TIDAK ADA KEADILAN UNTUK PETANI DESA CIKEMBULAN, KAB. CIAMIS

Pernyataan sikap

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

Jakarta, 13 September 2018

 

Sore hari, senin 10 September 2018 tanah garapan para petani yang sudah di kuasai selama 38 tahun sejak tahun 1980 hingga saat ini rata dengan tanah, habis digusur dan dihancurkan oleh preman menggunakan alat berat. Petani sejak 38 tahun yang lalu sudah menggarap tanah terlantar bekas Hak Guna Usaha (HGU) PTPN Batulawang exs Afdeling Pangandaran (HGU PTPN sendiri habis pada tahun 1997), hingga menjadi tanah pertanian yang sangat produktif.

Saat petani menjadikan tanah tersebut sumber penghidupan mereka, pada tahun 2001 muncul Hak Guna Bangunan (HGB) milik PT. Startrust di atas tanah garapan para petani bekas HGU PTPN. Saat PT. Startrust bangkrut tahun 2008 PT. Startrust menggadaikan HGB ke salah satu Bank Swasta di Ciamis dan tidak mampu menebus HGB tersebut sehingga pihak Bank melelang HGB kepada pihak lain yang tidak diketahui identitasnya.

Saat ini muncul klaim baru dari pihak Pengembang Perumahan yang mengaku-ngaku memiliki HGB bekas PT. Startrust. Di tengah ketidakjelasan hak atas tanah yang sah oleh pihak pengembang perumahan, pihak pengembang perumahan melakukan penggusuran dan penganiayaan dengan menyewa puluhan preman dan alat berat. Sangat miris, ketika kekerasan selalu dipilih sebagai upaya menyingkirkan petani dari tanahnya demi dibangunnya hotel, perumahan elit dan tempat hiburan lainnya.

Tidak gentar karena melihat alat berat mengahancurkan tanah dan tanaman mereka, para petani yang juga tergabung dalam Serikat Petani Pasundan (SPP) Kab. Garut ini esok harinya 11 September 2018 kembali menanami tanah yang sudah dihancurkan sebagai bentuk perlawanan dan perjuangan hak atas tanah mereka. Namun hari itu pula para preman menggunakan alat berat kembali menghancurkan tanaman para petani.

Belum sempat para petani melakukan protes, di hari yang sama terdapat 30 preman bayaran pihak pengembang perumahan mendatangi dan mengintimidasi petani yang menanami tanah tersebut. Tepat di belakang rumah salah seorang petani Yayat namanya. Sekitar pukul 18:30, petani berumur 54 tahun bernama Selamet Suryono yang sedang berjalan kaki dari ladang menuju rumahnya, justru dipukuli oleh 30 preman bayaran tersebut. Gubuk, nasi untuk makan malam dan barang jualan seisi warung kecil miliknya tak luput dari amukan 30 preman tersebut. Sempat beberapa petani yang berada di lokasi ingin melerai untuk mengamankan korban dari amukan preman, namun mereka kewalahan karena jumlah preman terlalu banyak.

Setalah 30 preman melakukan penganiayan, malam itu juga para preman membawa Pak Selamet yang luka-luka ke Polsek Cikembulan untuk dimintai keterangan mengenai penguasaan tanah tanpa izin. Anehnya polisi di polsek Cikembulan memproses pengaduan preman tersebut dengan menyita alat bukti sebuah golok milik korban. Bagaimana bisa Polisi memintai keterangan dari seorang petani yang terluka akibat penganiayaan 30 preman? Lantas bagaimana dengan 30 preman pelaku tersebut yang masih bebas berkeliaran?

Kejanggalan berikutnya, bukan menjaga dan melindungi petani di lokasi ancaman penggusuran dan penganiayaan selanjutnya. Sejumlah 50 aparat kepolisian justru berjaga di depan rumah seorang pengacara pihak pengembang perumahan.

Ini merupakan bukti bahwa Tribrata dan Catur Prasetya sudah hilang dari para aparat Kepolisian. Mendengar adanya petani diamankan di Polsek Cikembulan, Pak Selamet dijemput oleh dua orang sahabatnya di polsek, setelah melalui proses pemeriksaan korban akhirnya diperbolehkan pulang dan diberi pengobatan di klinik kesehatan terdekat.

