Pers Rilis: KPA Mengutuk Tindakan Represif Pembongkaran Tenda Perjuangan Sedulur Kendeng

Jakarta, 23 Desember 2016 – Jum’at, (23/12) atau Hari ke-5 tenda perjuangan sedulur-sedulur Kendeng yang menolak semen dibongkar. Pendirian tenda ini guna menuntut Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA) No. 99 PK/TUN/2016 yang meminta Ganjar untuk mencabut izin lingkungan PT. Semen Indonesia di Rembang.
 
Tenda mereka dibongkar oleh Satpol PP dengan alasan mengganggu kenyamanan pengguna jalan dan mengakibatkan pemandangan kota menjadi kumuh. Padahal, tenda perjuangan yang telah berdiri sejak Senin, (19/12) tersebut selama ini berlangsung tertib, sebagaimana aksi-aksi sebelumnya. Namun, aksi tertib rakyatnya tersebut dijawab dengan mengerahkan aparat untuk mengusir dan membongkar tenda  mereka oleh Ganjar.
 
Menurut keterangan dari kawan-kawan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), Insiden ini dimulai pagi, sekitar pukul 08.00 WIB, massa aksi dihalangi untuk mendirikan tenda oleh Polrestabes Kota Semarang dengan alasan mengganggu pedestrian dan kumuh. Alasan ini tentu merupakan alasan yang dicari-cari untuk membenarkan tindakan pelarangan penyampaian pendapat di muka umum. Namun, lantaran aksi ini diadakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, akhirnya pihak Polrestabes membiarkan pendirian tenda.
 
“Kemudian, sekitar pukul 11.20 WIB, massa aksi yang menolak pabrik semen didatangi oleh Satpol PP Kota Semarang dan diminta untuk membongkar tenda yang telah didirikan. Tanpa menyebutkan dasar hukum sebelum melakukan pembongkaran tenda, Satpol PP Kota Semarang kemudian membongkar tenda yang digunakan warga untuk berteduh, beserta properti aksi seperti bendera, poster, dan lain-lain. Semuanya disita oleh Satpol PP.”
 
“Beberapa personel Satpol PP Kota Semarang pun saat ditanya mengenai dasar hukum pembongkaran tenda, mengaku tidak tahu dan tampak bingung. Akhirnya, paska pembongkaran tenda, Mudzakir, Komandan Regu Satpol PP yang bertugas membongkar tenda, menyatakan bahwa dasar pembongkaran tenda adalah Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Ditanya lebih jauh mengenai pasal yang dilanggar oleh massa aksi, Satpol PP Kota Semarang tidak dapat menjelaskan lebih lanjut, dan memasuki kantor Gubernur tanpa memeberitahu dasar hukum pembongkaran tenda.”
 
Setelah sebelumnya melakukan siasat untuk tidak mematuhi putusan MA dan mengeluarkan izin baru pembangunan pabrik dengan dalih tidak membacanya. Kali ini, Ganjar kembali bersiasat menggunakan dalih peraturan daerah yang tidak mampu ia jelaskan untuk membungkam suara rakyatnya sendiri yang menuntut dia untuk mematuhi putusan MA dengan cara mengusir dan membongkar tenda sedulur-sedulur Kendeng. Tampaknya Ganjar semakin kalap dengan rencana pembangunan PT. Semen Indonesia. Segala putusan dan peraturan hukum disiasati, suara rakyatnya dibungkam.
 
Atas Insiden ini, Dewi Kartika, Sekjend KPA, menilai bahwa tindakan pembubaran paksa ini sekali lagi menunjukkan Ganjar Pranowo bersikukuh membela perusahaan semen yang sarat  kepentingan  ekonomi ketimbang membela kepentingan petani Kendeng.
 
“Sekali lagi kita menyaksikan wajah buruk kebijakan agraria terjadi atas Rembang, dipertontonkan oleh pejabat publik.” Hal ini sangat kontradiktif dengan penghargaan pin “He for She” yang disematkan oleh Presiden Jokowi kepada Gubernur Ganjar Pranowo dalam peringatan Hari Ibu (22/12) sebagai pejabat publik yang berprestasi membela hak-hak perempuan. Terbukti Gubernur tidak melihat dampak luas keputusannya atas Rembang terhadap para perempuan Kendeng yang terus menerus memperjuangkan tanah-airnya.
 
Sangat disayangkan, ketika Ganjar Pranowo melakukan tindakan represif terhadap perempuan-perempuan Kendeng dan praktek-praktek pengkhianatan terhadap hak-hak agraria rakyatnya. Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia justru tidak mengambil sikap tegas dan malah memberi penghargaan kepada Ganjar sebagai pejabat publik yang dinilai telah berhasil menghentikan kekerasan terhadap perempuan. Tindakan ini mensinyalir bahwa Negara telah melegitimasi perbuatan Ganjar yang telah melecehkan hak-hak agraria para perempuan Kendeng.
 
Atas kejadian tersebut, dengan ini KPA mengecam segala bentuk siasat dan sikap represif yang dilakukan oleh Ganjar kepada Ibu-ibu dan para sedulur Kendeng dan menuntut Presiden Jokowi untuk segera bertindak tegas dengan menjamin penegakan hukum dan keadilan agraria bagi petani Kendeng dan mencabut pin “He for She” yang telah ia sematkan kepada Ganjar Pranowo.
 
Kami juga menuntut agar pemberian izin baru lingkungan untuk pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia dicabut dan tidak akan lagi dikeluarkan. Kemudian segala bentuk pembangunan (sektor tambang dan sektor lainnya), yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi haruslah selaras, bahkan tidak bersifat mengingkari, dengan rencana pembangunan lainnya yang memegang prinsip keadilan, kesejahteraan dan keberlanjutan, yakni kebijakan reforma agraria sejati, kedaulatan pangan dan perlindungan hak-hak petani.
 
Jakarta, 23 Desember 2016
 
 
 
Dewi Kartika,
 
Sekretariat Jenderal
 
Konsorsium Pembaruan Agraria

Siaran Pers Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934