Resolusi Musyawarah Nasional VIII Konsorsium Pembaruan Agraria

admin

Reforma Agraria untuk Keselamatan Rakyat

Kami, anggota Konsorsium Pembaruan Agraria yang terdiri dari Organisasi Rakyat Tani, Nelayan, Masyarakat Adat, Perempuan, Organisasi Non Pemerintah (Ornop) yang selama dua hari ini berkumpul dalam acara Musyawarah Nasional VIII KPA dari seluruh wilayah Indonesia secara langsung ataupun online.

Kami berkumpul atas dasar pemikiran:

Bahwa ketimpangan struktur agraria yang selama ini terjadi berupa banyaknya rakyat tidak bertanah ataupun bertanah gurem akan masih terjadi dan semakin tinggi ke depan. Demikian pula pada wilayah pesisir dan kelautan, nelayan tradisional dan nelayan kecil lainnya, akan semakin kehilangan wilayah dan ruang-ruang penunjang penghidupannya. Bukan hanya petani, nelayan dan masyarakat adat sebagai korban. Di dalamnya kaum perempuan dan anak mengalami penindasan berlapis.

Bahwa ketimpangan tersebut terjadi melalui perampasan sumber-sumber agraria rakyat mengakibatkan kekerasan dan pelanggaran HAM yang melibatkan TNI/Polri, Satpol PP hingga kelompok preman.

Kami melihat bahwa pemerintah melalui UU Cipta Kerja semakin mengedepankan tanah, sumber agraria lainnya, jumlah penduduk yang besar sebagai potensi buruh murah sekaligus pasar sebagai titik paling penting dalam menarik investasi, sehingga menghasilkan:

Pada sektor perkebunan, pemerintah terus membuka investasi untuk ekspansi perusahaan perkebunan, khususnya komoditas tebu, sawit, dan karet yang menghasilkan perampasan tanah dan kerusakan lingkungan. Pada pertambangan, pada perambangan mineral (sebagian besar bauksit, nikel, emas) dan batubara semakin dipermudah mendapatkan tanah dengan cara menjamin wilayah rencana operasional mereka di dalam tata ruang. Bahkan, negara juga mengutip royalti yang rendah hingga nol persen kepada perusahaan tambang batubara.

Pertanian Pangan, konsep pertanian skala luas berbasis korporasi yang disebut food estate ini akan semakin banyak dibangun ke depan, akan menggantikan struktur produsen pangan dari berbasis rumah tangga menjadi berbasis korporasi pangan. Ironisnya, wilayah pembangunan food estate ini berada pada wilayah-wilayah yang sesungguhnya membahayakan lingkungan hidup, bahkan menggusur wilayah adat dan desa-desa pertanian.

Pesisir Kelautan, wilayah pesisir, kelautan dan pulau-pulau kecil semakin dipermudah menjadi tempat investasi langsung dengan persyaratan administrasi dan lingkungan yang semakin ramah kepada investor. Sehingga proyek reklamasi pantai, pembukaan wilayah pesisir untuk tambak skala raksasa, pemberian izin tangkap kepada perusahaan penangkapan ikan yang kesemuanya mengancam nelayan tradisional dan komunitas pesisir lainnya semakin mudah diberikan. Selain itu, privatasi pesisir dan pulau-pulau kecil dengan menjadikannya sebagai destinasi wisata berbasis korporasi besar juga semakin dimudahkan.  

Kehutanan, pemerintah masih terus izin penebangan kayu hutan alam di kawasan hutan dan pemberian izin hutan tanaman industri sebagai bisnis utama kehutanan Indonesia. Bahkan tanah-tanah rakyat diklaim sepihak oleh kehutanan tidak juga dikembalikan kepada rakyat.

Kemudian seluruh investasi tanah dan sumber-sumber agraria tersebut diwadahi dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Untuk mempercepatnya, jejaring infrastruktur seperti jalan, rel kereta, pelabuhan, pembangkit listrik, dan bandara dibangun dengan menggunakan judul Proyek Strategis Nasional (PSN). Dengan demikian, proyek ini dapat dengan mudah mendapatkan tanah dengan menggunakan dalih kepentingan umum. Bahkan ke depan akan semakin mudah mendapatkan tanah dengan dibentuknya lembaga Bank Tanah. Modal pembangunan aneka mega proyek ini didapatkan dari hutang luar negeri termasuk dukungan Bank Dunia.

Kami menilai bahwa pemerintah tidak memiliki agenda utama untuk mengatasi ketimpangan sumber-sumber agraria, perampasan tanah yang telah terjadi. Sebab klaim pemerintah menjalankan agenda reforma agraria tidak lebih dari sertifikasi tanah. Sementara operasi koreksi atas ketimpangan tanah dan penyelesaian konflik agraria tidak dilakukan.

Oleh sebab itu, kami mencita-citakan keadilan, kedaulatan dan keselamatan rakyat atas agrarianya. Sudah saatnya kehidupan manusia beserta bumi, air dan kekayaan alam berada dalam tatanan agraria yang adil dan beradab. Transformasi agraria, di pedesaan dan perkotaan ini diupayakan secara bersama-bersama oleh seluruh elemen gerakan rakyat, akademisi pro-reforma agraria, para negarawan dan pemimpin bangsa.

Berdasarkan kondisi dan pandangan organisasi KPA maka SIKAP POLITIK KPA adalah sebagai berikut:

  1. Menuntut pertanggungjawaban negara untuk segera menjalankan kewajibannya melaksanakan reforma agraria sejati sesuai dengan UUD 1945, UUPA 1960 dengan membentuk Badan Otorita Reforma Agraria, menyelesaikan konflik agraria lintas sektor yang berpihak kepada masyarakat korban; dan mewujudkan kedaulatan nasional kedaulatan rakyat atas sumber-sumber agraria.
  2. Pemerintah harus segera meluruskan pelaksanaan Reforma Agraria yang diklaim tengah dilakukan, cara melakukan percepatan redistribusi tanah rakyat penyelesaian konflik agraria harus mengedepankan pemulihan hak-hak rakyat atas tanah sumber-sumber agraria lainnya.
  3. DPR wajib mencabut perundangan-undangan yang mempermudah perampasan tanah dan kriminalisasi rakyat seperti UU Cipta Kerja, UU Minerba, UU P3H, dan peraturan turunannya.
  4. Mengajak seluruh elemen gerakan sosial memperkuat konsolidasi dan kerjasama untuk perjuangan reforma agraria sejati.

 

Bogor, 26 September 2021
 

Peserta Musyawarah Nasional VIII
Konsorsium Pembaruan Agraria

Siaran Pers Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934