Catahu 2020 KPA: Pandemi Covid-19 dan Perampasan Tanah Berskala Besar

Sekretariat Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

Bagian I: Laporan Konflik Agraria di Tengah Situasi Pandemi dan Krisis Ekonomi

Pada hari ini Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) meluncurkan Catatan Akhir Tahun 2020 KPA untuk memotret situasi agraria di Tanah-Air sepanjang tahun 2020. Pada peluncuran pertama ini, telah disampaikan laporan konflik agraria di tengah situasi pandemi dan krisis ekonomi. Berikut adalah ringkasan laporan: 

Ada Anomali 2020: Surplus Konflik Ditengah Ekonomi Minus

Laporan Konflik Agraria Tahun 2020 memperlihatkan anomali wajah konflik agraria di tengah perekonomian yang mengalami minus pertumbuhan. Biasanya, di tengah perekonomian yang mengalami resesi, konflik agraria layaknya juga mengalami trend menurun. Sebab rencana investasi dan ekspansi bisnis berskala besar yang bersifat ‘lapar tanah’ menahan diri, melakukan efisiensi bisnis, modal berkurang signifikan, atau bahkan mengalami kolaps.

Sebaliknya 2020, di tengah minusnya perekonomian nasional dan penerapan PSBB, justru perampasan tanah berskala besar tidak menurun, tetap tinggi, cara-caranya makin tak terkendali.

Situasi di atas menjadi anomali di tengah resesi ekonomi yang melanda hampir sepanjang tahun.  Sebagai perbandingan, pada periode April-September tahun 2019 perekonomian kita mencatat pertumbuhan sebesar 5,01 persen, dan letusan konflik agraria pada periode tersebut tercatat sebanyak 133 letusan konflik. Sementara pada periode yang sama pada 2020, di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai minus 4,4%, ternyata letusan konflik agraria tercatat sebanyak 138. Ternyata, meskipun krisis dan PSBB berlangsung, investasi dan kegiatan bisnis berbasis agraria tetap bekerja secara masif dan represif.

Pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi ternyata tidak menghambat laju perampasan tanah. Di tengah resesi ekonomi rakyat, badan-badan usaha swasta dan negara tidak bisa mengendalikan diri. Justru menjadikan krisis dan pembatasan gerak rakyat, sebagai peluang untuk menggusur masyarakat dari tanahnya, dari syarat-syarat keberlangsungan hidupnya.

Laporan Konflik Agraria 2020

Sepanjang 2020 sedikitnya telah terjadi 241 letusan konflik agraria akibat praktik-praktik perampasan tanah dan penggusuran. Konflik tersebut tersebar di 359 kampung/desa, melibatkan 135.337 KK di atas tanah seluas 624.272,711 hektar.

Letusan-letusan konflik tersebut terjadi di semua sektor. Sektor Perkebunan menjadi penyebab letusan konflik agraria tertinggi sebanyak 122 letusan konflik, kedua Sektor Kehutanan (41), disusul Pembangunan infrastruktur (30), Bisnis properti (20), Pertambangan (12), Fasilitas militer (11), Pesisir dan Pulau-pulau kecil (3) dan Agribisnis (2).

Konflik agraria di sektor perkebunan tercatat naik sebanyak 28 %, dari 87 letusan konflik pada tahun 2019 menjadi 122 kasus pada 2020. Sedangkan, sektor kehutanan mencatat kenaikan hingga 100 %, dari 20 letusan konflik pada 2019 menjadi 41 kasus pada 2020. Secara angka total, konflik agraria dapat disebut menurun. Namun, penurunan tersebut tidak siginfikan hanya 14%, tidak sebanding dengan minusnya pertumbuhan ekonomi yang penurunannya mencapai 200%.

Dari keseluruhan konflik (241), sebanyak 69%-nya terjadi di dua sektor klasik, yaitu perkebunan dan kehutanan. Di Sektor Perkebunan, berdasarkan pemilikan badan usaha, konflik akibat Perkebunan BUMN sebanyak 12 kasus dan perkebunan swasta sebanyak 106 kasus. Sementara jika berdasarkan komoditasnya, perkebunan sawit sebanyak 101 letusan. Selanjutnya diikuti perusahaan perkebunan komoditas tebu, karet, teh, kopi, dan lainnya.

Di sektor kehutanan, letusan konflik agraria sepanjang tahun 2020, terjadi akibat aktivitas perusahaan-perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) sebanyak 34 letusan konflik, hutan lindung 6 konflik, dan perusahaan HPH sebanyak 1 konflik.

