Menyikapi Rapat Dengar Pendapat (RDP) Terkait Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Pulau Komodo dengan Komisi IV DPR RI

Siaran Pers Bersama Warga Pulau Komodo, Sunspirit Justice and Peace dan Konsorsium Pembaruan Agraria

Komisi IV DPR RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai pembangunan Kawasan Pariwisata Strategis Nasional (KSPN), Senin, 23 November 2020. Rencana pembangunan kawasan ini telah melahirkan gelombang protes yang terus meluas dari publik, utamanya warga Pulau Komodo. Pasalnya pembangunan kawasan mengancam akan menggusur warga lokal dan habibat Komodo. Sunspirit Justice and Peace, salah satu anggota Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bersama perwakilan warga turut diundang dalam pertemuan ini guna menyampaikan aspirasi dan poin-poin tuntutan dari warga.

Sejak awal, penetapan wilayah Konservasi dan pembangunan wilayah Pariwisata acapkali mengabaikan partisipasi masyarakat lokal. Masyarakat selalu menjadi korban dari pembangunan model tersebut. Demi mengembangkan industri pariwisata, pemerintah justru mengeluarkan kebijakan pembangunan yang mengancam keutuhan ekosistem Taman Nasional Komodo (TNK).

Pengembangan wilayah pariwisata dan akses-akses infrastruktur hanya menguntungkan kelompok bisnis dan pengusaha pariwisata. Tidak hanya kelestarian komodo, namun juga mengancam hak-hak masyarakat adat atas tanahnya. Ditambah lagi masyarakat adat Pulau Komodo tersebut memiliki latar belakang sejarah, dinamika sosial, ekonomi dan politik serta hubungan yang tak terpisahkan dengan satwa langka yang varanus komodoensis (Komodo). Masyarakat Pulau Komodo bahkan sudah mendiami wilayah tersebut jauh sebelum terbentuknya TNK dan hidup berdampingan karena komodo dianggap saudara kembar (sebae). Maka upaya relokasi demi rancangan wisata alam eksklusif tidak hanya menghancurkan masa depan masyarakat lokal, tetapi juga mencederai martabat sebagai manusia, suatu suku, masyarakat adat dan warga negara di Indonesia. Berdasarkan data Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang telah disusun KPA, setidaknya terdapat 500 Kepala Keluarga yang tengah terancam, di atas tanah seluas 200 hektar apabila pembangunan ini terus berlanjut.

Ada lima (5) dampak masalah yang muncul di dalam proses pembangunan tersebut, diantaranya; Pertama, pembangunan sarana dan prasarana pariwisata super premium yang bersumber dari APBN, seperti Geopark/Jurrasic-Park dan sarana-prasarana lainnya di Kawasan Loh Buaya, Pulau Rinca, dermaga dan kuliner kelas premium di Pulau Padar, Mooring Boy, helipad helikopter, pemasangan jaringan dan kabel bawah laut, pembangkit listrik tenaga diesel, dll. Desain pembangunan tersebut harus direvisi dan dikaji ulang dengan melibatkan ahli, organisasi-organisasi lingkungan, para pelaku wisata dan masyarakat setempat, agar kemudian dapat diputuskan mana yang bisa dilanjutkan dan mana yang harus dihentikan.

Para ahli Komodo (Jones et.al.2020) menunjukkan bahwa Pulau Rinca dan Pulau Komodo adalah tempat perlindungan aman (safe havens) bagi Komodo dari ancaman kepunahan akibat pemanansan global. Pemerintah justru merombak safe havens itu dengan pembangunan serampangan yang membawa masuk polusi.

Kedua, terkait dengan investasi swasta dan BUMN untuk bisnis resort, kuliner, dan jasa wisata lainnya di lokasi-lokasi strategis Pulau Padar, Rinca, Komodo dan Tatawa dengan total luas 472 Ha. Pemerintah harus mencabut izin yang sudah dikeluarkan dan menghentikan proses pemberian izin baru. TNK adalah kawasan konservasi, bukan ruang investasi. Komodo bertahan hidup karena alam, bukan karena saham.

