaan, seorang warga terkena tembakan polisi di paha kanannya karena berusaha menghentikan aktivitas Perusahaan. Peristiwa penembakan dan kekerasan tersebut juga membuat perempuan dan anak mengalami trauma yang berkepanjangan.
 
Kerusakan lingkungan juga menjadi permasalahan serius yang ditimbulkan oleh PTPN. Berdasarkan data Solidaritas Perempuan Pelembang dan Solidaritas Perempuan Anging Mammiri, menemukan bahwa di Ogan Ilir dan Takalar proses pembakaran tebu kering pasca panen berdampak polusi udara dan membuat masyarakat mengalami sesak nafas akibat pekatnya asap. Selain itu, pembuangan limbah yang dilakukan oleh PTPN VII Cinta Manis ke sungai membuat air tercemar menjadi kuning dan menyebabkan ikan mati, sehingga masyarakat lagi-lagi kehilangan sumber pangannya.
 
PTPN yang merupakan perusahaan milik pemerintah seharusnya memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat. Namun yang terjadi PTPN malah menimbulkan masalah bagi masyarakat. PTPN selaku BUMN tidak hadir untuk negeri, melainkan untuk merampas sumber kehidupan dan meminggirkan masyarakat. Dengan situasi tersebut, pemerintah bukannya melakukan evaluasi terhadap keberadaan PTPN, namun malah semakin memperkuat PTPN dengan memberikan berbagai kemudahan, seperti memberikan bantuan dana sebesar 4 Triliun di masa Pandemi COVID 19 ini.  Merespon hal ini, maka kami menuntut Pemerintah untuk : 
 
1. Melakukan evaluasi terhadap PTPN, dengan mereviw perijinan/alas hak PTPN, melakukan audit berkala, dan mencabut izin PTPN yang telah terbukti melakukan pelanggaran.
 
2. Menyelesaikan konflik agraria antara PTPN dengan masyarakat dan mengembalikan tanahtanah masyarakat yang dirampas oleh PTPN 
 
3. Segera jalankan reforma agraria di atas tanah-tanah klaim PTPN yang sudah digarap oleh rakyat 
 
4. Hentikan pendekatan militerisme kepada masyarakat yang memperjuangkan hak atas tanah mereka. 
 
5. Mengawal dan memastikan bantuan sosial dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan, termasuk di kawasan wilayah PTPN, yang seringkali berada di bawah garis kemiskinan, sehingga tidak menyebabkan masyarakat melakukan tindak pidana demi memenuhi kebutuhan
hidupnya.
 
6. Menerapkan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dengan mempertimbangkan kesetaraan gender dan nondiskriminasi, termasuk dengan mengidentifikasi ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara di dalam fakta persidangan
 
Jakarta, 9 Juni 2020
Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) 
 
Narahubung:
Nisa Anisa (Solidaritas Perempuan) - 087873752282
Benni Wijaya (KPA) – 085363066036
Wahyu Perdana (WALHI) -  082112395919

Siaran Pers Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934