Sementara itu, terjadi 30 letusan konflik agraria akibat proyek pembangunan infrastruktur di tahun 2020. Konflik akibat pembangunan infrastruktur tahun ini didominasi oleh beragam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yakni sebanyak 17 letusan konflik. Mulai dari pembangunan jalan tol, bandara, kilang minyak, pelabuhan, hingga akibat pembangunan infrasturktur pendukung pariwisata premium seperti Danau Toba, Labuan Bajo dan Mandalika. Sisanya akibat pembangunan stasiun, bendungan dan gelanggang olah raga (GOR).

Selanjutnya, konflik agraria yang berkaitan dengan fasilitas milter akibat klaim aset TNI sebanyak 9 kasus, pusat latihan tempur (1) dan Lanud (1). Di sektor pesisir kelautan yaitu tambak (1), reklamasi (1) dan pulau kecil (1).

Di sektor bisnis properti, letusan konflik agraria terjadi akibat klaim aset pemerintah (8), pembangunan kawasan perumahan (6), real estate (2), kawasan industri (2), resort (1), dan perkantoran (1). Selanjutnya, konflik agraria di sektor pertambangan didominasi oleh pertambangan semen (4), emas (3), batubara (2), pasir, geotermal dan nikel masing-masing satu kali. Terakhir, di sektor agribisnis diakibatkan oleh pembangunan food estate dan peternakan masing-masing 1 (satu) kasus.

Tahun ini, ada 30 provinsi terdampak konflik agraria, dan Pulau Sumatera mendominasi konflik agraria yang terjadi. Lima besar provinsi dengan letusan konflik agraria terbanyak terjadi di Riau sebanyak 29 letusan konflik, Jambi (21), Sumatra Utara (18), Sumatra Selatan (17) dan Nusa Tenggara Timur sebanyak 16 letusan konflik.

Letusan-letusan konflik agraria di atas, tidak jarang diikuti tindakan kekerasan dan kriminalisasi di lapangan. Sepanjang Januari s/d Desember tahun ini, KPA mencatat setidaknya telah terjadi 134 kasus kriminalisasi (132 korban laki-laki dan 2 perempuan), 19 kali kasus penganiayaan (15 laki-laki dan 4 perempuan), dan 11 orang tewas di wilayah konflik agraria.  Sementara itu, konflik agraria yang berkaitan dengan fasilitas milter akibat atau klaim aset TNI (9), pusat latihan tempur (1) dan Lanud (1). Di sektor pesisir kelautan yaitu tambak (1), reklamasi (1) dan pulau kecil (1). Terakhir, di sektor agribisnis diakibatkan oleh pembangunan food estate dan peternakan masing-masing 1 (satu) kasus.

Jika diakumulasi, sejak tahun 2015 hingga 2020 maka total letusan konflik agraria yang bersifat struktural sebanyak 2.288 kasus. Bagi rakyat, 2020 adalah tahun Perampasan Tanah Berskala Besar. Perampasan tanah berskala besar sepanjang tahun 2020 ini telah membuat petani, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan dan anak-anak di desa dan kota hidup dalam situasi yang semakin buruk.

Kesimpulan

Konflik agraria struktural adalah reaksi dan manifestasi terjadinya praktik-praktik perampasan tanah yang difasilitasi oleh hukum, yang disetir oleh modal. Di tengah minusnya perekonomian nasional perampasan tanah malah meningkat. Aksi-aksi perusahaan di tengah resesi ekonomi ini memperlihatkan bagaimana bisnis-bisnis raksasa yang bersifat “lapar tanah” menggunakan momentum krisis untuk mengakumulasi kekayaannya, mengukuhkan klaim-klaimnya dan memperluas penguasaan tanahnya.

Situasi ini melahirkan krisis berlapis yang dirasakan petani, masyarakat adat, nelayan, dan masyarakat miskin di desa dan kota, yang berada di wilayah-wilayah konflik tersebut. Masyarakat setempat yang menjadi korban konflik agraria dan kekerasan tidak hanya terancam krisis kesehatan, ekonomi dan pangan akibat pandemi Covid-19, namun juga harus berjibaku mempertahankan kampung dan sumber kehidupannya bahkan harus bertaruh nyawa untuk mempertahankan haknya atas tanah.

