• Home
• Siaran Pers
• Petani Tuntut Pembatalan Omnibus Law

Petani Tuntut Pembatalan Omnibus Law

Pernyataan Sikap Konsorsium Pembaruan Agraria, Jakarta, 16 Juli 2020

Hari ini, Kamis, 16 Juli 2020, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bersama basis-basis serikat tani yang ada di Jawa Barat dan Banten akan melakukan aksi “Geruduk Gedung DPR RI, Gagalkan Omnibus Law”. Menuntut DPR RI dan Pemerintah segera menarik Omnibus Law-RUU Cipta Kerja dari pembahasan. Aksi ini diikuti secara serentak oleh organisasi dan serikat tani anggota KPA bersama jaringan di beberapa wilayah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jambi, dan Sumatra Utara.

Omnibus Law-RUU Cipta Kerja yang digadang-gadang sebagai jalan untuk menciptakan lapangan kerja, isinya justru mengancam jutaan kaum buruh, memudahkan PHK dan membayar murah upah para pekerja. Namun, bukan hanya mengancam kaum buruh, Omnibus Law ini juga mengancam terhadap jutaan petani karena RUU ini telah memudahkan perampasan tanah dengan dalih menciptakan lapangan kerja. Selain itu, agenda tanah untuk rakyat melalui reforma agraria juga digusur oleh Undang-Undang ini. Sebab, tanah akan dijadikan barang komoditas dan diorientasikan untuk kepentingan badan usaha milik swasta dan negara.

Sejak awal, RUU Cipta Kerja ini memang diarahkan untuk memperkuat perusahaan dan investor skala besar. Karena itulah proses perumusannya tertutup bagi rakyat, tergesa-gesa karena melayani pesanan investor, kemudian mengabaikan kepentingan rakyat dan konstitusi. Sehingga terdapat 1200 pasal tanpa memperhitungkan dampak sosial, ekonomi, politik, budaya yang akan menimpa rakyat.

Pemerintah beralasan, tumpang-tindih regulasi dan ketidakharmonisan Undang-Undang sektoral telah menjadi hambatan utama untuk menciptakan iklim investasi yang ramah bagi para investor. Padahal, iklim investasi kita buruk karena maraknya korupsi dan pungutan liar. Faktanya pemerintah dan DPR RI justru melemahkan KPK dan usaha pemberantasan korupsi. Jadi, RUU Cipta Kerja ini adalah dalih untuk merampas kesejahteraan rakyat atas nama harmonisasi UU dan investasi.

Dalam RUU Cipta Kerja, kesulitan memperoleh tanah bagi para investor dianggap sebagai salah satu hambatan berinvestasi. Ironisnya, jawaban RUU ini adalah: permudah penggusuran! Karena itu pengaturan agraria di sektor pertanahan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan, pesisir-kelautan, properti dan infrastruktur yang menjadi bagian utama dalam RUU Cipta Kerja ini adalah mempermudah penggusuran melalui pengadaan tanah, memberi konsesi 90 tahun kepada investor, menghapus sanksi bagi perusahaan yang merampas tanah, gusur, atau beli dengan murah tanah-tanah rakyat. Dengan begitu, RUU Cipta Kerja telah mengancam nasib kaum tani, nelayan dan masyarakat adat yang mempertahankan tanahnya. RUU juga akan membahayakan bangunan sendi-sendi ekonomi kerakyatan, jaminan hak atas tanah dan keamanan wilayah hidup dari petani, masyarakat adat, buruh tani/kebun, nelayan, perempuan, masyarakat miskin di pedesaan dan perkotaan.

Beradasarkan analisa dan kajian KPA, setidaknya terdapat 11 (sebelas) ancaman Omnibus Law bagi petani dan agenda reforma agraria

