BATALKAN OMNIBUS LAW! SEMUA KLASTER, BUKAN HANYA KETENAGAKERJAAN! TOLAK PHK MASSAL!

Kini rakyat bukan semata hidup dalam kemerosotan ekonomi yang kronis, pun keseharian mereka dibekap ketakutan akibat tidak kunjung jelasnya pengendalian angka penularan Covid-19. Kondisi ini mengekpos situasi krisis yang sangat dalam, setidaknya untuk dua hal, krisis ekonomi dan krisis kesehatan publik. Di atas kondisi yang runyam ini, belum terdengar pernyataan tegas untuk menghentikan proses pembahasan Omnibus Law. Penghentian dalam makna mencabutnya secara penuh. Protes rakyat terhadap Omnibus Law sebelum masa pandemi, yang melibatkan sekurang-kurangnya 42 kota/kabupaten, serta serbuan puluhan ribu pesan pendek ke anggota parlemen, rupanya tak cukup menghentikan niat kekuasaan demi menjalankan kemauannya.
 
Beberapa pimpinan serikat buruh belakangan waktu malah bermanuver untuk mencoba memisahkan Omnibus Law Cipta Kerja dengan kluster lain yang juga membahayakan kehidupan rakyat. Upaya ini merupakan tindakan yang tak patut dan sangat jauh dari terpuji. Masalah kelas buruh di Indonesia tentu bertalian erat dengan problem kemiskinan kaum tani di pedesaan, perampasan tanah, kejahatan korporasi, pengerusakan lingkungan dan peminggiran perempuan. Upaya memisahkan kluster ketenagakerjaan dari kluster-kluster lain dalam Omnibus Law pantas dinyatakan sebagai tindakan mencacah persatuan rakyat tertindas.
 
Patut diingat, RUU Cipta Kerja tidak saja membahayakan kelas buruh. RUU liberal ini membahayakan seluruh sendi-sendi ekonomi berbasiskan kerakyatan, yakni buruh, petani, nelayan, masyarakat miskin di pedesaan dan di perkotaan. Tidak saja klaster ketenagakeraan, RUU Cipta kerja juga tengah mengobrak-abrik banyak UU dan Keputusan Mahkamah Konstitusi terkait hak-hak petani dan agenda reforma agraria untuk petani, buruh tani dan rakyat tak bertanah. Saat ini kita memerlukan persatuan nasional gerakan sosial. 
 
Pimpinan-pimpinan serikat buruh semacam ini tentu tidak bisa dinyatakan sebagai representasi utuh gerakan buruh di Indonesia. Mereka bukanlah wajah kelas buruh Indonesia secara keseluruhan! Di tengah situasi jutaan buruh kehilangan pekerjaan dan dibanjiri pelanggaran hak-hak normatif selama pandemi, sementara negara tampak abai atasnya, tidak ada pilihan bagi pimpinan gerakan buruh yang sejati kecuali menjaga jarak dengan kekuasaan. Namun sebagian pimpinan serikat buruh yang lain malah merapatkan diri dalam pertemuan-pertemuan dengan elit kekuasaan. 
 
Atas berbagai perkembangan situasi di atas dan didorong kemendesakan untuk menyatakan sikapnya secara terang benderang, maka Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) menyatakan:
 
1. Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja! Semua Klaster, Bukan Hanya Ketenagakerjaan!
 
2. Menuntut dihentikannya pembahasan Omnibus Law dan mendesak negara memfokuskan diri pada penyelesaian pandemi Covid-19.
 
3. Menuntut negara untuk menghentikan PHK massal yang sedang terjadi dan mengambil tindakan tegas atas berbagai pelanggaran hak-hak normatif yang diatur oleh Undang-Undang.
 
4. Menuntut negara segera menjalankan reforma agraria sejati untuk petani, buruh tani, peladang tradisional dan rakyat miskin.
 
5. Menyerukan kepada seluruh anggota GEBRAK untuk menggelar aksi pemasangan spanduk besar-besaran di perkotaan dan di pedesaan; di pabrik-pabrik, kawasan industri, tempat kerja, kantor serikat, di desa, sawah-sawah dan kebun rakyat, yang berisikan penolakan Omnibus Law.
 
6. Menyerukan persatuan diantara gerakan buruh, petani, rakyat miskin kota, pemuda, mahasiswa, perempuan dan semua lapisan rakyat tertindas untuk membatalkan Omnibus Law.
 
 
 
Jakarta, 15 Juni 2020
GEBRAK
 
1. KPBI
2. KASBI
3. SGBN
4. KSN
5. Purple Code
6. SP Jarkom Perbankan
7. Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI)
8. Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR)
9. Perempuan Mahardhika
10. Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI)
11. Sekolah Mahasiswa Progresif (SEMPRO)
12. Aksi Kaum Muda Indonesia (AKMI) 
13. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
14. LBH Jakarta
15. BEM Jentera
16. Solidaritas Pekerja VIVA (SPV)
17. LMND-DN
18. BEM FE Unisma Bekasi
19. UKM Pusaka Unisma Bekasi
20. SP Johnson
21. Federasi Mahasiswa Kerakyatan (FMK)
22. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
 

 

Siaran Pers Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934