ALAT HUKUM BARU PERAMPASAN TANAH DAN LIBERALISASI SUMBER-SUMBER AGRARIA INDONESIA, PETANI TOLAK UU CIPTA KERJA!

KEJAHATAN KONSTITUSIONAL DALAM UU CIPTA KERJA  

Pernyataan Sikap Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Atas Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja

Pada hari ini, petani kembali masuk ke ibukota untuk menuntut Istana –sumber masalah ini bermula, mengambil tanggungjawabnya atas lahirnya UU Cipta Kerja (Cilaka). Mewakili kaum tani, masyarakat adat, dan masyarakat agraris lainnya di seluruh daerah, yang juga turun aksi hari ini di berbagai daerah. Bagi Gerakan Reforma Agraria, UU Cilaka ini adalah ALAT HUKUM BARU merampas tanah petani, mendiskriminasi hak-hak dasar rakyat kecil, termasuk memutus konstitusionalitas masyarakat miskin tak bertanah (landless/tunakisma) di desa dan kota.

Pada 05 Oktober 2020 di DPR RI, bendera liberalisasi sumber-sumber agraria, pertanian dan pangan Indonesia telah dikibarkan dan diperkokoh tiangnya. Landasan hukum membangun sistem ekonomi-politik ultraneoliberal di Republik Indonesia telah paripurna. Meski publik luas menyatakan penolakannya, DPR akhirnya tetap mengesahkan UU Cipta Kerja (Cilaka).

Gerbang kapitalisme agraria telah resmi dibuka lebih lebar oleh Pemerintah setelah mengantongi ijin formil dari DPR RI. Kedaulatan agraria rakyat (ke dalam) dan kedaulatan agraria bangsa ini (ke luar) resmi dipangkas. Badan-badan usaha, pemilik modal (dalam dan luar negeri) telah dibangunkan jalannya untuk berbisnis semakin mudah dan cepat, melegitimasi mereka untuk melakukan perampasan tanah rakyat, mendorong terjadinya ploletarisasi petani, merusak lingkungan dan pelanggaran-pelanggaran pengusaha berbasis agraria dilindungi Negara.

Bagi kaum tani dan elemen gerakan reforma agraria lainnya, hari pengesahan UU Cipta Kerja merupakan Hari Kejahatan Terhadap Konstitusi oleh DPR RI, yang seharusnya menjadi Penjaga Utama Konstitusi. Meski mulusnya proses di DPR juga sudah dapat diprediksi. Sebab mayoritas Anggota DPR adalah pengusaha, pemilik modal atau pejabat teras/komisariat dari badan-badan usaha negara/swasta. Mereka bagian dari lingkaran kapitalisme yang selama menggerogoti kedaulatan tanah air.

Diklaim DPR substansi UU sudah berkonsultasi dan mengalami perbaikan. Namun, kenyataannya final RUU yang disahkan menunjukkan bahwa orientasi ekonomi dan politik bangsa yang dirancang dalam UU ini tidak berubah sama sekali, TETAP berwatak sangat liberal dan kapitalistik. Berwatak semata memberikan seperangkat kemudahan proses dan kekuatan hukum kepada investor dan badan usaha raksasa, namun luput selamatkan mayoritas rakyat Indonesia. Sebab UU mempermudah merampas tanah rakyat, menghancurkan pertanian rakyat, merusak lingkungan dan memenjarakan masyarakat yang mempertahankan hak atas tanahnya.

Ada 10 (sepuluh) masalah fundamental UU Cilaka, yaitu:

