Siaran Pers Konsorsium Pembaruan Agraria Atas Pertemuan Presiden dengan Aktivis Reforma Agraria

Assalamu’alaikum wr., wb,, salam sejahtera rekan-rekan semua,

Pada kesempatan ini, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) ingin menyampaikan siaran persnya terkait pertemuan Presiden dengan KPA dan sejumlah pimpinan organisasi rakyat dan NGO pada Hari Senin, 23 November 2020 di Istana Negara. Hal ini dipandang perlu mengingat ada banyak permintaan informasi dan pertanyaan dari jaringan serta media massa atas sikap KPA yang memilih menghadiri undangan tersebut. Siaran pers ini juga untuk memperjelas kesimpangsiuran informasi mengenai topik yang dibahas dalam pertemuan, hasil pertemuan dan bagaimana penyikapan kami pasca pertemuan.

Pada hari Kamis (19/11), KPA menerima telpon dan undangan whats-app dari Protokoler Kepresiden perihal undangan Presiden kepada 10 Aktivis Reforma Agraria, termasuk pimpinan KPA. Dalam mengambil keputusan, saya selaku pimpinan telah berkonsultasi dengan struktur pengurus di internal organisasi, baik Dewan Nasional dan perwakilan pimpinan organisasi tani yang terhimpun di KPA.

Dasar utama kehadiran KPA: 1) Topik pertemuan yang dibahas adalah tentang Reforma Agraria, oleh sebab itu sebagai organisasi yang didirikan dengan mandat mendesakkan dan memperjuangkan agenda Reforna Agraria maka pertemuan penting dihadiri; 2) Kita berada dalam situasi politik dimana selama 6 (enam) tahun terakhir ada banyak penyimpangan yang dilakukan elit kekuasaan mengatasnamakan Reforma Agraria; 3) Ada kemacetan luar biasa realisasi pengakuan hak atas tanah dan penyelesaian konflik agraria, tanah-tanah LPRA Anggota KPA, yang diikuti peristiwa penggusuran dan kekerasan terhadap anggota kami; 4) Ada ancaman lebih besar terhadap nasib mayoritas kaum tani dan masyarakat agraris di desa akibat berlakunya UU Cipta Kerja; dan 5) Kehadiran representasi organisasi merupakan Keputusan Dewan Nasional dan Sekretariat Nasional KPA.

Atas dasar hal-hal tersebut, untuk melengkapi langkah perjuangan, selain lewat rilis-rilis sikap politik, opini di media massa, dan lewat aksi-aksi demontrasi secara nasional baik di Jakarta maupun di daerah-daerah yang telah dijalankan KPA selama ini, kami memandang penting untuk menyampaikan kritik KPA secara langsung kepada pucuk kekuasaan,

Dalam pertemuan tersebut, selain KPA, hadir juga pimpinan Serikat Petani Indonesia (SPI), Aliansi Petani Indonesia (API), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), dan rekan-rekan pimpinan lainnya, juga pegiat perhutanan sosial.

Dari wakil organisasi yang hadir, KPA diminta yang pertama kali membuka dan menyampaikan pandangannya terkait reforma agraria. Kami memulainya dengan memberi pengantar bahwa apa yang akan disampaikan KPA kepada Presiden BUKAN KABAR BAIK tentang pelaksanaan Reforma Agraria, BUKAN juga cerita sukses petani sebab telah diakui hak-hak wilayah hidupnya. Namun secara khusus dalam kesempatan itu kami nyatakan, bahwa apa yang akan disampaikan (sayangnya) masih sama, seperti tahun lalu ketika bertemu dengan Presiden di Aksi Hari Tani Nasional (HTN) 2019, atau seperti tahun-tahun sebelumnya, bahwa belum ada perubahan signifikan dan fundamental atas problem-problem agraria rakyat. Justru yang ada berupa kemunduran besar.