1. Mengkhianati Pasal 33 UUD 1945, TAP MPR No. IX/2001 dan UUPA 1960.
2. Mendorong penggusursn dan perampasan tanah rakyat dengan menghidupkan kembali azas Domein Verklaring era kolonial;
3. Memperparah konflik agraria dengan memprioritaskan pemberian tanah dan tukar guling kawasan hutan untuk kepentingan elit bisnis dan politik
4. Melegitimasi praktek spekulan tanah dan menyuburkan mafia tanah lewat pembentukan Bank Tanah
5. Merancang 90 tahun HGU bagi korporasi perkebunan
6. Menjadikan tanah sebagai barang komoditas yang bebas diperjualbelikan dan dimonopoli oleh badan usaha swasta dan negara
7. Menghapus batas maksimum luas penguasaan tanah dan sanksi bagi perusahaan yang terbukti menelantarkan tanah
8. Membuka pintu kepada badan usaha asing untuk menguasai tanah di Indonesia
9. Mengancam kedaulatan pangan lewat kemudahan konversi tanah pertanian dan importasi pangan
10. Memenjarakan petani dan masyarakat adat yang hidup dan bertani di atas klaim kawasan hutan negara
11. Menghilangkan hak dasar petani memuliahkan benih.

Berdasarkan hal tersebut, kami menilai Pemerintah dan DPR RI telah gagal menangkap aspirasi rakyat dan mengabaikan nasib rakyat yang tengah menghadapi wabah dan krisis berlapis akibat pandemi Covid-19.

Seharusnya dalam situasi wabah dan krisis saat ini Presiden dan DPR RI menjadi garda terdepan dalam melindungi dan menyelamatkan rakyat dari wabah Covid-19 dan menyelamatkan rakyat dari krisis ekonomi, krisis pangan, konflik agraria dan PHK.

Berdasarkan masalah di atas, kami petani. masyarakat adat, nelayan dan perempuan yang tergabung dalam Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) meminta:

1. DPR RI dan Pemerintah menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja, karena kebijakan ini BUKANLAH jalan keluar bagi ekonomi Indonesia, apalagi bagi kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya RUU ini mengancam keselamatan hidup rakyat, buruh, petani, nelayan, masyarakat adat sehingga akan menimbulkan gelombang penolakan yang luas dari masyarakat sipil;
2. Pemerintah bersungguh-sungguh memastikan krisis akibat pandemi Covid-19 tidak semakin meluas dengan memperkuat sentra-sentra produksi pertanian, pangan, perkebunan dan peternakan rakyat yang dijamin dan dilidungi Negara. Karna terbukti, dalam situasi krisis semacam ini justru mereka lah yang bertahan. Bukan ekonomi yang bersandar pada investor;
3. DPR RI segera menjalankan perintah TAP MPR IX/2001 untuk menyelesaikan tumpang-tindih regulasi di sektor agraria dan Sumber Daya Alam dalam rangka melaksanakan agenda pembaruan agraria;
4. Pemerintah segera melaksanakan reforma agraria yang utuh dengan keterlibatan penuh organisasi rakyat dalam setiap pelaksanaannya;
5. Pemerintah untuk segera menuntaskan konflik agraria, memastikan aparat keamanan dan perusahaan (swasta dan BUMN) segera menghentikan tindakan-tindakan intimidatif, refresif dan usaha-usaha kriminalisasi di wilaya-wilayah konflik agraria yang memperkeruh situasi agraria, yakni penggusuran, teror, kekerasan dan kriminalisasi terhadap petani dan masyarakat adat di tengah pandemi saat ini.

Demikian pernyataan sikap kami dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) agar dapat dipahami oleh semua pihak. Kami menyerukan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kepada kaum tani dan gerakan rakyat di Indonesia bersatu melawan dan menggagalkan Omnibus Law-RUU Cipta Kerja ini.

Hormat kami,
Konsorsium Pembaruan Agraria

 

