6 Catatan Kritis Proses Persidangan Gugatan Surpres Omnibus Law

Rilis Media Tim Advokasi Untuk Demokrasi bersama Para Penggugat

Sidang perkara No: 97/G/2020/PTUN-JKT tentang gugatan pembatalan Surat Presiden (Surpres) Omnibus Law RUU Cipta Kerja telah diputus oleh majelis hakim PTUN Jakarta pada senin, 19 Oktober 2020 lalu. Dalam putusan yang diumumkan pada sistem e-court tersebut, majelis menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart) karena PTUN Jakarta dianggap tidak dapat mengadili perkara tersebut. Putusan tersebut tidak memeriksa pokok perkara gugatan.

Para Penggugat yaitu Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Merah Johansyah (Jaringan Advokasi Tambang) mengajukan gugatan pembatalan Surpres Omnibus Law Cipta Kerja pada 30 April 2020. Gugatan tersebut dilayangkan sebab penerbitan Surpres Omnibus Law dianggap cacat prosedur sebab proses penyusunan RUU Cipta Kerja di pemerintah tertutup, tidak partisipatif dan diskriminatif. Dalam proses persidangan yang berlangsung selama hampir 6 (enam) bulan tersebut, Para Penggugat telah mengajukan 98 (sembilan puluh delapan) bukti surat, 4 (empat) orang saksi fakta dan 3 (tiga) orang ahli.

Tim Advokasi menilai ada beberapa kejanggalan atas terbitnya putusan tersebut dan juga selama proses persidangan sebagai berikut:

1. Putusan tidak dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pada senin (19/10) lalu, petikan amar putusan hanya dicantumkan pada sistem e-court PTUN Jakarta tanpa melampirkan salinan putusan. Hingga kini, Para Penggugat tidak dapat mengetahui putusan utuh dari PTUN Jakarta serta pertimbangannya sebab tidak mendengar putusan secara langsung dan tidak menerima salinan putusan meski sudah menjalankan kewajiban administratif. Hal ini sesungguhnya bertentangan dengan ketentuan pasal 13 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan putusan hanya sah dan berkekuatan hukum tetap jika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan jika tidak berkonsekuensi batal demi hukum. Ketentuan Peraturan MA terkait e-court sejatinya tidak boleh bertentangan dengan prinsip tersebut.

2. Penggugat Tidak Mendapat Salinan Putusan Saat Tanggal Pembacaan Putusan.

Hingga kini, Para Penggugat hanya mengetahui petikan amar putusan saja dan tidak mendapatkan salinan putusan meski telah menjalankan kewajiban administratif yang disyaratkan. Hal ini sangat merugikan Para Penggugat sebab tidak dapat mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan meski batas waktu 14 (empat belas) hari pengajuan upaya banding telah dihitung sejak putusan dibacakan.

3. Para Penggugat dalam pendaftaran gugatan diwajibkan menggunakan sistem administrasi perkara e-court tanpa dasar hukum yang jelas

Pada saat pendaftaran gugatan pada 30 April 2020, Para Penggugat diwajibkan menggunakan sistem e-court meskipun datang secara langsung untuk mendaftar secara konvensional di PTUN Jakarta. Problemnya jika mengacu pada Peraturan MA 1/2019, Surat Edaran MA 1/2020 dan Surat Edaran Badimiltun 187/2020, tidak ada ketentuan yang mewajibkan pendaftaran gugatan dengan e-court meski dalam situasi Covid-19. Penggunaan sistem e-court bahkan hanya dapat dilakukan atas persetujuan para pihak. Para Penggugat telah mengajukan keberatan namun ditolak oleh majelis hakim dengan alasan sudah terlanjut terdaftar dalam sistem e-court.

Penggunaan sistem e-court sesungguhnya memiliki kelemahan dalam menjamin keterbukaan proses pemeriksaan dan menjamin adanya pengawasan publik sesuai prinsip peradilan dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Dalam praktiknya, banyak sekali ditemukan kendala bagi publik mengetahui perkembangan sebab sistem informasi perkara hanya memberikan informasi terbatas. Kendala teknis juga banyak ditemui seperti gagal unduh hingga pengambilan keputusan tanpa memberikan kesempatan para pihak menanggapi sangat merugikan pencari keadilan.

