Perkuat Persatuan Rakyat, Tolak Rezim Pasar Bebas Perampas Tanah Rakyat, Tolak Pembangunan Bandara Kulonprogo

Siaran Gerakan Solidaritas Tolak Bandara (GESTOB)
 
Yogyakarta (GESTOB) – Peletakan batu pertama (groundbreaking) yang menandai dimulainya pembangunan fisik bandara atau New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulonprogo dijadwalkan Senin, 23 Januari 2017. Jadwal ini adalah keputusan rapat tertutup antara Pemprov DIY, Pemkab Kulonprogo, dan Angkasa Pura.
 
Proses rapat tertutup sekali lagi membuktikan bahwa pembangunan NYIA tidak melibatkan persetujuan warga di Kecamatan Temon dan di manapun di DIY. Implikasi langsung pembangunan NYIA merugikan warga karena beberapa aspek yakni terancamnya stabilitas lingkungan alam dan sosial di kawasan rawan bencana alam padahal penetapan kawasan tersebut diatur dalam tata ruang Kulonprogo, dirampasnya lahan untuk bandara meskipun lahan tersebut sangat produktif, prosedur perizinan dan studi kelayakan cacat hukum dan cacat akademik, serta meluapnya bencana sosial karena perpecahan warga di Kecamatan Temon.
 
Untuk membangun landasan pacu bandara, Angkasa Pura membutuhkan lahan seluas 637 Hektar. Akibatnya, 2.875 Kepala Keluarga (KK) langsung kehilangan lahan dan tempat tinggal. Setelah proses pengukuran dan pembebasan lahan berlangsung, langsung ada 11.500 jiwa di enam desa yang terkatung-katung karena janji relokasi. Proses ganti rugi yang diperhalus menjadi “ganti untung” tersendat dan penyediaan lahan pengganti, rumah, berikut penyediaan sarana prasarana pendukung, tidak kunjung diterima. Hal ini mengecewakan dan merugikan warga terdampak langsung. Upaya Angkasa Pura, Pemprov DIY, dan Pemkab Kulonprogo membentuk opini publik di media cetak dan elektronik semakin menghimpit perjuangan warga yang mempertahankan ruang hidupnya.
 
Masih ada warga yang dengan tegas menolak tanpa syarat di lokasi landasan pacu, yang terdampak Kota Bandara, dan di daerah-daerah lain di DIY. Wahana Tri Tunggal (WTT) yang mewadahi warga terdampak langsung di Kecamatan Temon konsisten berjuang menolak bandara. WTT menolak sosialisasi, negosiasi, iming-iming Angkasa Pura untuk lapangan kerja manual/buruh bandara, dan prosedur penitipan uang di pengadilan yang melegitimasi penggusuran (konsinyasi).
 
WTT gigih menempuh berbagai cara, mulai dari audiensi dengan Gubernur, DPRD, dan apapun instansi negara agar proyek bandara Kulonprogo (NYIA) berhenti. WTT adalah warga asli Temon yang puluhan tahun menghidupi Kulonprogo, DIY, dan Indonesia. WTT sudah sejahtera tanpa bandara dan tidak punya kendala aksesibilitas terkait transportasi udara. Lahan milik pribadi dan komunal yang digarap WTT selama ini telah menjamin kehidupan warga Kecamatan Temon dan warga-warga lain yang turut menggarap lahan-lahan pesisir yang produktif.
 
WTT sebagai petani tidak pernah menadahkan tangan pada negara untuk bantuan pertanian. WTT sebagai pekerja dan pedagang menghidupi perekonomian keluarga masing-masing dengan kesadaran penuh bahwa tanpa kedaulatan lahan, kebudayaan dan peradaban manusia akan runtuh. Sampai saat ini aspirasi warga WTT diredam oleh aparat hukum dengan kekerasan dan dilemahkan oleh aparat pemerintah dengan janji palsu pertumbuhan ekonomi. Cita-cita menggaet pengusaha bermodal besar membuat aparat negara dan Angkasa Pura sangat bernafsu melakukan pembangunan NYIA dan Kota Bandara.
 
WTT mencatat hasil sejumlah 30 ton cabai, 30 ton semangka, 60 ton melon, 30 ton gambas dan 45 ton terong per hektare siap panen setiap tahun. Maka, pembentukan opini publik bahwa bandara akan dibangun di atas lahan berproduktivitas rendah adalah penyesatan. Terbukti di lokasi-lokasi lain di mana industri berat dan pertambangan diizinkan beroperasi di Kulonprogo, tingkat perekonomian rakyat tidak tumbuh, rakyat tidak sejahtera, dan diliputi kekecewaan sehingga banyak yang memutuskan untuk mengadu nasib ke kota-kota besar lantas menambah jumlah rakyat miskin kota.
 