Masalah pokok yang disampaikan KPA

Ada sekitar 8 (delapan) poin kritik substansial dan masalah utama Reforna Agraria yang KPA sampaikan kepada Presiden dalam kesempatan tersebut: 

Poin Pertama. Kami menyampaikan bahwa Realisasi Reforma Agraria oleh pemerintah tidak bergerak seperti yang diinginkan masyarakat, khususnya kaum petani dan Gerakan Reforma Agraria. Sama seperti sebelumnya, ketika Presiden berkunjung ke lapangan, dimana Reforma Agraria masih dimaknai dan dipraktekan dengan cara membagikan sertifikat kepada masyarakat, hanya sebatas pekerjaan rutin administrasi pertanahan Kementerian ATR/BPN, tanpa adanya proses reform yang menjadi prinsip dan tujuan pokok Reforma Agraria. Tidak ada upaya restrukturisasi atas penguasaan tanah bagi kepentingan petani kecil (gurem), penggarap, dan buruh tani tak bertanah. Tanpa penyelesaian kasus-kasus konflik agraria yang bersifat struktural. Padahal ada banyak wilayah-wilayah masyarakat, yang sebenarnya harus segera diakui haknya dan dibebaskan dari klaim-klaim konsesi. 

Poin Kedua. Masalah dari sisi kelembagaan pelaksana Reforma Agraria yang bernama Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Kelembagaan ini harusnya dipimpin langsung oleh seorang Presiden, sesuai kesepakatan pertemuan Presiden dengan KNPA pada 24 September 2019 di Aksi Hari Tani Nasional (HTN). Justru, pasca HTN 2019 Presiden mengambil langkah mundur, dengan diturunkannya derajat kepemimpinan pelaksana Reforma Agraria dari setingkat menteri kepada setingkat Wakil Menteri (Wamen) di Kementerian ATR/BPN. Kami sampaikan bahwa Pejabat Wamen yang ditunjuk Presiden terbukti tidak perform dalam hal penguasaan masalah reforma agraria, tidak memiliki pemahaman tentang kelompok Gerakan Reforma Agraria (GRA) dan organisasi tani. Juga tidak memiliki keinginan untuk mengkonsolidasikan ragam kelompok dengan benar dan beretika. Bahkan di lapangan bersikap anti aktivis dan kontraproduktif terhadap proses-proses Reforma Agraria yang sudah/tengah berjalan dengan kementerian, dan/atau tengah diperjuangkan oleh organisasi tani Anggota KPA dan GRA.

Poin Ketiga. Ada problem struktural lama yang penyelesaiannya mengalami kemacetan. Tanah-tanah masyarakat yang masih dikuasai oleh klaim-klaim kawasan hutan dan BUMN berupa perkampungan, desa-desa definitif, tanah persawahan, kebun rakyat yang harusnya segera dibebaskan dan dilepaskan oleh Negara. Utamanya, wilayah-wilayah konflik agraria, yang puluhan tahun tumpang-tindih dan berhadap-hadapan dengan Perhutani dan PTPN.

Kami mengingatkan kepada Presiden, contoh kejadian petani Sei Mencirim dan Simalingkar yang terpaksa berjalan kaki dari kampungnya di Sumut ke Jakarta hanya untuk didengar dan mendapat solusi penyelesaian akibat kebuntuan puluhan tahun. Pertanyaan KPA kepada Presiden dalam pertemuan tersebut, apakah petani semua dari penjuru Tanah-Air harus sampai berjalan kaki kembali menuntut reforma agraria? Sebab tak ada kepemimpinan yang jelas dari Negara untuk menuntaskan problem riil agraria di bawah.

Poin Keempat. KPA menyampaikan bahwa sudah berulangkali memberikan solusi kepada pemerintah. Kembali kami menunjukkan dokumen tebal berisi Lokasi-lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) dari Anggota KPA sebanyak 502 desa seluas lebih dari 665 ribu hektar yang dikuasai dan ditempati oleh 195 ribu keluarga di 98 kabupaten di 20 provinsi. Sejak 2016, dokumen LPRA telah berulangkali disampaikan kepada Presiden. Sudah sampai di meja-meja Menteri ATR/BPN, Menteri LHK, Menko Perekonomian, Kepala KSP berulang kali. Juga kepada Kementerian BUMN untuk turun tangan menyelesaian LPRA yang berhadapan dengan PTPN. Sayangnya tak ada respon sama sekali dari pihak Kementerian BUMN.

