Pers Rilis: KPA Mengutuk Keras Tindakan Represif Polisi dalam Proses Penggusuran Lahan Warga Sukamulya

Pihak kepolisian kembali menggunakan cara-cara represif dalam berhadapan dengan rakyat yang terjadi pada hari ini, Kamis (17/11). Mereka melakukan penyerangan dengan menembakkan gas air mata kepada warga Sukamulya yang menolak penggusuran terhadap desa mereka.
 
Dari tindakan penyerangan yang dilakukan oleh pihak polisi dalam proses pengukuran tersebut, telah mengakibatkan jatuhnya korban di pihak warga.
 
Setidaknya, hingga saat ini 6 orang warga Sukamulya atas nama ditangkap Zaenudin, Carsiman, Tarjo, Darni, Sunardi, dan Junen, empat diantaranya langsung dibawa ke Polda Jawa Barat. 16 Orang lainnya terluka akibat terkena serpihan material gas air mata yang dilepaskan oleh pihak Kepolisian. Selain itu, tindakan yang dilakukan polisi terhadap warga telah mengakibatkan 70 ha lahan warga rusak akibat terinjak-injak dan 4 ha mengalami kerusakan parah, satu gubuk dibakar, dan satu posko penjagaan warga dirusak.
 
Lahan yang rusak tersebut berisikan padi yang baru ditanami oleh warga. Hingga malam ini, situasi di Desa Sukamulya masih mencekam. Sementara itu, Polisi sudah berhasil menguasai pemukiman warga dan mendirikan tenda di lokasi malam ini.
 
Situasi ini membuat warga ketakutan dan memilih berkumpul di balai desa karna takut ditangkap apabila pulang ke rumah. Peristiwa ini juga membuat para perempuan dan anak-anak yang berada di desa Sukamulya mengalami ketakutan dan trauma berat.
 
Peristiwa ini diawali pada pukul 08.25 WIB dimana polisi dan warga mulai berhada-hadapan di lahan persawahan, pintu masuk ke desa. Pukul 10.40 WIB aparat kepolisian memasuki areal persawahan, masyarakat melakukan aksi penolakan pengukuran. Negosiasi terjadi di tengah sawah antara polisi dan warga. Terus mendapat hadangan dari warga, pada pukul 12.36 WIB, Polisi mulai melakukan pemukulan dan menembakkan gas air mata.
 
Polisi terus masuk ke pemukiman, hingga pada pukul 15.00 WIB jalur masuk ke desa Sukamulya diblokade oleh  mereka. Terakhir, sekitar pukul 20.WIB polisi mendirikan tenda di wilayah pemukiman warga diringi 11 truk yang mengangkut aparat kepolisian. Situasi inilah yang membuat warga ketakutan dan memutuskan berkumpul di balai desa.
 
Saat peristiwa berlangsung, pihak dari BPN berada di lapangan namun memilih berdiri di belakang barisan berikade aparat tanpa mau melakukan negosiasi dengan warga. Mereka malah mengutus kodim Majalengka, Kapolres Majalengka dan kabag op Polda Jabar untuk melakukan negosiasi.
 
Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengutuk keras tindakan  penyerangan polisi terhadap warga yang mempertahankan desa mereka dari penggusuran yang mengakibatkan jatuhnya korban dipihak warga, baik fisik maupun non-fisik.
 
Rentetan tindakan yang dilakukan oleh aparat ini mengindikasikan bahwa pemerintah Jokowi – JK tidak pernah serius dalam menjalankan kebijakan reforma agraria yang telah ia canangkan dalam program Nawacita dan Strategi Nasional Reforma Agraria. Tindakan tersebut juga telah melanggar UU No. 2/2012 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
 
Atas kejadian tersebut, Dewi Kartika mendesak dengan segera Kementrian ATR/BPN dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menghentikan proses pengukuran hingga ada proses dialog dan mediasi yang terbuka diantara semua pihak terkait; menuntut Kapolda Jawa Barat untuk segera menarik pasukan mereka yang terlibat dalam proses pengukuran paksa; dan membebaskan 6 orang warga yang ditangkap.
 
Jakarta, 17 November 2016
 
Salam Hormat,
 
 
 
Dewi Kartika
 
Sekretaris Jenderal KPA
 
Narahubung:
 
Jakarta
 
-Dewi Kartika (0813 9447 5484)
 
Sukamulya
 
-Untung Saputra (0812 1070 4953),
 
-Syamsudin Wahid (0838 2478 6487)

Siaran Pers Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934