Simbol Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Hanya Terukir Indah di Lambang Garuda Pancasila, Agenda RA Jokowi Sungguh Utopis..!!!

Ratusan Hektar Garapan Petani Luwu Timur Terus Dihancurkan PTPN XIV dan PT. Sindoka Luwu Timur Bersama BRIMOB 
 
Siaran Pers Konsorsium Pembaruan Agraria Wilayah Sulawesi Selatan
 
Konflik agraria di Sulawesi Selatan tak kunjung selesai bahkan semakin tidak terkendali dan massif sejak memasuki tahun 2020. Seperti yang terjadi di Kecamatan Tomoni dan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur. 
 
Sepanjang Januari hingga Juni 2020, Pengrusakan lahan-lahan garapan warga di Luwu Timur bersama BRIMOB tak henti dilakukan oleh PT. Sinar Indonesia Merdeka juga oleh PTPN XIV Unit Usaha PKS Luwu. Perusahaan milik negara dan swasta tersebut saling bahu membahu bersama aparat negara merusak ratusan hektare lahan pertanian garapan warga serta disertai represifitas aparat juga ancaman kriminalisasi. 
 
Di tengah bencana wabah Covid-19 dimana negara harusnya menjaga dan melindungi Petani-Petani sebagai garda terdepan penjaga pangan namun sebaliknya pengrusakan lahan-lahan pertanian milik warga terus berada dalam titik kritis. Untuk diketahui kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu daerah dari empat daerah yang tingkat penyebaran dan penderita Covid-19 tertinggi di Sulawesi Selatan setelah Makassar, Gowa dan Luwu Utara. Hal ini sangat bertentangan dengan himbauan Presiden Joko Widodo agar petani tetap produktif dan dilindungi khususnya dimasa pandemi berlangsung.
 
PT. Sinar Indonesia Merdeka yang telah menelantarkan lahan sejak puluhan tahun bahkan sejak awal keluarnya HGU seluas 3.509 Ha hingga berakhir Desember 2017 tidak menjadi target redistribusi. Ketimpangan dan konflik agraria terus menerus dipelihara karena tak ada penyelesaian. Kasus yang paling parah terjadi tahun 2014 dimana sekitar 60 petani terluka dan belasan ditangkap namun konflik saat itu tidak menjadi pertimbangan hingga kejadian serupa akan terus terulang. 
 
Selain PT. Sindoka, PTPN XIV juga salah satu aktor korporasi negara yang telah puluhan tahun melahirkan penderitaan bagi Petani Nusantara. Aktivitas keji korporasi negara ini sangat cocok jika akronim Penghancur, Perampok, Perampas Tanah-tanah Petani Nusantara dilekatkan seperti yang telah dilakukan diberbagai daerah di Indonesia, Sulawesi Selatan dan Luwu Timur. 
 
Perjalanan advokasi konflik agraria yang melibatkan PTPN XIV Unit PKS Luwu telah melalui proses yang panjang bahkan tahun 2012 Komnas HAM telah bersurat ke pimpinan PTPN XIV terkait aduan masyarakat   
 
Upaya advokasi terkait konflik dengan PT. Sinar Indonesia Merdeka juga telah berlangsung lama. Beberapa kali pertemuan antara warga, perusahaan dan pemerintah dilakukan, dari hasil pertemuan tersebut didapatkan fakta bahwa HGU PT. Sinar Indonesia Merdeka telah habis dan belum ada perpanjangan. Pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur melalui Asisten Pemerintahan telah meminta kepada  PT. Sinar Indonesia Merdeka agar tidak melakukan kegiatan fisik dilokasi bekas HGU tersebut. 
 
Untuk dipertegas, Penelantaran lahan selama puluhan tahun telah menggugurkan hak hukum perusahaan dan sudah seharusnya menjadi objek redistribusi kepada petani-petani yang tidak bertanah, buruh tani ataupun petani berlahan kecil. 
 
Hal ini sejalan dengan UU Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3, UU Pokok Agraria No 5 Tahun 1960, TAP MPR No IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam serta Peraturan Presiden No 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria, Selain itu dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/2019 mengenai Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian mempertegas kewajiban adanya Hak Guna Usaha yang harus dimiliki oleh pengusaha. Permentan ini sesuai dengan putusan MK 138/2015 mengenai Pengujian UU Perkebunan No. 39/2014 dimana dalam pasal 42 disebutkan pembangunan kebun sawit atau pengolahan dapat dilakukan apabila sudah memiliki hak atas tanah (HGU) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP).
Ini berarti, pelaku usaha kebun wajib mempunyai HGU dan IUP.  Fakta aturan ini jelas tidak dipenuhi oleh PT. Sinar Indonesia Merdeka – Sindoka sehingga setiap tindakan yang dilakukan perusahaan ini adalah illegal dan melawan hukum.
 
Atas situasi represif diatas Konsorsium Pembaruan Agraria – KPA Sulawesi Selatan bersama Perserikatan Petani Sulawesi Selatan mendesak Presiden Joko Widodo, Kementerian dan Lembaga baik Pemerintah Pusat, Propinsi hingga Kabupaten:
 
1. Jalankan agenda Reforma Agraria sejati bukan hanya sekedar program bagi-bagi sertifikat 
 
2. Hentikan penghancuran lahan-lahan garapan masyarakat dan segala bentuk intimidasi, dan ancaman kriminalisasi tak bermoral yang jelas bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan UU PA 1960
 
3. Tidak memberikan perpanjangan HGU kepada PT. Sinar Indonesia Merdeka serta mengevaluasi HGU milik PTPN XIV Unit PKS Luwu yang telah memperparah ketimpangan penguasaan lahan serta wajib ditetapkan sebagai lokasi Tanah Objek Reforma Agraria 
 
4. Aparat BRIMOB bukan centeng perusahaan, segera tarik dari lokasi serta menghentikan segala bentuk teror, intimidasi dan represif terhadap aktivitas masyarakat 
 
5. Jalankan instruksi Perpres No 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria sebagai mandat UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960
 
6. Percepat dan tuntaskan penyelesaian konflik-konflik agraria di Sulawesi Selatan 
 
Makassar, 16 Juni 2020 
 
 
 
Rizki Anggriana Arimbi 
Koordinator Wilayah 
 
Narahubung 
M. Badai - KPA Sulsel (085213678222) 
Indarto   -  KPA Sulsel (082271535062)

Siaran Pers Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934