Darurat Agraria Sulawesi Selatan

Pernyataan Sikap Konsorsium Pembaruan Agraria wilayah Sulawesi Selatan, Lembaga Bantuan Hukum Makassar, KontraS Sulawesi, Federasi Petani Sulawesi Selatan, Serikat Petani Massenrempulu, Suara Lingkungan, Yayasan Pendidikan Rakyat Bulukumba.

Merespon pengrusakan lahan-lahan pertanian milik petani di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang oleh PTPN XIV Unit Maroangin. Saat ini HGU PTPN XIV Unit Maroangin sudah selesai sejak tahun 2003 dan aktivitas pengrusakan ini telah terjadi berulang kali, operasiomal PTPN XIV di kabupaten Enrekang ilegal karena sampai saat ini HGU tidak diperpanjang bahkan pemerintah Kabupaten Enrekang telah mengeluarkan surat edaran bawah HGU PTPN XIV tidak akan diperpanjang karena tidak memberi kontribusi pada pemerintah daerah dan menimbulkan konflik pada masyarakat.

Pengrusakan lahan pertanian oleh PTPN XIV yang dibantu oleh aparat POLISI tersebut merupakan sebuah pelanggaran HAM kareana telah terjadi berulang kali oleh salah satu perusahaan BUMN tersebut. Aktifitas PTPN XIV Enrekang tanpa adanya perpanjangan HGU telah melanggar aturan yang ada.

Perampasan ruang hidup petani oleh PTPN XIV telah mencoreng rencana pemerintah untuk melaksanakan reforma agraria sebagaimana yang tertuang dalam NAWACITA pemerintahan Jokowi-JK Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memasukkan reforma agraria sebagai agenda prioritas. Ditambah dalam hal ini, aparat kepolisian telah menyalahi Peraturan Kepala Polisi No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kegiatan ilegal dan perampasan lahan petani oleh PTPN XIV telah menimbulakn efek yang sangat besar bagi masyarakat sekitar yang berdampak atas kegiatan PTPN XIV Enrekang, hak-hak dasar warga negara telah hilang akibat dari aktifitas ilgel PTPN XIV Enrekang, hak atas hidup layak, hak atas rasa aman, hak atas penghasilan yang layak serta hak atas sumber-sumber agraria telah hilang bagi sekian banyak korban PTPN XIV Enrekang.

Melihat kronisnya situasi agraria serta masifnya liberalisasi sumber agraria menunjukan bahwa reforma agraria selama ini telah diselewengkan. Dengan fakta-fakta tersebut di atas, kami menuntut;

  1. Mendesak PTPN XIV Unit Maroangin Enrekang untuk segera menghentikan kegiatan ilegal dan pengrusakan terhadap tanaman produktif milik masyarakat
  2. Mendesak Kapolda Sulawesi Selatan segera menarik satuan pengamanan dari lokasi PTP XIV di Enrekang.
  3. Mendesak Kapolda Sulawesi Selatan agar segera melakukan penindakan terhadap aktifitas pengrusakan lahan pertanian milik masyarakat oleh PTPN XIV Unit Maroangin
  4. Menghimbau kepada seluruh organisasi rakyat dan tani untuk bersatu melawan segala bentuk perampasan tanah dan sumber-sumber agraria rakyat.

Demikianlah pernyataan sikap ini kami buat, untuk bisa dipahami oleh semua pihak.

Makassar 18 Juli 2018

Narahubung :

Rizki Anggriana Arimbi ( KPA Wilayah Sulsel )

081342100642

Indarto ( Federasi Petani Sulawesi Selatan )

082271535062

Firmansyah ( Lembaga Bantuan Hukum Makassar )

085240420751

Aswin ( KontraS Sulawesi )

082357447567

Muhammad Badai Anugrah ( Yayasan Pendidikan Rakyat Bulukumba )

085213678222

Abdul Rahman ( Suara Lingkungan )

085657253146

Siaran Pers Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934