4. Hakim Tak Kunjung Memberikan Keputusan Permohonan Penundaan Berlakunya Surpres Hingga Putusan Akhir

Para Penggugat mengajukan permohonan penundaan berlakunya Surpres sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 67 ayat 1 UU PTUN. Permohonan tersebut bagi Penggugat memenuhi urgensitas dalam pasal tersebut demi melindungi kepentingan penggugat dan masyarakat Indonesia luas yang tidak dilibatkan dalam penyusunan RUU Cipta Kerja sedangkan pembahasan di DPR terus berlanjut di tengah pandemi Covid 19 dan status Pembatasan Sosial Berskala Besar. Permohonan tersebut telah disampaikan dalam gugatan yang telah didaftarkan pada 30 April 2020.

Sejatinya, hakim dapat memberikan keputusan penundaan tersebut sejak pemeriksaan persiapan dan sebelum pembuktian. Berkali-kali Para Penggugat meminta putusan diberikan terlebih dahulu namun hakim terus berdalih akan mempertimbangkannya. Menurut Para Penggugat, majelis hakim PTUN Jakarta dapat mencegah pembahasan ugal-ugalan RUU Cipta Kerja di DPR RI dengan penundaan tersebut, namun tidak dilakukan.

5. Ahli Pemerintah Berpotensi Konflik Kepentingan Karena Terlibat Dalam Satgas Omnibus Law

Pada 22 September 2020, Presiden menghadirkan ahli administrasi negara, Yos Johan Utama (Rektor Undip) untuk memberikan keterangan ahli. Para Penggugat menyatakan keberatan atas dihadirkannya ahli tersebut karena ahli tercatat masuk dalam Satgas Omnibus Law yang dibentuk Menko Perekonomian dan diketuai KADIN melalui SK no. 378 Tahun 2019. Keterlibatan tersebut bagi Para Penggugat membuktikan adanya konflik kepentingan ahli dalam memberikan keterangan yang obyektif atas keahliannya. Majelis hakim menolak keberatan dan tetap mengizinkan ahli memberikan keterangan.

6. Majelis Hakim dan Tergugat Diduga Mengulur Waktu Persidangan Hingga Pengesahan  Omnibus Law di DPR.

Selama 6 (enam) bulan proses persidangan berlangsung, Tim Advokasi menilai ada dugaan mengulur waktu jalannya persidangan yang dilakukan majelis hakim maupun Tergugat. Di awal persidangan, Tergugat meminta penundaan sidang hingga 2 (dua) minggu hanya dengan alasan Presiden RI belum memberikan surat kuasa kepada Jaksa Pengacara Negara. Tergugat sendiri beberapa kali meminta waktu cukup panjang untuk jawab menjawab dan kesimpulan yang diakomodir hakim meski Penggugat menyampaikan keberatan. Beberapa keputusan penundaan sidang melalui e-court bahkan telah diputuskan hakim tanpa memberikan kesempatan Penggugat menyampaikan tanggapan dan keberatan. Kalender persidangan yang disepakati para pihak pun pernah dikesampingkan. Adapun sejak selesainya pembuktian hingga putusan dalam perkara ini memakan waktu hampir 1 (satu) bulan, hal yang jarang ditemui di perkara lainnya.

Bagi Tim Advokasi, fakta bahwa pengesahan RUU Cipta Kerja dilakukan sebelum putusan diberikan sangat mempengaruhi pertimbangan hakim. Pasalnya jika RUU telah disahkan, maka telah muncul kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji proses penerbitan suatu RUU dan dengan mudah hakim TUN dapat menolak memeriksa gugatan atas dasar tersebut.

Jakarta, 22 Oktober 2020

Hormat Kami
Tim Advokasi Untuk Demokrasi bersama Para Penggugat (YLBHI, KPBI, KPA danMerah Johansyah)

CP: 081224024901

Siaran Pers Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934