Ketiga, terkait dengan desain wisata eksklusif super premium berbayar 1000 dollar untuk Pulau Komodo dan wisata massal (mass tourism) untuk Pulau Rinca. Sebagai bagian dari rencana itu, Pemerintah NTT tahun 2019 hendak merelokasi warga Komodo ke pulau lain dan tahun 2020 ini mengumumkan akan memindahkan UMKM di Loh Liang Pulau Komodo ke Loh Buaya Pulau Rinca. Pemerintah harus segera menghentikan rencana yang merugikan masyarakat Komodo.

Untuk diketahui tanah di Loh Liang itu adalah kebun Adat Ata Modo yang dirampas dengan pendekatan represif seperti pemukulan, penembakan hewan peliharaan dan pembakaran rumah-rumah dan kebun warga setempat oleh pemerintah sejak tahun 1965-1980 dengan alasan konservasi. Sejak itu masyarakat telah banyak mengorbankan mata pencaharian demi konservasi. Bahkan untuk sekadar memanfaatkan hasil hutan seperti petik asam, mengambil kayu bakar, masyarakat harus melalui proses izin untuk dan atas nama konservasi.

Di sisi lain atas nama wisata eksklusif, 151,94 hektar tanah di Pulau Komodo diserahkan ke PT. Komodo Wildlife Ecoturism (KWE), lalu warga Komodo dipindahkan ke Pulau Rinca. Pemerintah harus segera menghentikan ketidakadilan ini.

Keempat, terkait dengan pengakuan akan kebudayaan dan hak agraria, Ata Modo merupakan suku bangsa yang sah yang sudah menghuni Tana Modo sejak ribuan tahun, bahkan sebelum penetapan Taman Nasional. Masyarakat membutuhkan pengakuan hak agraria dan hak kebudayaan. Komodo dan Ata Modo merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Lembaga internasional seperti UNESCO mengakui Pulau Komodo sebagai man and bioshphere (cultural and natural reserve). Karena itu, pemerintah harus mendirikan community center Kebudayaan Suku Modo di Pulau Komodo yang dipadukan dengan kunjungan wisata alam.

Kelima, terkait dengan penguatan konservasi dan pariwisata berbasis alam dan komunitas. Secara konkret Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menaikkan anggaran BTNK yang saat ini hanya 20 milyar per tahun (lebih kecil dari APBN untuk pembangunan trotoar di Labuan Bajo) menjadi 5x lipat (100 milyar). Masyarakat juga meminta perhatian pada pendidikan dasar dan menengah di Komodo, termasuk pendirian SMA yang saat ini masih dihalangi, peningkatan fasilitas kesehatan, perbaikan dermaga dan air bersih.

 

Adapun beberapa poin tuntutan kami dalam Rapar Dengar Pendapat (RDP) tersebut yakni, menuntut:

  1. Melakukan revisi pembangunan infrastruktur yang serampangan di habitat Komodo.
  2. Mencabut izin semua perusahaan di dalam habitat Komodo; semua hotel dan resort cukup di luar kawasan.
  3. Jangan singkirkan warga Komodo demi investasi.
  4. Hormati hak-hak agraria dan kebudayaan Ata Modo.
  5. Perkuat upaya-upaya konservasi, dengan tingkatkan anggaran BTNK, dan memperhatikan pendidikan dan fasilitas kesehatan warga di dalam kawasan.

Demikian siaran pers ini kami sampaikan untuk bisa dipahami oleh semua pihak. Kami meminta dukungan dari semua pihak untuk turut berjuang bersama masyarakat Pulau Komodo yang tengah terancamn akibat pembangunan Kawasan Strategis Nasional Pariwisata (KSPN) Pulau Komodo.

Jakarta, 25 November 2020

 

Hormat Kami,

  • Garda Pemuda Komodo
  • Sunspirit for Justice and Peace
  • Konsorsium Pembaruan Agraria

 

Narahubung:

  • Akbar Al Ayyubi – 0813-3756-8705
  • Venan Hariyanto - 0812-3889-3473
  • Dewi Kartika - 0813-9447-5484

 

Siaran Pers Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934