Keadilan untuk Petani Jambi: Bebaskan Thawaf Aly, Cabut HGU PT. EWF dan Jalankan Reforma Agraria Sejati

Pernyataan Sikap Konsorsium Pembaruan Agraria
 
Thawaf Ali, salah satu anggota Persatuan Petani Jambi (PPJ) akan menjalani sidang putusan atas kriminalisasi yang dia alami, besok, Selasa, 16 Juni 2020. Ia dikriminalisasi oleh PT. Erasakti Wira Forestama (EWF) saat mendampingi masyarakat Desa Merbau, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang tengah berkonflik dengan perusahaan. PT. EWF menuduh Thawaf Aly melanggar UU Perkebunan No 39 Tahun 2014 pasal 55 huruf a jo pasal 107. Persidangan ini merupakan sidang ke-16 yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan Nomor Perkara 8Pid.B/2020/PN.Tjt sejak Desember 2019. Bahkan proses persidangan tetap berlanjut di tengah pandemi corona yang terus meluas di Indonesia sejak 1 Maret 2020.
 
Kriminalisasi terhadap Thawaf Aly bermula dari konflik agraria antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan swasta pada 2006. Saat itu, Bupati Tanjung Jabung Timur menunjuk PT. Sawit Mas Perkasa (SMP) sebagai mitra petani perkebunan plasma kelapa sawit berdasarkan keputusan No. 389/2006. Namun hal tersebut tidak pernah direalisasi oleh pihak perusahaan. Justru pada bulan Maret 2012, PT. SMP secara sepihak mengklaim telah membeli tanah masyarakat seluas 406 ha dan menjualnya kepada PT. Indonusa Agromulia. Faktanya masyarakat tidak pernah menjual tanah atau menerima uang dari pihak perusahaan. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Tanjatim membentuk Tim IX yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa tanah antara masyarakat dengan perusahaan. Putusan tim penyelesaian konflik tersebut menyatakan bahwa pembelian tanah oleh PT. SMP penuh dengan rekayasa dan adanya pemalsuan surat jual beli tanah, dan perusahaan secara yuridis tidak memiliki hak atas tanah di desa tersebut.
 
Selanjutnya PT. Kurnia Tunggal, yang kemudian berganti nama menjadi PT. EWF, mendapat izin lokasi dari Bupati Tanjatim dan mengklaim telah membeli tanah-tanah masyarakat sesuai dengan harga yang telah disepakati. Masyarakat menjual tanah mereka karena mendapatkan intimidasi dari pihak perusahaan dan mantan kepala desa. Namun sebanyak 45 orang warga bersikukuh untuk tidak menjual tanah mereka, dan memberi kuasa kepada Thawaf Aly sebagai pendamping masyarakat. 
 
Pasca itu masyarakat yang masih berjuang untuk mempertahankan tanahnya mendirikan pondok sebagai tempat persinggahan dan bersama Thawaf Aly menyurati Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, agar tidak menerbitkan sertifikat HGU kepada PT. EWF sebelum adanya penyelesaian konflik antara perusahaan dengan masyarakat. Juli-Agustus 2018 BPN Tanjabtim memediasi pihak yang berkonflik. Namun sayangnya Tim Mediasai BPN tidak menemukan titik temu dan menyarankan para pihak menempuh jalur hukum. Hingga akhirnya pada 20 Agustus 2019 Thawaf Aly dilaporkan oleh PT. EWF dan langsung ditetapkan oleh Polres Tanjatim sebagai tersangka karena melanggar UU Perkebunan No 39 Tahun 2014 pasal 55 huruf a jo pasal 107.
 
Ironisnya sertipikat HGU PT. EWF diterbitkan oleh BPN Tanjatim pada tanggal 30 Juli 2018, padahal pada 9 Mei 2018 Thawaf Aly bersama masyarakat telah menyurati pihak BPN Tanjung Jabung Timur untuk tidak menerbitkan sertifikat HGU PT. EWF dan proses mediasi antara masyarakat dan perusahaan yang difasilitasi oleh BPN Tanjatim, sedang berlangsung.
 
Berdasarkan uraian di atas, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) meminta:
 
1. Mejelis Hakim PN Tanjung Jabung Timur mengeluarkan putusan yang seadil-adilnya bagi Thawaf Aly, yang merupakan korban kriminalisasi dari PT. EWF
 
2. Membebaskan Thawaf Aly dari segala dakwaan tanpa syarat demi keadilan untuk petani yang tengah memperjuangkan hak atas tanah mereka.
 
3. Pemerintah untuk segera menghentikan segala tindakan refresifitas dan kriminalisasi di wilayah-wilayah konflik agraria di Provinsi Jambi
 
4. Kementerian ATR/BPN mengevaluasi dan mencabut HGU PT. EWF yang telah merampas tanah garapan masyarakat
 
5. Segera selesaikan konflik-konflik agraria yang ada di Provinsi Jambi
 
Demikian siaran pers ini kami buat untuk dapat dipahami oleh semua pihak.
 
 
Jakarta, 15 Juni 2020
Konsorsium Pembaruan Agraria
 
 
Dewi Kartika
Sekretaris Jenderal
 
Narahubung:
Roni Septian Maulana (KPA) – 081394695471
Frandodi Tarumanegara (KPA Jambi) – 082371425489

Siaran Pers Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934