Secara umum, ada kemunduran besar, dalam satu-dua tahun terakhir, dimana Reforma Agraria seolah-olah dijalankan, yang diperparah oleh minimnya pelibatan masyarakat. Tidak ada keterbukaan terhadap GRA dari Kementerian-kementerian di atas, hingga pemerintah tingkat daerah. Alhasil, dari 507 desa/kampung wilayah LPRA, selama 6 (enam) tahun terakhir pemerintahan ini berjalan, baru 5 wilayah rakyat di 5 desa yang betul-betul diselesaikan konfliknya dan diredistribusikan kepada petani dengan hak penuh. Artinya terlalu sedikit tanah rakyat diakui, ketimbang alokasi tanah yang maha dasyat bagi badan-badan usaha raksasa.

Poin Kelima. Kami sampaikan bahwa di tengah belum jelasnya pelaksanaan Reforma Agraria, justru telah lahir UU Cipta Kerja yang mempreteli hak-hak konstitusional rakyat. Secara eksplisit kami sampaikan sangat kecewa, dimana KPA termasuk organisasi yang menolak penuh UU Cipta Kerja. Sebab UU Cipta Kerja bukan saja persoalan ketenagakerjaan yang dihadapi kaum buruh, dan masalah sempit penyediaan lapangan kerja, tetapi KPA menilai ini merupakan produk hukum yang justru anti Reforma Agraria. Sebab, mengukuhkan tanah sebagai barang komoditas yang bebas ditranksasikan oleh para pemilik modal.

Begitu liberalnya, ada banyak UU yang sudah dipreteli Omnibus Law, seperti UU pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang diperluas, UU pangan yang membuka lebih lebar impor pangan. Omnibus Law juga memasukan RUU Pertanahan yang pada 2019 kami tolak. Intinya, UU Cipta Kerja adalah kemunduran jauh dari maksud Presiden menjalankan RA, yang justru akan memperparah ketimpangan dan konflik, oleh karena tanah lagi-lagi diprioritaskan bagi elit bisnis dan perusahaan melalui proyek-proyek pembangunan yang akan menggusur rakyat. Sayangnya sikap protes rakyat di luar tidak didengar.

Poin Keenam. KPA juga menggunakan kesempatan untuk menyampaikan mengenai situasi konflik agraria sebagai manifestasi adanya praktik perampasan tanah yang terus berlangsung, bahkan di masa pandemi. Dari September 2019 s.d September 2020 saja, kami laporkan ada 231 konflik agraria yang meletus di 335 desa di 29 provinsi dengan luasan wilayah terdampak 314 ribu hektar yang dialami lebih dari 179 ribu KK. Konflik-konflik tersebut telah menyebabkan jatuh korban di pihak petani, masyarakat adat dan nelayan, termasuk aktivis agraria dimana ada 14 korban tewas, 1 korban tertembak, 212 dikriminalisasi, dan 32 dianiaya. Jatuhnya korban disebabkan keterlibatan kepolisian dan TNI yang masih menggunakan cara-cara represif dan intimidatif dalam menangani konflik agraria, dan kerap menjadi beking perusahaan. Artinya, tak ada perubahan dari cara pemerintah menangani dan merespon sikap rakyat yang sedang memperjuangkan RA.

Poin Ketujuh. Jika, pemaknaan dan praktik “RA” serta kelembagaan RA/GTRA masih tidak ada perubahan sama sekali, masih dengan cara dan praktik yang sama, masih anti bekerjasama dengan aktivis dan organisasi rakyat, maka ketimpangan, konflik, perampasan tanah dan wilayah adat, kantung-kantung kemiskinan akibat tak adanya jaminan hak atas tanah, serta masalah-masalah lama agraria macam masalah PERHUTANI, PTPN, HTI, HGU yang expired, perkebunan/tanah terlantar masih akan semakin kronis. Akibat lebih luas, gejolak sosial akan semakin meluas, dimana rakyat kembali di ujung tanduk krisis berlapis.

