Petani, PT. WKS dan Bara Api Penyelesaian Konflik Agraria di Provinsi Jambi

Pernyataan Sikap

Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi penyumbang konflik tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2019, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat Jambi termasuk ke dalam 10 besar provinsi penyumbang konflik agraria tertinggi di Indonesia dengan jumlah 17 letusan konflik di areal seluas 270.086,9 hektar.

Konflik-konflik tersebut didominasi oleh konflik di sektor perkebunan dan kehutanan. Salah satu aktor utama penyebab konflik tersebut ialah PT. Wira Karya Sakti (WKS), salah satu anak perusahaan Sinar Mas Forestry Group. Data Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA menunjukkan dari 24 konflik agraria laten di Jambi yang telah berlangsung puluhan tahun, sebagian besarnya disebabkan oleh PT. WKS. Mereka berkonflik dengan 3.446 KK di 15 desa dan lima kabupaten, yakni Batanghari, Tebo, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur di atas areal seluas 14.286 hektar.

Konflik tersebut telah berlangsung sejak 2006, ihwan konflik ini disebabkan penunjukkan kawasan hutan dan penetapan SK oleh Menteri Kehutanan secara sepihak di atas tanah garapan dan pemukiman masyarakat. Sejak saat itu, letusan konflik antara pihak masyarakat dan perusahaan terus berulang tanpa adanya inisiatif pemerintah menyelesaikan. Rentetan konflik tersebut telah mengakibatkan kerugian di pihak masyarakat, baik materi maupun immateri akibat intimidasi serta penggusuran.

Bahkan di masa pandemi ini, PT. WKS dibantu TNI terus mengintimidasi petani Kelompok Tani Sakato Jaya, organisasi anggota Serikat Tani Tebo (STT), salah satu organisasi anggota KPA di Jambi. Selain, mengintimidasi, perusahaan juga mencabut tanaman mereka. Puncaknya perusahaan meracuni tanaman masyarakat dengan menggunakan drone. Akibatnya, 2 hektar tanaman pangan yang baru ditanami mati. Tidak hanya itu, tindakan tersebut juga membahayakan kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tersebut. Saat bersamaan, salah seorang petani Keltan Sakato Jaya dikriminalisasi oleh perusahaan dengan menggunakan Undang-Undang No. 8/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H). Padahal korban menggarap tanahnya sendiri.

Di Batanghari, PT. WKS berkonflik dengan Kelompok Tani Panglima Berambai, salah satu dampingan Persatuan Petani Jambi (PPJ) yang juga merupakan anggota KPA. Sejak 2006, PT. WKS secara sepihak mengklaim tanah-tanah garapan masyarakat seluas 3.142,29 hektar yang tidak masuk ke dalam izin areal yang mereka peroleh.

Kasus ini semakin diperparah dengan tindakan Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK) yang mengeluarkan SK IUPHHK-HTR kepada lima koperasi fiktif yang dibentuk oleh pihak perusahaan di atas tanah yang mereka klaim secarah sepihak tersebut. Pasalnya, dar Hasil Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pada Desember 2019 menyatakan bahwa sebagian besar anggota lima koperasi tersebut bukanlah penduduk yang tinggal di desa tersebut. Masalah lainnya adalah adanya ketidaksesuaian antara lokasi yang tertulis di SK (Desa Sengkati Baru) dengan lokasi penguasaan di lapangan (Desa Belanti Jaya).

Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, di mana KLHK menerbitkan SK pelepasan kawasan hutan untuk koperasi fiktif (Kotalu) bentukan perusahaan dan bukan untuk kepentingan masyarakat. Kejadian ini menunjukan bahwa KLHK sebagai pihak pemerintah masih diskriminatif dan belum bersungguh-sungguh dalam menjalankan agenda politik Presiden untuk melakukan percepatan penyelesaian konflik agraria di Indonesia.

Kebijakan dan sikap dari pemerintah dan perusahaan di atas telah menghambat proses penyelesaian konflik dan reforma agraria di Jambi. Alih-alih menyelesaikan konflik dan meredistribusi tanah untuk rakyat, pemerintah justru terus-menerus memberikan karpet merah kepada perusahaan, namun di sisi lain mengklaim sebagai bagian dari program reforma agraria pemerintah. Hal ini sangat menyesatkan, di mana pemerintah secara sengaja membelokkan agenda reforma agraria.

Atas situasi di atas, KPA bersama anggota organisasi yang berada di Jambi menyatakan:

1. Presiden segera memerintahkan Menteri LHK untuk mengevaluasi dan melakukan koreksi atas izin-izin yang dterbitkan a.n PT. WKS di Jambi;

2. Menteri LHK segera mencabut SK IUPHHK-HTR nomor SK.5165/MENLHKPSKL/PKPS/PSL.0/10/2017;

3. Menteri LHK bersama Gubernur Jambi segera menindaklanjuti Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) Jambi untuk menuntaskan konflik agraria struktural di Provinsi Jambi;

4. Hentikan represifitas dan kriminalisasi yang dilakukan perusahaan dan aparat keamanan di wilayah-wilayah konflik agraria di Jambi;

5. Mendesak Menteri LHK, Menteri ATR/BPN, Gubernur dan Bupati di Provinsi Jambi segera menjalankan reforma agraria sejati untuk memastikan pemenuhan hak rakyat atas tanah di seluruh Provinsi Jambi.

Jakarta, 11 Juni 2020
Konsorsium Pembaruan Agraria

 

Dewi Kartika
Sekretaris Jenderal

Narahubung:
Roni Septian Maulana (KPA) – 081394695471
Frandodi Tarumanegara (KPA Jambi) – 082371425489
Erizal (Persatuan Petani Jambi) – 085380641869
Martamis (Serikat Tani Tebo) – 082307366344

Siaran Pers Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934