Stop Klaim Sepihak dan Penyerobotan Lahan Petani

Siaran Pers Serikat Petani Lumajang (SPL)

Perjuangan petani di Lumajang untuk mendapatkan haknya mengalami perjalanan yang sangat panjang. Hingga saat ini masih ada masalah mengenai tata batas dengan pihak Perhutani belum juga menemui titik terang, dan bahkan terjadi klaim sepihak atas tanah yang sudah digarap oleh rakyat. Ada 6 kecamatan dan 18 desa yang sampai saat ini mengalami konflik dengan Perhutani.

Untuk menyelesaikan wilayah tata batas antara petani disekitar hutan dengan Perhutani diperlukan proses penetapan tata batas hutan. Permenhut diantaranya Peraturan Pemerintah nomor 44/20014 tentang Perencanaan Hutan, Permenhut nomor P.47/2010 tentang Panitia Tata Batas dan Permenhut P.50/Menhut-II/2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan yang mana masih banyak memiliki kelemahan. Dimana diaturan tersebut dijelaskan bawah penetapan tata batas harus disetujui dan ditandatangani oleh masyarakat sekitar hutan.

Selain konflik Perhutani, petani di pesisir selatan Lumajang, tepatnya di Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh hingga saat ini mengalami masalah dengan lahan-lahan garapannya. Tanah yang mereka reklamasi dan digarap sejak 1984 sempat dirampas oleh rezim orde baru dan dierbut kembali oleh penggarap pada tahun 1998, hingga saat ini juga masih mengalami konflik.

Perkembangan terbaru dari konflik tersebut bahwa ada oknum perangkat desa yang melakukan pengukuran secara sepihak tanpa memberi tahu dulu kepada petani penggarap sawah rawa tersebut. Tentu saja hal tersebut membuat petani penggarap langsung melakukan protes terhadap pengukuran tersebut. Dugaan pengukuran ini dikarenakan ada pihak yang berupaya untuk mengajukan sertifikat atas lahan tanah rawa seluas 200 hektar.

Oleh karena itu, kami Sarekat bersamaan dengan ini menuntut untuk:

  1. Meminta kepada Perhutani untuk menunjukkan berita acara penatapan tata batas hutan
  2. Hentikan klaim sepihak tanah petani di sekitar hutan
  3. Hentikan intimidasi terhadap petani sekitar hutan
  4. Segera lakukan penyelesaian konflik-konflik agraria yang terjadi di Lumajang
  5. Meminta BPN untuk tidak mengeluarkan sertifikat ditahan yang masih sengketa

Lumajang, 23 Agustus 2018

Korlap

 

Lasiono

(082334214050)

Siaran Pers Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934