Dengan Dalih Jaga Hutan, Perhutani Kriminalisasi dan Rampas Tanah Petani

Pernyataan Sikap Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

Intimidasi dan teror Perum Perhutani kepada petani yang tinggal berbatasan dengan klaim kawasan hutan kembali terjadi. Kali ini Perhutani mengkriminalisasi Hendra Priatna (24), salah seorang petani anggota Serikat Petani Pasundan (SPP) di Desa Bangun Karya, Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran, Minggu, 5 Juli 2020 pukul 20.00 WIB. Penangkapan tersebut tanpa disertai surat penangkapan. Pada waktu bersamaan, aparat kepolisian juga mendatangi rumah Ketua Organisasi Tingkat Lokal (OTL) Kalijaya SPP Pangandaran di Desa Kalijaya, masih di kecamatan yang sama untuk melakukan penangkapan. Namun urung dilakukan karna kediaman Bapak Enceng telah dijaga oleh beberapa anggota SPP.

Kriminalisasi dan intimidasi ini bermula dari laporan sepihak Satgas Jaga Leuweung (Hutan) Kabupaten Pangandaran yang didalangi Perhutani kepada aparat kepolisian. Mereka menuduh para petani merusak posko tim Satgas.

Tindakan intimidasi tidak hanya terjadi sekali ini saja. Sebelumnya, Rabu, 22 Maret 2020, Perum Perhutani bersama Satgas Jaga Leuweung (Hutan) Kabupaten Pangandaran merusak tanaman para petani SPP Pangandaran di Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran. Lebih ada 20 orang Satgas Jaga Leuweung didapati membawa beberapa senjata tajam yang kemudian diamankan oleh para petani agar tidak digunakan mencelakai para petani.

Satgas ini sejatinya dibentuk oleh Bupati Pangandaran melalui Keputusan Bupati Pangandaran No. 661/Kpts. 570-Huk/2020 tentang Satuan Tugas Jaga Leuweung Kabupaten Pangandaran tertanggal 11 Februari 2020. Dalam melakukan tugas, tim ini didukung oleh Perum Perhutani. Konflik antara petani dan Perhutani ini telah berlangsung sejak 2008, berawal dari klaim sepihak perusahaan di atas tanah garapan dan pemukiman petani.

Klaim tersebut jelas tidak berdasar, pasalnya tanah seluas 581,57 hektar yang diklaim Perhutani tersebut merupakan tanah bekas Eigendom Verponding perkebunan Belanda yang telah digarap petani dan miliki sejak 1927 hingga hari ini. Para petani memanfaatkan dan mengelolah tanah tersebut dengan menanam jahe, kopi, pisang, jengkol dan durian untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Selain itu, UU yang digunakan untuk menjerat petani, Pasal 1 angka 6 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) telah mengecualikan petani dari ketentuan pidana sepanjang pengusahaan tanah itu hanya bertujuan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, bukan komersial. Hal ini sudah dipertegas pula oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 95/PUU-XII/2014 di mana MK memutuskan bahwa pengecualian tindak pidana terhadap masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar kawasan hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.

Konflik agraria yang berujung kriminalisasi di atas merupakan satu dari sekian banyaknya perampasan tanah dan konflik agraria antara Perhutani dengan para petani akibat klaim sepihak perusahaan. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terdapat 89 kampung dan desa yang dihuni oleh 40.860 KK dengan luasan 41.972 hektar di 20 kabupaten di Pulau Jawa berkonflik dengan Perhutani akibat klaim sepihak pihak perusahaan. (Lokasi Prioritas Reforma Agraria, 2020).

Konflik-konflik ini bermunculan disebabkan tidak jelasnya batas kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani selama ini. Menurut laporan tahunan mereka tahun 2018, Perhutani menguasai 2,4 juta hektar di Jawa-Madura. Di sisi lain, terdapat 25.002 kampung dan desa dari Banten hingga Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Di antara puluhan ribu kampung dan desa tersebut, sekitar 3.892 berada dalam klaim kawasan dan pinggiran kawasan hutan (Laporan Potensi Desa 2018, BPS).

Ketidakjelasan batas tersebut seringkali digunakan Perhutani untuk mengintimidasi dan mengkriminalisasi petani. KPA mencatat, periode 2016-2020 sedikitnya 22 petani mengalami kriminalisasi akibat berkonflik dengan Perhutani.

Krisis agraria berkepanjangan tersebut juga telah melahirkan kemiskinan yang akut di wilayah pedesaan di Jawa. Laporan BPS 2017 menyebutkan terdapat 1,7 juta KK yang berada di wilayah pedesaan dan pinggiran kawasan hutan berada di bawah garis kemiskinan.

Perampasan tanah petani, monopoli tanah oleh Perum Perhutani, kemiskinan hingga kriminalisasi seharusnya tidak terjadi bila Pemerintah menjalankan mandat konstitusi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan UUPA 1960 yang memandatkan bahwa pengelolaan kekayaan agraria nasional diperuntukkan sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan situasi di atas, KPA mengecam tindakan perampasan tanah dan kriminalisasi petani SPP Pangandaran dan menuntut:

  1. Pihak Polres Ciamis segera membebaskan Hendra Priatna dan menghentikan segala bentuk tindakan intimidasi dan kriminalisasi terhadap petani SPP Pangandaran;
  2. Pemerintah Kabupaten Pangandaran segera mencabut SK pembentukan Satgas Jaga Leuweung yang menjadi alat Perum Perhutani mengintimidasi dan merampas tanah-tanah petani;
  3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara segera menyelesaikan konflik agraria di wilayah Perum Perhutani;
  4. Segera laksanakan Reforma Agraria Sejati di atas tanah-tanah klaim Perhutani

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan untuk diketahui semua pihak dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Jakarta, 13 Juli 2020
Konsorsium Pembaruan Agraria

 

Dewi Kartika
Sekretaris Jenderal

Siaran Pers Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934