Siaran Pers Forum Desa Kabupaten Sigi Kawal Reforma Agraria

Selasa, 11 Agustus 2020 tidak kurang dari 1500 massa aksi mendatangi kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Ribuan massa aksi ini merupakan himpunan warga masyarakat dan para pemimpin dari sejumlah desa yang berada di Wilayah Kabupaten Sigi, dinamakan Forum Desa Kabupaten Sigi Kawal Tanah Objek Reforma Agraria (FDKSK-TORA).

Hanya ada tuntutan tunggal dalam aksi ini: “Segera…KEMENTERIAN LINGKUNGAN  HIDUP DAN KEHUTANAN!!! dalam tempo sesingkat mungkin Realisasikan Semua Usulan Tanah Objek Reforma Agraria Kabupaten Sigi…!!

Tidak ada maksud rakyat Sigi untuk menggelar aksi pada hari ini, karena masih menaruh kepercayaan kepada Pemerintah Republik Indonesia akan menerima dan merealisasikan usulan Tanah Objek Reforma Agaria (TORA) yang diserahkan sejak 2 tahun yang lalu. Usulan TORA itu sendiri diserahkan secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten Sigi, kepada pihak kementerian yang membidangi isu ini, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia. Dalam rentang waktu sejak diserahkan usulan itu, rupanya usulan TORA dari Pemerintah dan Rakyat Kabupaten Sigi, tidak ada titik terang.

Berikut kronologis perjuangan rakyat Sigi untuk memperoleh Hak dan Akses terhadap Sumberdaya Hutan di Kabupaten Sigi, sebagai berikut:

  1. Reforma Agraria di Kabupaten Sigi dimulai pada akhir tahun 2016, yang dilegalkan dengan SK Bupati No. 105 Tahun 2016 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Sigi. Sejak saat itu Reforma Agraria menjadi isu strategis dan program khusus yang dituangkan di dalam Dokumen RPJMD 2016-2021.
  2. GTRA menyusun Peta Jalan Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Sigi, yang ditindaklanjuti dengan berbagai seminar, diskusi fokus, sosialisasi, dan pelatihan-pelatihan bagi para penggerak Reforma Agraria Sigi hingga di tingkat Desa dengan Pembentukan TIM KERJA AGRARIA DESA. 
  3. Tim RA Desa kemudian melaksanakan pemetaan bersama masyarakat di desa masing-masing dengan pengawalan intensif dari para pendamping kecamatan yang terdiri dari aktivis mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil baik di Sigi maupun Palu. Pemetaan dilakukan terhadap tanah objek klaim masyarakat terutama tanah-kebun yang telah diolah rata-rata 20-an tahun, areal mukim, fasilitas umum dan fasilitas sosial, baik yang berada dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Pendeknya seluruh proses mulai dari persiapan hingga pengusulannya TORA Kabupaten Sigi dilaksanakan secara Partisipatif.
  4. Berdasarkan Keputusan Menteri LHK No. 180 Tahun 2017, Pemda Sigi menindaklanjutinya sesuai dengan batas waktu tersebut, Pemda Sigi telah mengusulkan Objek RA kepada Menteri LHK dan Menteri ATR/BPN seluas 137.274 Ha, lalu disempurnakan kemudian menjadi 163.544,17 Ha.
  5. Pada tanggal 20 Desember 2018, Menteri LHK menerbitkan SK No. 8716/2018, Usulan TORA Kabupaten Sigi telah diakomodir, ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi dengan membentuk Tim PPTKH (Penyelesaian Pengusaan Tanah dalam Kawasan Hutan) yang akan melaksanakan Inventarisasi dan Verifikasi di semua kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Sigi.
  6. Bupati Sigi dan Tim GTRA kemudian melakukan upaya persiapan konsolidasi RA (termasuk data sosial maupun spasial) pada tanggal 9 September 2019 dengan melibatkan 412 orang (pemerintah desa dan perwakilan masyarakat) yang berasal dari 103 desa. Antara tanggal 10 s.d. 25 September 2019, Tim GTRA Sigi melakukan kunjungan lapangan untuk memfasilitasi musyawarah desa terkait penyiapan dan pemutakhiran data (spasial maupun sosial) serta penyiapan rencana kunjungan Tim Inver – PPTKH Provinsi. Selanjutnya ada bulan Oktober 2019, GTRA Sigi mendampingi TIM PPTKH Provinsi untuk proses konsultasi level kecamatan pada empat lokasi dan kunjungan ke beberapa lokasi tanah objek RA.
  7. Bupati Sigi mengirimkan surat pada tanggal 10 Januari 2020 kepada Gubernur Sulawesi Tengah perihal Permohonan Persetujuan Usulan TORA & Hutan Adat. Gubernur Sulawesi Tengah hingga saat ini belum merespon Surat Bupati Sigi tersebut, walaupun sudah ditanyakan kembali melalui Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.

Sampai saat ini, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Sigi dan Rakyat Sigi secara organisatoris telah dilakukan. Akan tetapi hasilnya tidak juga tampak, bahkan perkembangan terakhir sungguh membuat miris, terkesan mengabaikan upaya Rakyat Sigi dan Pemda Sigi yang sudah dilakukan kurun waktu 4 tahun lamanya.

Hasil dari Tim Invert Provinsi sampai hari ini tidak pernah sampai kepada Pemda Sigi. Setelah proses Invert selesai Pemerintah Kabupten Sigi dan GTRA tidak dilibatkan untuk konsultasi atau sekadar mengetahui gambaran hasil kerja lapangan. Partisipasi Pemerintah Daerah, GTRA yang terhimpun Oganisasi masyarakat sipil di dalamnya, TIM RA Desa, serta Rakyat yang berpartisipasi dalam proses Invert tidak dihargai oleh TIM INVERT. Ini sungguh Tindakan yang tidak menghargai eksistensi Pemerintah dan Rakyat Sigi yang berdaulat di atas Wilayah mereka sebagai Daerah Otonom dan memiliki Hak Asal-Usul yang jelas. 

Semestinya Pemerintah Sigi yang Wilayahnya menjadi objek memperoleh penjelasan secara utuh dan resmi hasil kerja Tim Inver PPTKH dan Tim Verifikasi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL)-KLHK terhadap semua usulan Pemerintah Kabupaten Sigi.

Palu 11 Agustus 2020

 

Salam hormat,
Noval Apek Saputra
Koordinator Lapangan

FORUM DESA KAB SIGI KAWAL TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA

Organisasi pendukung Perjuangan Rakyat Sigi : Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Yayasan Merah Putih (YMP), Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) SULTENG, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), (Perhimpunan untuk Kedaulatan Rakyat (PITUDAYA), Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng, Serikat Tani Nasional (STN), Serikat Tani Masyarakat Balumpewa Bersatu (ST-Mavatu), Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Sirenja (IPMAS), dan Rumah Perjuangan Reforma Agraria-Sulteng

 

Siaran Pers Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934