Siaran Pers: Hentikan Kriminalisasi dan Perampasan Hak-hak Agraria Warga Cadas Sari – Baros oleh Mayora Group

Pernyatan Sikap Komite Nasional Pembaruan Agraria dan Aliansi Tolak Privatisasi Air
 
Kebijakan privatisasi di sektor agraria terus memakan korban. Minggu lalu, Enam orang warga Cadas Sari – Baros, Serang – Pandeglang, Banten H. Ahmad Buseri, Ustadz Dayat, Ustadz Hasan, H. Nurhadi, Ustadz Uci ditangkap tanpa proses yang jelas. Ke-6 (enam) warga ini dikriminalisasi dengan tuduhan tuduhan penggerakan massa dan pengerusakan. Bahkan tiga diantaranya langsung ditetapkan sebagai tersangka . Warga mengalami tindakan represif dan kriminalisasi saat menuntut hak-hak mereka atas air yang dirampas oleh PT. Tirta Fresindo Mayora Group di Desa Cadas Sari – Baros, Senin, 6 Februari 2017 lalu.
 
Konflik antara warga dengan PT. Tirta Fresindo yang merupakan salah satu anak perusahaan Mayora Group ini berawal pada tahun 2012. Waktu itu pihak perusahaan datang ke dua wilayah di Pandeglang dan Serang yakni Baros dan Cadas Sari berencana akan membangun gudang diwilayah tersebut, sehingga warga kehilangan 17 hektare areal persawahan dari rencana 32 hektar yang akan dibangun perusahaan diperuntukkan sebagai gudang.
 
Namun dengan seketika,  izin areal tersebut berubah menjadi pabrik pengelolaan air minum kemasan setelah mendapat izin dari Dinas Tata Ruang dan Tata Wilayah melalui SK No. 600/548.b/SK-DTKP/XII/2013. Hal ini jelas melanggar Perda Kabupaten Pandeglang No.3/2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pandeglang yang menyatakan bahwa kawasan Cadasari merupakan kawasan lindung geologi, yang memiliki beberapa titik mata air.
 
Disisi lain secara demografi dan monografi wilayah ini juga diisi dengan kearifan lokal, dimana banyak pendidikan pondok pesantren yang melahirkan para ulama-ulama, santri-santri. Bahkan, wilayah ini merupakan sentral kawasan lahan pangan yang berkelanjutan, profesi masyarakat lebih didominasi oleh petani.
 
Sejak saat itu, gelombang penolakan terus berdatangan baik dari masyarakat Cadas Sari dan Baros maupun dari elemen organisasi masyarakat lainya. Dengan berbagai penolakan dan protes yang dilakukan masyarakat tersebut akhirnya Bupati Pandeglang yang waktu itu masih dijabat oleh Erwan Kurtubi mengeluarkan pembatalan ijin Perusahaan melalui SK 0454/1669-BPPT/2014. Pembatalan ini diperkuat dengan himbauan oleh Ketua DPRD Pandeglang agar pembangunan pabrik tersebut dihentikan.
 
Merasa tidak ada tindakan tegas dari pemerintahan Provinsi Banten dan Kabupaten Pandeglang. Pihak perusahaan terus melakukan aktivitasnya dengan melakukan eksploitasi air di wilayah Cadas Sari dan Baros dan tidak mengindahkan SK pencabutan izin yang dikeluarkan Bupati serta himbauan dari DPRD Pandeglang tersebut.
 
Tanggal 11 November 2016, ratusan kiai dan santri yang tergabung dalam Jam’iyatul Muslimin Provinsi Banten melakukan istighosah di area Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), tepatnya di samping Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten. Istighosah ini merupakan buntut dari kekecewaan warga atas kelakuan perusahaan yang tidak kunjung menghentikan kegiatannya.
 
Menyikapi tuntutan warga tersebut, pihak DPRD Banten akhirnya mengeluarkan pokok-pokok pikiran yang beberapa diantaranya:
 
PT Tirta Fresindo Jaya agar menghormati surat Bupati Pandeglang atas nama Erwan Kurtubi No. 0454/1669-BPPT/ 2014 tertanggal 21 November 2014 perihal penghentian kegiatan investasi PT. Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group)
Agar PT. Tirta Fresindo Jaya segera menghentikan aktivitas kegiatanya
Kepada Bupati Pandeglang yang saat ini dijabat oleh Irna Narulita dan Jajaran SKPD terkait Pemda Pandeglang untuk segera dapat mengambil langkah -langkah guna menghentikan kegiatan PT. Tirta Fresindo Jaya.
Kepada aparat kepolisian agar dapat membantu untuk menghentikan kegiatan PT. Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group) dilokasi sebagai mana maksud.
Namun, pihak perusahaan tetap tidak mengindahkan pokok-pokok pikiran DPRD Banten tersebut dan tetap melakukan aktivitasnya di lapangan seperti biasa. Merasa dipermainkan dan dibodohi, pada tanggal 6 Pebruari 2017 warga yang tergabung Cadas Sari – Baros, kembali bergerak menuju pendopo Bupati Pandeglang. Sekitar 300 warga ini ingin berdiskusi dengan Bupati Pandeglang, yakni IIrna Narulita.
 
Namun, kedatangan warga tidak digubris sehingga warga merasa kecewa dengan melampiaskan kemarahan mereka ke pabrik air minum PT. Tirta Fresindo Jaya. Aksi ini akhirnya berujung dengan penangkapan 6 (enam) orang warga Cadas Sari – Baros dengan tiga orang ditetapkan sebagai tersangka tanpa ada proses surat panggilan dan BAP sebelumnya. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih melakukan penyisiran ke kampung-kampung dan meneror warga di dua desa ini. Situasi tersebut melahirkan keresahan di antara warga.
 
