Tanggapan KPA atas Pernyataan Menteri Sofyan Djalil

“Menteri ATR/Kepala BPN Jangan Sembrono Jalankan UU”????
 
Jakarta (kpa.or.id) – Aspirasi rakyat dijawab dengan tudingan, hingga pemutarbalikkan fakta. Begitulah kondisi mental rezim pemerintah Jokowi-JK saat ini. Jika sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan bersama wakilnya Deddy Mizwar membuat tuduhan yang mengada-ada terhadap aspirasi masyarakat Sukamulya.
 
Tudingan yang sama kembali datang. Tidak tanggung-tanggung, kali ini tudingan yang tidak berdasar tersebut datang dari seorang Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil. Dalam salah satu berita kbr.id tertanggal 22 November 2016 yang dirilis pada pukul 19.34 WIB dengan judul “Tolak Pembebasan Lahan, Warga Sukamulya Dipersilakan ke Pengadilan”, ia menuduh yang berdemo di Sukamulya bukanlah masyarakat Sukamulya.
 
Menurut Sofyan Djalil, yang demo di Sukamulya adalah Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Masyarakat menerima, jika tidak menerima nilai ganti rugi maka pemerintah akan titipkan uang ganti rugi di pengadilan, tanah akan tetap digusur.
 
Setingkat menteri melakukan pernyataan yang bernada memutarbalikkan fakta, bahkan keluar dari prosedural hukum perundang-undangan yang berlaku. Menteri Sofyan Djalil telah keliru menilai bahwa masyarakat hanya boleh mempersoalkan nilai ganti kerugian. Padahal, UU No.2/2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum juga mengamanatkan pilihan lain yang tersedia bagi warga terdampak, seperti relokasi desa, pemukiman kembali, hingga penyertaan saham jika proyek tersebut diproyeksikan untuk mendapatkan keuntungan.
 
Menteri Sofyan Djalil juga menganggap KPA adalah pihak yang berdemo, menolak pembangunan bandara, sementara rakyat hanya ikut-ikutan. Menteri ATR/BPN harusnya memasang telinga dan mata lebih tajam. Mengapa penolakan membesar. Apakah korupsi dan manipulasi pengadaan tanah yang terjadi di lapangan masuk ke laporan meja menteri.
 
Jika pemaksaan dan pemutarbalikkan fakta terus dilakukan, hingga penyelewengan UU dilakukan dalam pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur. Sebaiknya Menteri Sofyan Jalil dicopot. Sebab proyek infrastruktur Jokowi bisa menjadi mimpi buruk bagi rakyat dan mengakibatkan pemiskinan sistematis terhadap korban gusuran.
 
Surat protes yang dilayangkan kepada Presiden Joko Widodo, dan pelaporan proyek Bandara Kertajati ke Kantor Staf Presiden (KSP) termasuk kepada DPR RI, sesungguhnya adalah niat baik KPA untuk memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur saat ini dijalankan dengan cara yang tidak berubah sejak zaman Orde Baru. Rezim ini harus mengkoreksi hal tersebut. Apalagi koridornya diatur oleh UU.
 
Cara-cara represif, intimidatif dan manipulatif dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur, yang menuntut pembebasan lahan skala besar, dimana rakyat yang terkena dampaknya secara luas harus segera dihentikan.
 
Syofyan Djalil, sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang seharusnya bertanggung jawab terhadap penataan ruang dan konflik-konflik agraria yang marak terjadi akibat pembangunan yang dilakukan tanpa mentaati peraturan yang ada, seperti UU No.12/2012, juga UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Bukannya mencari kambing hitam salah satu pihak seperti KPA, apalagi rakyat yang dalam kasus ini telah menjadi korban.
 
Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika mengecam keras pernyataan Sofyan Djalil tersebut sebagai suatu sikap yang sangat arogan, tidak berprikemanusiaan, dan tidak mencerminkan sikap demokratis bersedia membuka pintu bagi aspirasi rakyat dari bawah.  Tidak pantas setingkat seorang menteri mengeluarkan pernyataan yang tidak berdasar fakta di lapangan, bahkan menuding organisasi KPA. Di sisi lain, terkait proyek BIJB ini menteri hingga gubernur sibuk membuat pernyataan yang memutarbalikkan fakta tanpa mau turun langsung ke lapangan melihat situasi apa yang sebenarnya terjadi. Hak warga Desa Sukamulya atas tanah dan kelanjutan hidup yang layak dilindungi konstitusi.
 
Melalui pernyataan ini, KPA menantang menteri Sofyan Djalil untuk turun langsung ke lokasi-lokasi konflik agraria (red; Sukamulya, Mekarjaya, dan lokasi konflik lainnya), melakukan dialog langsung dengan masyarakat yang terdampak akibat pembangunan yang cenderung merampas hak-hak petani secara sewenang-wenang, sekaligus membuktikan langsung pernyataan sepihak tersebut. Temui warga Sukamulya!
 
KPA menilai sudah selayaknya Presiden Jokowi sebagai pimpinan tertinggi Negara mengganti Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) tersebut. Perlu ada cara baru dari pemerintahan ini dalam menjalankan pembangunannya secara berkeadilan, hingga masyarakat kecil tidak diabaikan apalagi disingkirkan. Namun mereka mendapat kehidupan yang lebih baik dari pembangunan yang dijalankan.
 
Demikian tanggapan ini dibuat agar semua pihak mampu melihat persoalan Desa Sukamulya dan konflik-konflik agraria lainnya, yang sedang terjadi saat ini dengan jernih.
 
Jakarta, 6 November 2016
 
 
 
Dewi Kartika
 
Sekretaris Jendral
 
Konsorsium Pembaruan Agraria
 
link berita terkait;
 
http://kbr.id/berita/11-2016/tolak_pembebasan_lahan__warga_sukamulya_dipersilakan_ke_pengadilan/86951.html

Siaran Pers Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934