Poin Kedelapan. Kelembagaan RA yang seturut dengan tujuan RA sejati harus mendorong terjadinya restrukturisasi penguasaan sumber-sumber agraria dari penguasaan badan-badan usaha besar kepada rakyat yang menggantungkan hidupnya kepada tanah dan keberlanjutan alam. Kelembagaan RA harus bekerja pada dua ranah pokok, yakni: pertama, penyelesaian konflik agraria struktural di seluruh sektor. Kedua, redistribusi tanah kepada rakyat berupa pelepasan klaim-klaim konsesi (hak/izin) perkebunan dan kehutanan atas wilayah perkampungan, desa-desa dan tanah garapan rakyat.

Kami mengingatkan kembali tentang urgensi perubahan Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang macet sejak tahun lalu. Revisi Perpres RA adalah syarat untuk menghadirkan kelembagaan RA yang otoritatif, lintas sektor dan bersifat ad-hoc, yang dipimpin langsung seorang Presiden sebagai pemimpin negara dan pemerintahan untuk memimpin penyelesaian problem struktural agraria di Indonesia melalui RA.

Setelah menyampaikan 8 (delapan) point pokok di atas, KPA menutupnya dengan mengajukan satu pertanyaan kepada Presiden; kira-kira langkah apa yang hendak Presiden lakukan secara cepat dan benar untuk menjawab masalah-masalah Reforma Agraria yang telah saya sampaikan?  Sebab 6 (enam) tahun reforma agraria yang menjadi aspirasi dan tuntutan rakyat tidak kunjung direalisasikan.

Demikianlah substansi yang disampaikan KPA dalam pertemuan tersebut.

Respon Presiden

Lalu apa respon Presiden terhadap pokok-pokok masalah Reforma Agraria yang kami sampaikan tersebut? Berikut adalah respon dari Presiden:

  1. Presiden menyatakan pengakuan bahwa ada masalah dalam pelaksanaan RA, sebab problem-problem yang disampaikan kami masih sama.
  2. Merespon kemacetan RA, meminta Mensesneg untuk menyelenggarakan Rapat Terbatas (RATAS) Presiden dengan menteri-menteri terkait secara marathon, 2-3 kali Ratas untuk membahas masalah Reforma Agraria.
  3. Menurut Presiden, pemerintah ingin sekali mempercepat Reforma Agraria terkait konflik dengan PTPN, PERHUTANI, termasuk expired HGU dan tanah terlantar;
  4. Terkait kekerasan dan kriminalisasi oleh kepolisian, akan memanggil Kapolri untuk hadir dalam Ratas Reforma Agraria, sehingga kepolisian paham Reforma Agraria dan tidak menyebabkan kekerasan serta diskriminasi kepada masyarakat yang memperjuangkan  a katas tanahnya. 
  5. Presiden (kembali) menyatakan setuju mempimpin pelaksanaan Reforma Agraria dan meminta Mensesneg untuk merevisi Perpres Reforma Agraria.
  6. Pembiayaan (APBN) untuk Reforma Agraria harus diusulkan menteri terkait
  7. Menurut Presiden, UU Cipta Kerja dibuat termasuk untuk mendorong percepatan penyelesaian konflik agraria.