Enam tahun pemerintahan Joko Widodo, dapat disimpulkan bahwa hambatan terbesar penyelesaian konflik agraria bukan lagi soal lemahnya keinginan politik (political will) untuk menyelesaikan. Akan tetapi sebuah sikap pengabaian dan pembiaran negara terhadap konflik agraria dan dampak-dampak lanjutannya. Pengabaian tersebut adalah cermin bahwa pemerintah juga tidak mau mengakui keberadaan problem struktural ini, yang semakin hari semakin terakumulasi dan akut.

Hingga detik ini, tidak ada usaha serius yang terlembaga, dilakukan secara sistematis, bersifat lintas sektor dan otoritatif untuk menyelesaikan konflik hingga tuntas.

Hingga tahun keenam pemerintahan ini, kami memandang bahwa Pemerintahan Joko Widodo masih gagal memberikan rasa aman, perlindungan dan pemenuhan hak kepada mayoritas petani dan masyarakat kecil, yang telah lama menginginkan adanya penyelesaian konflik dalam kerangka reforma agraria. Puluhan ribu kampung, desa-desa, tanah pertanian, kebun rakyat, pemukiman, fasum dan fasos masyarakat belum kunjung dilepaskan dan dimerdekakan dari klaim-klaim asset BUMN (HGU PTPN, PERHUTANI), perkebunan swasta (HGU terlantar, expired dan aktif), kawasan hutan, asset pemprov, izin HTI, HPH, konflik akibat program transmigrasi dan pengadaan tanah.

Dalam UU Cipta Kerja secara eksplisit terlihat bahwa tanah dan sumber agraria lainnya kembali diprioritaskan untuk kelompok badan-badan usaha skala besar. Justru konflik agraria, perampasan tanah dan ketimpangan sedang difasilitasi oleh UU baru dan ragam RPP turunannya.

Resolusi Konflik Agraria ke Depan

Krisis pandemi dan perampasan tanah berskala besar sepanjang tahun 2020 ini telah membuat petani, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan dan anak-anak dalam komunitas miskin di desa dan kota hidup dalam situasi semakin buruk.

Pemerintahan Joko Widodo harus menyadari bahwa pengabaian penyelesaian konflik agraria dan ketimpangan penguasaan tanah secara terus-menerus pada saatnya akan menuai gejolak sosial, ekonomi dan politik yang lebih besar di masa mendatang.

Oleh sebab itu, mencegah kita menuai gejolak sosial, ekonomi dan politik yang lebih besar di masa mendatang akibat pengabaian-pengabaian di atas, ada tiga langkah yang harus didorong pemerintah:

  1. Perubahan paradigma dalam melihat Konstitusionalitas rakyat atas tanah; konsepsi dan praktik menyimpang atas ‘tanah negara’ dan ‘kawasan hutan’, serta sikap politik pemerintah atas keberadaan konflik agraria itu sendiri untuk diakui sebagai suatu problem struktural.
  2. Membutuhkan terobosan politik untuk menuntaskannya, bukan kembali pada cara-cara lama dan biasa – business as usual. Hal ini mengingatkan kita pada urgensi pembentukan badan khusus untuk penyelesaian konflik agraria yang bersifat struktural, yang seturut dengan tujuan-tujuan reforma agraria.
  3. Dengan begitu proses pelepasan klaim-klaim Negara atas tanah dan badan usaha, yang puluhan tahun menjerat masyarakat dapat dilaksanakan secara konkrit, sistematis, cepat dan tepat sasaran. Mengingat berbagai lembaga pengaduan dan penyelesaian konflik yang ada terbukti tidak menuai hasil yang diharapkan masyarakat luas.
  4. Konflik Agraria juga menandakan kebutuhan mendesak untuk melakukan proses menata-ulang struktur penguasaan tanah dan meredistribusikannya kepada petani dan masyarakat miskin yang tengah mengalami konflik agraria berkepanjangan melalui Reforma Agraria. Sebab itu, dibutuhkan perubahan mendasar terhadap pengkerdilan Reforma Agraria dari sekedar program sertifikasi tanah biasa.

Demikian siaran pers ini kami sampaikan. Bagian I Catahu 2020 KPA selengkapnya dilampirkan.

Semoga catahu ini bermanfaat, dapat membuka mata, berkontribusi menggerakkan arus besar perubahan sistem agraria nasional, dimana konstitusionalitas rakyat kembali menjadi pusarannya.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Jakarta, 6 Januari 2021
Konsorsium Pembaruan Agraria

 

Dewi Kartika
Sekretaris Jenderal

Siaran Pers Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934