“KEMBALIKAN TANAH PETANI YANG DIRAMPAS PTPN XIV”

SIARAN PERS KPA SULAWESI SELATAN 

SALAM PERJUANGAN…!!! Sulawesi Selatan Darurat Agraria…!!!

Perampasan lahan yang melibatkan aktor utama yaitu Badan Usaha Milik Negara-BUMN PTPN XIV tak pernah berhenti menggiring petani-petani Sulawesi Selatan ke dalam konflik agraria yang berkepanjangan. Perusahaan perkebunan milik negara, PTPN XIV di beberapa tempat bahkan melakukan usaha ilegal di tiga kabupaten di Sulawesi Selata tanpa dilengkapi dengan Hak Guna Usaha yang merupakan syarat wajib dalam berusaha sesuai dengan putusan MK Nomor 138/PUU-XIII/2015 (hasil Uji Materi UU Perkebunan No. 39 Tahun 2014). Adapun PTPN XIV melakukan usaha tanpa HGU selama 15 Tahun di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang seluas 5.230 Ha, di Kecamatan Gilireng dan kecamatan Keera Kabupaten Wajo seluas 12.170 Ha dan di Kabupaten Sidrap Seluas 5.090 Ha dengan total luasan tanpa dokumen legal yaitu 22.490 Ha.

Rizki Anggriana Arimbi, Koordinator Wilayah KPA Sulsel mendesak agar persoalan yang menyangkut kehidupan ratusan ribu petani di Sulawesi Selatan ini segera diselesaikan. Selama ini Negara telah melakukan pengabaian hak atas sumber penghidupan rakyatnya. Puluhan ribu petani di Kabupaten Wajo, Enrekang dan Sidrap telah kehilangan sumber-sumber agraria mereka. Negara melalui BUMN yaitu PTPN XIV melakukan kekerasan perampasan sumber produksi yang harusnya dipenuhi tanpa pengecualian. Selama puluhan tahun rakyat menderita tanpa ada penyelesaian oleh Negara melalui Pemerintah Kabupaten, ATR/BPN, Kepolisian bahkan Kementerian BUMN. Konflik PTPN XIV di Kabupaten Wajo, Enrekang dan Sidrap diatas total lahan seluas 22.490 Ha telah melanggengkan ketimpangan agraria yang begitu besar.

Kebijakan/politik agraria Nasional telah menjamin kewajiban negara atas pemenuhan sumber-sumber agraria rakyat/petani seperti yang tercantum dalam UU No.5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria. Apalagi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Reforma Agraria telah menjadi agenda prioritas dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) setiap tahunnya. Begitupun dalam RKP Tahun 2018. Namun dalam kenyataannya, Pemerintah tampak tidak pernah serius ingin menyelesaikan ketidakadilan agraria yang dilakukan oleh PTPN XIV yang notabene perusahaan perkebunan milik Negara.

Konflik yang melibatkan PTPN XIV di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan telah berlangsung sejak tahun 2004 dimana saat masyarakat mulai meminta tanah mereka kembali sesuai dengan perjanjian dengan PT. Bina Mulia Ternak (PT. BMT) sejak tahun 1972. Peralihan menjadi PTPN XIV dengan Perkebunan Kelapa Sawit telah mendzalimi puluhan ribu keluarga petani Kabupaten Wajo dan Kabupaten Enrekang. Ribuan masyarakat yang berada di dua kabupaten tersebut telah kehilangan akses dan sumber-sumber agraria mereka karena peralihak hak yang tidak adil dan manipulatif. Tahun 2003 saat Hak Guna Usaha PTPN XIV telah berakhir konflik pun dimulai. Seperti diketahui, PTPN XIV telah melakukan usaha secara ilegal selama 15 tahun di Enrekang dan Wajo. Berbagai tindakan intimidasi terhadap masyarakat yang memiliki hak atas tanah di wilayah yang diklaim oleh PTPN XIV kerap terjadi. Dan menurut beberapa warga yang dijumpai, mereka kerap di datangi oknum aparat keamanan dengan tujuan agar tidak mengganggu usaha PTPN XIV di sejumlah kabupaten ini. Kerugian materil dan trauma mendalam dirasakan masyarakat di dua kabupaten ini sehingga tidak bisa lagi berani untuk menyuarakan fakta yang terjadi.

Lahan pertanian, lokasi ternak, dan kebun milik warga telah berubah menjadi lokasi penanaman sawit, sawah-sawah warga dihancurkan serta ternak-ternak juga mati karena racun hama yang sengaja digunakan oleh PTPN XIV. Teror yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan milik Negara ini dilakukan bersama BRIMOB. Puluhan petani dikriminalisasi. Pohon-pohon yang berada di kebun milik warga dirusak dan ditebang. Pohon jati, durian, rambutan, coklat, kelapa yang bernilai milyaran rupiah habis tak tersisa. Ternak-ternak warga mati diracun tanpa ada proses oleh pihak kepolisian. Praktik ketidakadilan ini harus segera dihentikan dan diselesaikan dalam waktu yang singkat. Negara yang seharusnya hadir melindungi rakyat telah bertahun-tahun telah bertindak represif melalui BUMN, PTPN XIV. Oleh sebab itu, pemerintah selaku penyelenggara negara juga berkewajiban menyelesaikan persoalan ini dengan baik dan berpihak ke rakyat.