  1. UU Cilaka Menabrak Konstitusi. UU Cilaka secara khusus melanggar Pasal 33 Ayat (3) dan (4) UUD 1945, mengenai kewajiban Negara atas sumber agraria di Tanah-Air agar dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat melalui prinsip dan corak demokrasi ekonomi Indonesia  dalam bentuk badan usaha bersama atau koperasi dengan spirit gotong-royong.. Lebih jauh lagi, ada banyak keputusan Mahkamah Konsitusi (MK) yang sebenarnya menguatkan hak konstitusi rakyat, utamanya petani, nelayan, masyarakat adat, produsen pangan kecil justru dikangkangi oleh UU Cilaka. Keputusan-keputusan MK ini sama sekali tidak diacu oleh UU Cilaka.
  2. UU Cilaka mendorong liberalisasi pasar tanah di Indonesia. UU ini tidak memiliki landasan filosofis, ideologis, yuridis dan sosiologis sebab tidak mengacu kepada UU yang sudah ada terkait pertananan yakni UUPA 1960. Argumen “norma baru” dimunculkan UU ini sebagai cara agar RUU Pertanahan yang gagal disahkan pada September 2019 karena mengandung sejumlah masalah prinsipil, tetap bisa diseludupkan (copy-paste) ke dalam UU Cilaka. Inilah bentuk kolutif birokrasi agraria dengan DPR dalam proses legislasi. UU ini secara tidak langsung bermaksud menggantikan prinsip-prinsip UUPA yang telah dilahirkan para pendiri bangsa.
  3. UU Cilaka menghidupkan kembali Azas domein verklaring pemerintah kolonial. Paradigma dan praktik Domein verklaring atau azas “negaraisasi tanah” di masa pemerintahan colonial yang telah dihapus UUPA 1960, justru dihidupkan lagi oleh UU Cilaka. Caranya dengan menyelewengkan Hak Menguasai Dari Negara (HMN) atas tanah melalui rumusan-rumusan bermasalah Hak Pengelolaan (HPL) dalam UU ini. Seolah Negara (cq. Pemerintah) adalah pemilik tanah, ini bentuk pelanggaran lain terhadap Konstitusi. Dari HPL ini, UU memfasilitasi penerbitan ragam jenis hak, yakni HGU, HGB dan Hak Pakai bagi badan usaha dan pemilik pemodal. Celakanya, UU Cilaka tidak mengatur batas waktu jenis-jenis hak atas tanah tersebut sehingga potensi monopoli tanah tiada akhir tetap dapat terjadi. Lebih celaka lagi, proses perpanjangan dan pembaruan hak dapat sekaligus, ini bentuk lain pelanggaran konstitusional.
  4. Bank Tanah ala UU Cilaka: Melayani Pemilik Modal, Mengandung Motif Monopoli dan Spekulasi Tanah oleh Pemerintah. Untuk menampung, mengelola dan melakukan transaksi jual-beli tanah-tanah Negara dibentuk lembaga Bank Tanah (BT). BT mengelola tanah-tanah klaim negara hasil penerapan domein verklaring di atas, dan kemudian ditetapkan sebagai aset Bank Tanah dalam bentuk HPL.  Meski disebut diklaim sebagai lembaga non-profit, faktanya sumber pendanaannya dapat berasal pihak ke tiga termasuk, hutang-hutang lembaga asing. Tak ada prinsip dan mekanisme yang menjamin bahwa operasi BT ini tidak mengejar keuntungan, mengingat BT akan bertransaksi tanah dengan para pemilik modal dan badan-badan usaha.
  5. Sesat Pikir UU Cilaka Tentang Reforma Agraria Dalam Bank Tanah. Agenda Reforma Agraria (RA) diklaim sebagai bagian dari pemenuhan aspirasi rakyat yang dijawab UU Cipta Kerja melalui tujuan-tujuan pemebntukan Bank Tanah. Ini adalah pikiran sesat yang disebarkan ke publik, sekaligus memperjelas ketidakpahaman secara fatal pemerintah maupun DPR tentang RA. Reforma agraria adalah operasi koreksi ketimpangan struktur pemilikan dan pengusahaan tanah, bukan operasi pengadaan tanah bagi kelompok bisnis. Celakanya, TAP MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA dimanipulasi UU ini.
  6. UU Cilaka Melegitimasi Ketimpangan Penguasaan Tanah dan Kemudahan Konversi Tanah Pertanian Rakyat. Dalam UU Cilaka, untuk memangkas birokrasi dan regulasi dalam pengadaan tanah bagi dunia usaha dan badan usaha, pemerintah dan perusahaan memiliki kewenangan sepihak menentukan lokasi pembangunan infrastruktur tanpa persetujuan masyarakat. Otomatis, UU akan memperparah situasi agraria yang sudah timpang, penggusuran dan konflik agraria, sebab cara bekerjanya mempermudah praktik-praktik perampasan tanah (land grabbing) atas nama pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan ekonomi, perkebunan, pertambangan, energi, agribisnis, pariwisata, dan industri kehutanan.
  7. UU Cilaka Alat Hukum Baru Pemerintah, Aparat Keamanan dan Perusahaan untuk mengkriminalisasi rakyat. Petani, masyarakat adat dan pejuang agraria kembali terancam dipenjara karena bertani, berladang, mencari ikan dan mempertahankan hutannya. UU Cilaka, lagi-lagi mengingkari Putusan MK No. 95/2014 terkait pengecualian pemidanaan bagi petani dan masyarakat adat yang menguasai tanah dan memanfaatkan hasil hutannya.
  8. UU Cilaka Memfasilitasi Diskriminasi Hak Petani Lewat Klaim Negara Atas Kawasan Hutan. Demi percepatan proyek strategis nasional (PSN) yang terhambat dalam pelepasan hutan, maka ketentuan minimal tutupan hutan 30% dihapuskan. Berbanding terbalik yang diberlakukan bagi kepentingan RA. Enam tahun terakhir, KLHK selalu memakai alasan 30% tersebut agar klaim negara atas hutan tidak dilepaskan. Celakanya lagi, lagi-lagi petani dan masyarakat adat hanya sebatas diberi solusi perhutanan sosial dalam UU. Inilah standar ganda bagi usaha bisnis, dan diskriminatif bagi RA kembali dikuatkan Kementerian LHK.
  9. UU Cilaka Memangkas Hak Konstititusi dan Kedaulatan Petani Atas Benih Lokal. Diberlakukan pelarangan bagi petani untuk memuliakan benihnya sendiri. Padahal MK telah memutuskan bahwa petani kecil berhak untuk memuliakan benihnya melalui Putusan MK No.138/PUU-XIII/2015.
  10. UU Cilaka Kontraproduktif Dengan Kedaulatan Pangan Negara, dan Mendiskriminasi Petani-Nelayan Sebagai Produsen Pangan Utama dan Kebijakan. UU merubah UU Pangan dengan cara menghapus frasa petani, nelayan dan pembudidaya ikan. Digantikan dengan frasa pelaku usaha pangan. Artinya, UU Cilaka adalah kemunduran jauh upaya penghormatan dan perlindungan petani dan nelayan. UU Cilaka pun kembali mengafirmasi kebijakan importasi pangan yang sudah sengsarakan petani dalam negeri.