Sikap KPA atas respon Presiden dan penyikapan organisasi ke depan pasca pertemuan

  • Penting dicatat, bagi KPA respon Presiden semacam di atas tentu BUKANLAH HAL BARU. Enam poin pertama di atas yang menjadi respon Presiden telah disampaikan pula kepada KPA dan jaringan KNPA sebelumnya, khususnya pada Aksi Hari Tani Nasional 2019.
  • Tujuan utama kami, 8 (delapan) problem pokok dan penyimpangan atas Reforma Agraria selama enam tahun ini telah tersampaikan langsung. Sebagai prinsip organisasi, kami akan terus menyuarakan dan memberi peringatan tentang krisis agraria yang terjadi, termasuk situasi di lapangan yang dialami oleh Anggota KPA. Juga menyuarakan penyelewengan yang dilakukan elit kekuasaan bersama kroni bisnisnya atas nama Reforma Agraria melalui berbagai cara. Baik langkah perjuangan yang dilakukan di kampung-kampung dimana basis Anggota KPA berada, atau lewat aksi-aksi massa di jalanan di pusat-pusat kekuasaan di nasional dan daerah. Termasuk, dengan cara menyuarakan secara langsung di forum-forum seperti pertemuan dengan Presiden.
  • Atas respon dan pernyataan politik Presiden di atas, KPA akan mengawasi dan mengintervensi sejauh mana “janji lama yang diperbaharui Presiden” tersebut betul-betul akan ditaati, dihormati dan direalisasikan secara konkrit sampai keadilan betul-betul sampai ke tangan rakyat.
  • Sebagai organisasi Gerakan Reforma Agraria di Indonesia, KPA akan tetap menuntut setiap periode kekuasaan, termasuk pemerintahan saat ini untuk tidak mempermainkan agenda Reforma Agraria bagi kepentingan kekuasaan politik sesaat. 
    Kami akan terus menuntut dan mendesakan Reforma Agraria sejati, yang sesuai ideologi Pancasila, UUD 1945, UUPA 1960, dan TAP MPR IX/2001, sebab kedaulatan atas tanah dan keberlanjutan hidup bagi kaum tani dan rakyat miskin adalah hak konstitusional yang wajib dipenuhi oleh Negara.
    Selayaknya pula sebagai bangsa yang merdeka, yang mempunyai harga diri (dignity) dan kedaulatan atas Tanah-Airnya untuk tidak terus-menerus mengobral sumber-sumber agraria, dimana penguasaannya, pengelolaannya, hingga praktik eksploitasinya secara bebas merdeka dilakukan oleh badan-badan usaha raksasa, termasuk badan usaha asing. Sehingga rakyat Indonesia hanya menjadi bangsa kuli kembali di atas tanahnya sendiri.
  • Sambil terus mengkitisi kinerja konkrit pemerintahan terkait agenda Reforma Agraria, KPA bersama Anggota akan terus berjuang melawan liberalisasi dan kapitalisme agaria di Indonesia. Dengan cara bersama-sama Anggota Organisasi Rakyat KPA bergotong-royong menjalankan Reforma Agraria berbasiskan inisiatif rakyat tani dari bawah. Reforma Agraria by leverage ini adalah orientasi perjuangan untuk mempertahankan wilayah dari ancaman besar perampasan tanah dan penggusuran rakyat atas nama proyek-proyek pembangunan yang kolutif, manipulatif dan menghisap kedaulatan agraria rakyat.

Menutup Siaran Pers ini, saya atas nama organisasi mengajak kepada komponen gerakan rakyat; utamanya organisasi tani, organisasi buruh, masyarakat adat, mahasiswa dan pelajar, nelayan, perempuan, serta para aktivis, mari kita membangun solidaritas persatuan nasional, sebab musuh kita semakin besar dan rakus menghisap modal sosial dan sendi-sendi ekonomi kerakyatan.

Demikian hal-hal penting pokok mengenai pertemuan Presiden dengan KPA dan organisasi lainnya untuk diketahui dan disebarkan oleh seluruh komponen Pengurus dan Anggota KPA di berbagai provinsi.

Kami berharap ini menjadi informasi yang utuh bagi Jaringan KPA, serta bagi kawan-kawan media massa.

Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam, wr., wb.

 

Salam Pembaruan Agraria,
Jakarta, 26 November 2020


Dewi Kartika
Sekretaris Jenderal
Konsorsium Pembaruan Agraria

Siaran Pers Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934