Negara melalui PTPN XIV menguasai ribuan Ha tanah sementara ada ribuan petani yang hanya memiliki lahan yang sempit dan bahkan tidak memiliki lahan (landless). Konflik yang bersifat kronis, massif, sistemik dan berdampak luas seharusnya menjadi prioritas penyelesaian oleh Presiden Jokowi tanpa mengulur-ulur waktu. Program Reforma Agraria yang didengung-dengungkan dalam Nawacita Jokowi tidak akan berhasil jika konflik PTPN XIV selaku BUMN yang terjadi hampir di seluruh Indonesia hanya sekedar wacana belaka. Konflik yang terjadi di Kabupaten Wajo, Enrekang, Mantadulu Luwu Timur dan Takalar hanya mewakili dan memperlihatkan situasi Agraria yang terjadi di Sulawesi Selatan.

Penguasaan lahan oleh PTPN XIV juga terjadi di Kabupaten Luwu Timur yaitu PKS 1 Luwu dengan luas HGU 9.037 ha. Pabrik Gula Bone, di Kabupaten Bone, dengan luas areal HGU 7.771. Pabrik Gula Camming, di Kabupaten Bone, dengan luas areal HGU 9.837. Pabrik Gula Takalar, di Kabupaten Takalar, dengan luas areal HGU 7. 970 hektar. Unit Sidrap dengan luas areal HGU 5.090 hektar di Kabupaten Sidrap. Unit Sakkoli Wajo dengan luas areal HGU 4.583 hektar di Kabupaten Wajo. Kebun Jeneponto (kapas) dengan luas areal HGU 145 hektar di Kabupaten Jeneponto. Kebun Kalosi (kopi) dengan luas areal HGU 26 hektar di Kabupaten Enrekang. Perkebunan Sawit di Kecamatan Mappideceng Kabupaten Luwu Utara seluas 3.102,75 Ha. Konsesi PTPN XIV di Kabupaten Soppeng seluas 1.002 Ha Serta penguasaan lokasi transmigrasi di desa Mantadulu Luwu Utara seluas 570 Ha. Total penguasaan lahan di Sulawesi Selatan oleh PTPN XIV adalah 66.484,75 Ha. Jika setengah saja dari total luasan konsesi PTPN XIV dikembalikan ke masyarakat dengan alokasi 2 Ha per KK maka sekitar 16.400 KK  atau sedikitnya sekitar 66.000 jiwa keluarga petani yang bisa mendapatkan manfaat dari lahan tersebut. Pertimbangan ini harus menjadi salah satu langkah dalam penyelesaian konflik yang berkepanjangan ini. Sudah seharusnya UU Pokok Agraria 1960 dijalankan demi terwujudnya keadilan agraria sesuai mandat UUD 1945 dan Pancasila.

Oleh karena itu, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Wilayah Sulawesi Selatan :

 

  1. Mendesak kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN untuk Meninjau ulang dasar hukum, penguasaan serta keberadaan  PTPN XIV di Sepuluh Kabupaten di Sulawesi Selatan serta Memastikan eks HGU PTPN XIV serta lokasi yang ditelantarkan menjadi objek reform
  2. Mendesak Kepada Kementerian ATR/BPN, Kanwil BPN hingga Kabupaten untuk secara trasnparan membuka informasi HGU PTPN XIV diseluruh Kabupaten di Sulawesi Selatan
  3. Mendesak kepada Kementerian Keuangan untuk melakukan pelepasan asset-aset /aktiva yang membebani negara seperti yang  diklaim PTPN XIV
  4. Mendesak Kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk berperan aktif dalam Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam menyelesaikan konflik dengan PTPN XIV
  5. Mendesak pihak Kepolisian Republik Indonesia dalam penanganan baik yang terkait dengan pengamanan maupun penegakan hukum atas sengketa lahan warga kecamatan Keera kab. Wajo, warga kabupaten Sidrap dan warga Kab. Enrekang untuk bertindak profesional dan imparsial dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  6. Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang, Kabupaten Wajo dan Kabupaten Sidrap untuk tidak memberikan rekomendasi perpanjangan HGU serta memfasilitasi pengembalian lahan masyarakat yang sudah diambil paksa oleh PTPN XIV.

 

Tanah Untuk Rakyat..!!!

Makassar, 30 Agustus 2018

 

Hormat Kami

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

Wilayah Sulawesi Selatan

 

 

Rizki Anggriana Arimbi

Koordinator Wilayah

 

 

 

Siaran Pers Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934