Atas masalah-masalah fundamental UU Cilaka di atas, KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA) mengecam keras kelahiran UU Cilaka dengan segala substansi dan manipulasi prosesnya, dan menyatakan:

MENOLAK UU CIPTA KERJA

Mengingatkan kepada para promotor dan perumus, UU Cilaka ini bukan semata soal “klaster ketenagakerjaan” atau sesederhana janji job creation seperti yang dipromosikan terus-menerus oleh DPR, Pemerintah dan Asosiasi Perusahaan. Petani termasuk kelompok besar negeri ini yang diabaikan dalam pembuatan UU Cilaka.

UU Cilaka adalah manifestasi pergeseran ideologi bangsa, termasuk di dalamnya pergeseran politik hukum agraria nasional menjadi berwatak ultraneoliberal. Sebab banyak materi UU yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 dan UUPA 1960. Ada persoalan ekonomi politik Indonesia yang dirancang sedemikian rupa, sehingga sejak dari hulu ke hilir para pemilik modal lah yang kelak menyetir orientasi pembangunan negeri ini ke depan.

Akibatnya, banyak petani, buruh tani, peladang dan nelayan akan kehilangan sumber mata pencahariannya, dan dipreteli hak-hak dasarnya sebagai akibat liberalisasi sumber-sumber agraria.