Tidak kalah pentingnya, rencana Kota Bandara (Aerocity) hanya akan mempertajam ketimpangan ekonomi di DIY. Data BPS 2016 menyebutkan ketimpangan ekonomi DIY adalah yang tertinggi kedua setelah Papua Barat.
 
Keberadaan Kota Bandara hanya akan menumpukkan modal di titik-titik tertentu atas nama pariwisata alam maupun taman hiburan, penyewaan lahan untuk hotel/apartemen/kantor/pabrik, Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang steril dan hanya bisa diakses oleh pengguna bandara. Kota Bandara akan membuktikan bahwa tidak hanya di kota-kota besar, dari desa-desa pun rakyat akan disingkirkan karena taraf pendidikan dan kemampuan ekonomi mereka.
 
Janji serapan tenaga kerja dari Angkasa Pura maupun pengusaha industri pariwisata hanya akan menjadikan rakyat yang sejahtera sebagai petani maupun pedagang kecil sebagai buruh manual. Banyak orang akan kehilangan pekerjaan dan harga diri karena harus mengabdi pada perusahaan multinasional. Tingkat kriminalitas akan meningkat di desa karena persaingan hidup yang tadinya hanya konkrit di kota-kota besar.
 
Lebih lanjut, penyelesaian sengketa penetapan lokasi oleh Gubernur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum hanya mengulang rangkaian kisah suram penggusuran di Indonesia. Prosedur penetapan lokasi dipercepat oleh Gubernur dengan mengeluarkan Izin Penetapan Lokasi (IPL) yang mendahului pertimbangan dampak lingkungan (AMDAL).
 
Gubernur yang seharusnya berperan sebagai pengayom rakyat karena masih menjabat Sultan Ngayogyakarta, HB X mengeluarkan Surat  68/KEP/2015 dan menginisiasi IPL Menteri Perhubungan nomor KP.1164, tanpa AMDAL. Karena itulah rakyat tahu ada upaya penistaan terhadap aturan hukum yang berdasarkan PP Nomor 40 Tahun 2012 pasal 2 ayat 2. Pelanggaran hukum terbukti nyata karena seharusnya studi kelayakan lingkungan melalui AMDAL berlangsung sebelum IPL terbit. Maka sekali lagi rakyat dikecewakan aparat negara yang membolehkan segala cara untuk mempercepat pembangunan fisik.
 
Proyek ambisius ini telah melakukan banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menegakkan 10 (sepuluh) hak asasi manusia bagi setiap Warga Negara Republik Indonesia. Hak untuk hidup, hak untuk memperoleh keadilan, hak atas kesejahteraan, hak wanita, dan hak anak telah dilanggar oleh aparat negara dalam upayanya menyelenggarakan dan mempercepat pembangunan. Aparat negara harus bekerja sungguh-sungguh atas nama rakyat, bukan pemodal. Aparat negara harus menghentikan proyek New Yogyakarta International Airport.
 
Maka dari itu, kami dari Gerakan Solidaritas Tolak Bandara (Gestob) menuntut:
 
Hentikan pembangunan bandara (NYIA) di Kulon Progo
Gagalkan rencana Kota Bandara di Kulon Progo
Cabut IPL Gubernur nomor 68/KEP/2015 dan Menteri Perhubungan nomor KP.1164
Cabut Peraturan Daerah (Perda) Kulon Progo Nomor 1 tahun 2012
Cabut Undang-Undang Keistimewaan (UUK) nomor 13 tahun 2012
Cabut Perdais Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten
Wujudkan Reforma Agraria sejati
Hentikan perampasan tanah dan monopoli tanah rakyat
Hentikan kriminalisasi gerakan rakyat
Usut tuntas pelanggaran HAM
Tarik militer dari ranah agraria
Tarik seluruh militer organik dan non organik dari tanah Papua
Tolak pemberlakuan sistem pasar bebas
Wujudkan sistem pendidikan yang ilmiah, demokratis dan mengabdi pada rakyat.
Macetkan modal yang mendukung komodifikasi alam dan kebudayaan berkedok pariwisata
Wujudkan kedaulatan sumber daya alam bagi seluruh rakyat Indonesia
Narahubung:
 
Restu ( 085842690699)

Siaran Pers Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934