FRONT PENYELAMAT KEDAULATAN RAKYAT (FPKR). Petani Toili Dalam Memperjuangkan Tanahnya yang Dirampas Oleh PT. KLS dan PT. BHP

Zaenuddin (Kordinator FPKR)

Sepuluh tahun sudah perjuangan Serikat Petani Piondo merebut kembali tanah yang terampas. Kami sebutnya TANAH PERJUANGAN. Klaim atasnya telah direbut dari tangan kuasa modal serakah PT. KLS dan PT. BHP. Kami pasti mempertanyakannya dengan taruhan nyawa sekalipun. Negara mestinya menghargai perjuangan kami, yang bahkan terborkan oleh peraturan hukum negara yang menghianati konstitusi. Benar bahwa negara telah merespon tuntutan kami untuk investigasi pelanggaran hukum perusahaan tersebut. Dirjen Penegakan Hukum Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah mengakui pelanggaran perusahaan tersebut mengalih fungsi HTI menjadi perkebunan sawit di hadapan KSP, DSIHUT, dan BPKH (Badan Pemantapan Kawasan Hutan). Di Jakarta pada pertengahan tahun 2018
 
Apa yang terjadi kemudian? Lagi-lagi rakyat dikhianati. Tidak ada sanksi terhadap perusahaan. Kawasan tersebut telah dilepas menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) melalui permintaan Bupati Banggai (yang juga adalah pimpinan PT.BHP) dan direspon segera oleh BPKH Wilayah Sulawesi Tengah. Ini sungguh keterlaluan padahal tanah perjuangan itu, telah diusulkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan telah memenuhi syarat legal, sejak 23 Oktober 2016 di Jakarta.
 
Patut diduga telah terjadi “perselingkuhan” antara Bupati Banggai, BPKH (Badan Pemantapan Kawasan Hutan) Sulawesi Tengah dan PT. BHP, serta mungkin juga pihak lain. Bagi kami pihak-pihak tersebut telah merusak martabat dan wibawa negara. Kami juga telah melaporkan kasus ini diberbagai instasi terkait, bahkan menyurat kepada Presiden Republik Indonesia. Entalah surat ini sampai atau tidak yang pasti kasus ini terkesan dibiarkan, oleh karena itu kami ingin menyampaikan kepada publik telah terjadi praktek-praktek perampasan tanah rakyat, yang dilakukan oknum-oknum pejabat negara bekerja sama dengan para pengusaha kuasa modal untuk merebut memiskinkan rakyat dan memperkaya segelintir orang. Ulah yang dilakukan oknum-oknum pejabat negara ini tentu telah menghianati kostitusi dan mandate atas mereka, tuntutan kami melalui aksi ini adalah:
  1. HUTAN YANG DITANAMI SAWIT DIHUTANKAN KEMBALI UNTUK DIKELOLA OLEH RAKYAT.
  2. KEDUA, SEGERAKAN PENETAPAN TORA UNTUK SPP DAN SPBJ.
  3. CABUT IZIN PT. BHP/PT. KLS.
  4. BERI SANKSI KERAS TERHADAP PEJABAT NEGARA BERSELINGKUH DALAM KASUS-KASUS PERTANAHAN.

Siaran Pers Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934