Kami juga mengecam pemerintah, aparat keamanan, dan badan usaha (swasta/BUMN) yang selama masa pandemik tetap menggusur dan merampas tanah serta kampung masyarakat. Tetap menangkapi rakyat yang memperjuangkan haknya atas tanah.   

Oleh sebab itu, mari perkuat serikat-serikat rakyat dan perluas praktik-praktik Reforma Agraria sejati atas inisiatif rakyat. Dengan begitu, rakyat semakin kokoh dan berdaulat atas tanah dan wilayah hidupnya. Agar semakin solid menghadapi segala macam model pembangunan dan proyek kapitalisme agraria yang merampas dan menggusur.

Selain itu, demi keadilan sosial, keberlanjutan hidup, keselamatan ekologis, dan kemakmuran kaum petani, buruh, masyarakat adat, nelayan, perempuan serta kaum miskin tak bertanah, KPA mengajak seluruh elemen gerakan reforma agraria dan gerakan rakyat lainnya di seluruh wilayah untuk melawan UU Cilaka sehebat-hebatnya dan secara terhormat, dan menuntut Presiden RI mengeluarkan Perppu untuk mencabut UU Cipta Kerja.

Salam pembaruan agraria,
Konsorsium Pembaruan Agraria*

 

Dewi Kartika
Sekretaris Jenderal

Kontak: 0813-9447-5484

 