Kami yang tergabung dan Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) dan Aliansi Tolak Privatisasi Air menilai bahwa tindakan sepihak yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian ini merupakan tindakan penyimpangan dari kewenangan yang mereka miliki. Warga Cadas Sari – Baros bukanlah kriminal, namun mereka merupakan korban dari kebijakan privatisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Pandeglang sehingga kehilangan hak-hak agraria mereka berupa tanah dan air. Kami melihat ini sebagai perbuatan tersistematis untuk menggusur warga  tempat dan ruang hidup mereka
 
Situasi agraria Nasional semakin buruk khususnya hak warga Negara atas air semakin terancam di mana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan telah menyerahkan Naskah Akademik RUU SDA kepada Ketua Komisi V pada Kamis, 26 Januari 2017 sebagai ganti dari UU No.7 Tahun 2004 yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi lewat Putusan No.85/PUU-XI/2013.
 
UU Sumberdaya Air merupakan salah satu UU yang disusun melalui pinjaman program Bank Dunia (Water Resources Sector Adjustment Loan) sebesar US$ 300 juta.  UU ini juga didasari atas cara pandang baru terhadap air, yaitu air sebagai barang ekonomi yang mendorong terjadinya komersialisasi, komodifikasi dan privatisasi air. Sebagai turunan,  tentu saja air sebagai barang ekonomi menjadi landasan utama dalam menyusun UU Sumberdaya Air.
 
Mengacu konstitusi agraria kita, bahwa bumi, termasuk tanah, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, merupakan sumber kekayaan agraria yang harus dilindungi oleh Negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat sesuai Pasal 33 UUD 1945 dan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5/1960.
 
Warga Cadas Air dan Baros yang sebagian besar merupakan petani juga telah dijamin oleh UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU Perlintan) dalam bentuk kepastian hak atas tanah dan lahan pertaniannya. Hak agraria petani Cadas Sari – Baros juga dilindungi UU No.41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dimana aktivitas pembangunan lainnya harus menjamin perlindungan fungsi lahan pertanian yang ada.
 
Menyikapi situasi di atas, kami yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) dan Aliansi Tolak Privatisasi Air menuntut:
 
Pihak Kepolisan Polda Banten dan Polres Pandeglang agar segera Membebaskan tiga orang warga Cadas Sari – Baros yang telah ditetapkan sebagai tersangka tanpa proses hukum yang jelas.
Pihak Kepolisian Polda Banten dan Polda Pandeglang untuk segera menghentikan tindakan penyisiran yang dilakukan ke rumah-rumah warga sehingga meninggalkan teror dan ketakutan di kalangan warga.
Pihak Kepolisian Polda Banten dan Polres Pandeglang untuk segera memproses tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT. Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group) yang telah merampas hak-hak agraria warga Cadas Sari – Baros.
PT Tirta Fresindo Jaya agar menghormati surat Bupati Pandeglang ( Erwan Kurtubi) No. 0454/1669-BPPT/ 2014 tertanggal 21 November 2014 perihal penghentian kegiatan investasi PT. Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group).
Kepada Bupati Pandeglang (Irna Narulita) dan Jajaran SKPD terkait Pemda Pandeglang untuk segera dapat mengambil langkah -langkah guna menghentikan kegiatan PT. Tirta Fresindo Jaya.
Kepada pemerintah Indonesia, dalam hal ini khususnya Kementrian PUPR agar Menghentikan praktek penyusunan Kebijakan yang tertutup dan mengabaikan masukan masyarakat serta perintah Konstitusi yang telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusidengan menghindari terjadinya kembali praktek “Swastanisasi Terselubung” yang dilegalisir lewat produk perundangan melalui RUU Sumber Daya Air.
Presiden Jokowi, Gubernur dan Bupati harus menjamin prioritas pemenuhan dan penghormatan hak-hak dasar warga Cadas Sari – Baros atas kekayaan agraria (bumi; tanah, air, udara dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya), sebagai sumber keberlangsungan dan keberlanjutan hidupnya, baik sebagai petani di sekitar wilayah kawasan Cadasari sebagaimana telah diatur oleh konstitusi;
Mengajak seluruh elemen bangsa, publik secara luas khusunsya masyarakat Banteng untuk bersama-sama mengawal dan menjadi bagian dari perjuangan warga Cadas Sari dan Baros, memastikan keadilan agraria di wilayah Cadas Sari dan Baros dapat dipenuhi.
Demikian pernyataan ini kami sampaikan kepada semua pihak terkait untuk segera ditindaklanjuti dalam menjaga hak-hak agraria dan keberlangsungan hidup warga Cadas Sari – Baros Mari bersama-sama terus kita kawal perjuangan warga Cadas Sari – Baros untuk menyelamatkan tanah, air dan ruang hidup mereka.
 
Jakarta, 13 Februari 2017
 
 
 
Hormat Kami
 
Komite Nasional Pembaruan Agraria dan Aliansi Tolak Privatisasi Air
 
KPA – WALHI – Bina Desa  – AGRA – IHCS – SAINS – KRuHA – Jaka Tani – SPDD – LHB KJR – LBH RB – LBH MA – FPPI – STN Banten – UMC – Sabda Alam

Siaran Pers Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934