Dewi Kartika,
Sekretaris Jendral

CP: 081394475464

Anggota Konsorsium Pembaruan Agraria

1. Serikat Petani Pasundan Ciamis (SPP Ciamis)
2. Serikat Petani Pasundan Garut (SPP Garut)
3. Serikat Petani Pasundan Pangandaran (SPP Pangandaran)
4. Serikat Petani Pasundan Tasikmalaya (SPP Tasik)
5. Serikat Petani Sriwijaya (SPS)
6. Serikat Tani Tebo (STT), Jambi
7. Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI), Sumut
8. Serikat Tani Indramayu (STI)
9. Serikat Petani Karawang (Sepetak)
10. Serikat Tani Bengkulu (STaB)
11. Serikat Nelayan Teluk Palu (SNTP)
12. Serikat Petani Badega (SPB)
13. Serikat Petani Batanghari (SPB)
14. Serikat Petani Gunung Biru (SPGB), Batu
15. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Kalbar
16. Serikat Petani Lumajang (SPL)
17. Serikat Petani Majalengka (SPM)
18. Serikat Rakyat Binjai dan Langkat (Serbila)
19. Serikat Tani Independen (Sekti), Jember
20. Serikat Tani Independen Pemalang (STIP)
21. Serikat Tani Kerakyatan Sumedang (STKS)
22. Serikat Tani Konawe Selatan (STKS)
23. Serikat Tani Kontu Kowuna, Muna
24. Serikat Tani Likudengen Uraso, Sulsel
25. Serikat Tani Sigi (STS), Sulteng
26. Persatuan Petani Jambi (PPJ)
27. Serikat Perjuangan Tani Nelayan Toli-toli
28. Serikat Petani Tulungagung
29. Serikat Rakyat Kediri Berdaulat
30. Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah (SPPQT), Salatiga
31. Serikat Tani Amanat Penderitaan Rakyat, Banyumas
32. Organisasi Tani Jawa Tengah (Ortaja)
33. Serikat Tani Merdeka
34. Serikat Tani Independen Pemalang (STIP)
35. Serikat Tani Sejahtera Indonesia, Pematang Siantar
36. Serikat Petani Serdang Bedagai
37. Serikat Nelayan Merdeka, Sumut
38. Serikat Tani Korban Gusuran PT. BNI
39. Serikat Nelayan Bengkulu
40. Omah Tani
41. Serikat Tani Mandiri, Cilacap
42. Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara (Hitambara)
43. Lidah Tani, Blora
44. Paguyuban Petani Aryo Blitar (PPAB)
45. Pergerakan Petani Banten (P2B)
46. Persatuan Petani Cianjur (PPC)
47. Persatuan Petani Siantar Simalungun (SPSS)
48. Rukun Tani Indonesia (RTI)
49. Forum Petani Kendal (FPPK)
50. Forum Masyarakat Labuhan Batu (Formal)
51. Forum Nelayan Togean
52. Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB)
53. Forum Perjuangan Rakyat Mojokerto
54. Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laeya-Kabupaten Bombana.
55. Organisasi Tani Lokal Blongko dan Ongkaw, Minahasa Selatan
56. Organisasi Tani Lokal Ratatotok, Minahasa Tenggara
57. Persatuan Rakyat Salenrang Maros, Sulsel
58. Forum Petani Merdeka
59. Perkumpulan Masyarakat Pesisir Toli-toli
60. Serikat Tani Donggala
61. Forum Petani Cengkeh Toli-toli
62. Serikat Tani Pejuang Tanah Air
63. Serikat Petani Tambak, Gorontalo
64. Serikat Tani Sumberklampok, Bali
65. Kelompok Tani Satria Pertiwi Batuampar, Bali
66. Forum Petani Dompu
67. Forum Kesejahteraan Petani, Konawae Selatan
68. Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia, Jakarta
69. Serikat Nelayan Indonesia (SNI)
70. Forum Komunikasi Petani Malang Selatan
71. Wahana Tani Mandiri (WTM), NTT
72. Jaringan Kerja Tani (Jakatani), Banten
73. Persatuan Masyarakat Tani Aceh
74. Lembaga Adat Tatongano Wonua Kampong Hukaea
75. Alam Watabaro Kumbeweha
76. Lembaga Adat Sparano Wonua
77. Forum Masyarakat Tue-tue Ngapa Walanda
78. Forsda Kolaka
79. Farmaci, Ciamis
80. FPMR, Tasikmalaya
81. FPPMG, Garut
82. Puspaham Indonesia, Kendari
83. KSPPM, Sumatra Utara
84. Forum Perjuangan Rakyat, Batu
85. FPKKS, Sragen
86. Tim Penyelamat Pembangunan Tanah Adat Luat Huristak
87. Amanat Penderitaan Rakyat Tap-Sel
88. Serikat Rakyat Binjai Langkat
89. Wallacea, Palopo
90. BITRA Indonesia, Medan
91. Yayasan Rumpun Bambu Indonesia, Banda Aceh
92. Solidaritas Perempuan Anging Mamiri
93. Perkumpulan Koslata, NTB
94. Sunspirit, NTT
95. Bina Desa
96. Sitas Desa, Blitar
97. Elpagar, Kalbar
98. LAPAR, Makasar