Organisasi yang tergabung dan struktur wilayah

  1. Serikat Petani Pasundan Garut (SPP Garut)
  2. Serikat Petani Pasundan Tasikmalaya (SPP Tasik)
  3. Serikat Tani Indramayu (STI)
  4. Pergerakan Petani Banten (P2B)
  5. Paguyuban Petani Cianjur (PPC)
  6. Serikat Petani Karawang (SEPETAK)
  7. Serikat Tani Tebo (STT), Jambi
  8. Serikat Petani Batanghari (SPB), Jambi
  9. Persatuan Petani Jambi (PPJ)
  10. Serikat Petani Sriwijaya (SPS)
  11. Serikat Nelayan Indonesia (SNI)
  12. Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI)
  13. Payuguban Petani Aryo Blitar (PPAB)
  14. Serikat Tani Independen (SEKTI) Jember
  15. Jaringan Kerja Tani (Jaka Tani)
  16. Serikat Petani Majalengka (SPM)
  17. Serikat Petani Pasundan Ciamis (SPP Ciamis)
  18. Serikat Petani Pasundan Pangandaran (SPP Pangandaran)
  19. Serikat Rakyat Binjai - Langkat
  20. Serikat Petani Serdang Bedagai (SPSB)
  21. Persatuan Petani Siantar Simalungun (PPSS)
  22. Amanat Penderitaan Rakyat Tapsel (Ampera)
  23. Forum Tani Sejahtera Indonesia (Futasi)
  24. Serikat Nelayan Merdeka (SNM)
  25. Forum Masyarakat Labuhanbatu (Formal)
  26. 2Tim Penyelamat Pembangunan Tanah Adat Luat Huristak (TPPT-LH)
  27. Serikat Tani Bengkulu (StaB)
  28. Serikat Nelayan Bengkulu (SneB)
  29. Serikat Tani Kerakyatan Sumedang (STKS)
  30. Serikat Petani Badega (SPB)
  31. Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB)
  32. Forum Persaudaraan Petani Kendal (FPPK)
  33. Serikat Tani Independen Pemalang (STIP)
  34. Serikat Tani Mandiri (SETAM)
  35. Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara (HITAMBARA)
  36. Forum Peduli Kebenaran dan Keadilan Sambirejo (FPKKS)
  37. Organisasi Tani Jawa Tengah (Ortaja)
  38. Serikat Tani Amanat Penderitaan Rakyat (STAN Ampera)
  39. Pengurus Pusat Serikat Tani Merdeka (PP. SeTAM)
  40. Lidah Tani Blora
  41. Persatuan Masyarakat Tani Aceh (Permata)
  42. Perkumpulan Nelayan Saijaan (INSAN Kotabaru)
  43. Pembela Masyarakat dan Hukum Adat Dayak (Pemadha)
  44. Gerakan Rakyat Indonesia (GRI)
  45. Perkumpulan Lestari Mandiri (LESMAN)
  46. Rukun Tani Indonesia (RTI)
  47. Serikat Petani Lumajang (SPL)
  48. Serikat Petani Gunung Biru (SPGB)
  49. Forum Komunikasi Petani Malang Selatan (Forkotmas)
  50. Serikat Petani Tulungagung
  51. Serikat Rakyat Kediri Berdaulat (SRKB)
  52. Forum Perjuangan Rakyat (FPR)
  53. Serikat Rakyat Kediri Berdaulat (SRKB)
  54. Persatuan Rakyat Salenrang
  55. Serikat Tani Sumberklampok (STS)
  56. Kelompok Tani Satria Pertiwi Batuampar
  57. Forum Komunikasi Petani Dompu
  58. Persatuan Rakyat Salenrang
  59. Serikat Petani Liku Dengen
  60. Serikat Tani Konawe Selatan (STKS)
  61. Masyarakat Adat Sambadete Walandawe
  62. Lembaga Adat Adati Totongano Wonua Kampo Hukaea-laea
  63. Alam Watabaro Kumbewaha
  64. Lembaga Adat Sarano Wonua
  65. Himpunan Petani Arongo (HPA) Konawe Selatan
  66. Forum Masyarakat Tue-Tue Ngapa Walanda (FMTNW) Angata
  67. Forum Kesejahteraan Petani (Forma Tani)
  68. Aliansi Petani Muda Mandiri Pudaria (APMMP)
  69. Serikat Petani Tambak (SPT) Gorontalo
  70. Serikat Tani Pejuang Tanah Air
  71. Serikat Perjuangan Tani Nelayan Tolitoli (SPTNT)
  72. Serikat Nelayan Teluk Palu (SNTP)
  73. Serikat Tani Sigi (STS)
  74. Forum Nelayan Togean (FNT)
  75. Forum Petani Cengkeh Tolitoli (FPCT)
  76. Serikat Petani Minahasa (SPM)
  77. Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI)
  78. Perkumpulan Petani Kelapa Sawit
  79. Serikat Pengorganisasian Rakyat (SPR)
  80. Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara (PHMN)
  81. Perkumpulan Tanah Air (PETA)
  82. Sitas Desa
  83. CU Gerakan Pawartaku
  84. Yayasan BITRA Indonesia
  85. Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM)
  86. Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah (SPPQT)
  87. Sunspirit, For Justice and Peace
  88. Wahana Tani Mandiri
  89. Perkumpulan Wahana Lingkungan Lestari Celebes Area (Wallacea)
  90. Pusat Studi Pembaruan Agraria & Hak Asasi Manusia (PUSPA-HAM)
  91. Forum Swadaya Masyarakat Daerah (ForSDa)
  92. ELPAGAR (Lembaga Pemberdayaan Pergerakan Rakyat)
  93. Lembaga Advokasi Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR)
  94. Forum Aspirasi Rakyat dan Mahasiswa Ciamis (FARMACI)
  95. Forum Pemuda Pelajar Mahasiswa Garut (FPPMG)
  96. Forum Pemuda dan Mahasiswa untuk Rakyat Tasikmalaya (FPMR)
  97. Lembaga Bantuan Hukum Cianjur
  98. Lembaga Bantuan Hukum SPP
  99. Rimbawan Muda Indonesia (RMI)
  100. Sajogyo Institute
  101. Institute Dayakologi
  102. KPA Wilayah Sumatera Utara
  103. KPA Wilayah Jambi
  104. KPA Wilayah Sumatera Selatan
  105. KPA Wilayah Jawa Barat
  106. KPA Wilayah Jawa Tengah
  107. KPA Wilayah Jawa Timur
  108. KPA Wilayah Bali
  109. KPA Wilayah Sulawesi Selatan
  110. KPA Wilayah Sulawesi Tengah
  111. KPA Wilayah Sulawesi Tenggara

 

 

Siaran Pers Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934