Desa Cikembulan pada tanggal 13 Oktober 2017 di Bogor, telah diusulkan langsung oleh Serikat Petani Pasundan Kab. Garut dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk agar  dijadikan objek reforma agraria pemerintah. Adanya letusan konflik agraria di lokasi yang sudah diusulkan petani merupakan kemunduran pemerintah untuk mewujudkan keadilan sossial bagi masyarakat miskin khususnya petani. Peristiwa di Desa Cikebulan membuktikan bahwa pemerintah enggan melakukan reforma agraria di lokasi-lokasi konflik bahkan tidak bekerja untuk menyelesaikan konflik agraria.

Berdasarkan peristiwa dan fakta di atas, dengan ini KPA bersama anggota KPA lainnya menyampaikan:

  1. Mengecam segala bentuk perampasan tanah milik petani;
  2. Hentikan kekerasan dan segala bentuk kriminalisasi kepada petani;
  3. Menghentikan dan mencegah perluasan proses penggusuran dan pengerusakan tanaman di tanah garapan petani Desa Cikembulan;
  4. Mendesak pihak kepolisian untuk menangkap setiap orang yang terlibat dalam penggusuran dan penganiayaan di Desa Cikembulan secepatnya;
  5. Mendesak pemerintah daerah Kab. Garut untuk mengupayakan penyelesaian konflik yang berkeadilan melaui musyawarah mufakat; dan
  6. Mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk benar-benar menjalankan Reforma Agraria di lokasi-lokasi konflik atau pada lokasi-lokasi prioritas yang telah diusulkan oleh serikat tani.

Demikian pernyataan sikap ini kami buat, untuk diperhatikan Kementerian dan Lembaga terkait guna percepatan penyelesaian konflik para petani di Desa Cikembulan.

 

Jakarta, 13 September 2018.

  1. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
  2. Serikat Petani Pasundan (SPP)
  3. Serikat Petani Pasundan Garut (SPP Garut)
  4. Serikat Petani Pasundan Tasikmalaya (SPP Tasikmalaya)
  5. Serikat Petani Pasundan Ciamis (SPP Ciamis)
  6. Serikat Petani Pasundan Pangandaran (SPP Pangandaran)
  7. Serikat Petani Minahasa (SPM)
  8. Serikat Tani Indramayu (STI)
  9. Serikat Tani Kerakyatan Sumedang (STKS)
  10. Jaringan Kerja Tani (Jaka Tani)
  11. Payuguban Petani Aryo Blitar (PPAB)
  12. Pergerakan Petani Banten (P2B)
  13. Serikat Tani Independen (SEKTI) Jember
  14. Serikat Tani Independen Pemalang (STIP)
  15. Serikat Nelayan Indonesia (SNI)
  16. Serikat Petani Majalengka (SPM)
  17. Organisasi Tani Jawa Tengah (ORTAJA)
  18. Omah Tani
  19. Serikat Tani Mandiri (SETAM) Cilacap
  20. Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara (HITAMBARA)
  21. Serikat Tani Tebo (STT)
  22. Forum Peduli Kebenaran dan Keadilan Sambirejo (FPKKS)
  23. Serikat Tani Bengkulu (StaB)
  24. Perkumpulan Wahana Lingkungan Lestari Celebes  Area (Wallacea)
  25. Perkumpulan Tanah Air (PETA)
  26. Lembaga Bantuan Hukum Semarang (LBH Semarang)
  27. Pusat Studi Pembaruan Agraria & Hak Asasi Manusia (PUSPA-HAM)
  28. Lembaga Pemberdayaan Pergerakan Rakyat (ELPAGAR) Kalimantan Barat
  29. Serikat Tani Konawe Selatan (STKS)
  30. Paguyuban Petani Cianjur (PPC)
  31. Serikat Tani Sumberklampok (STS)
  32. Forum Aspirasi Rakyat dan Mahasiswa Ciamis (FARMACI)
  33. Forum Pemuda Pelajar Mahasiswa Garut (FPPMG)
  34. Serikat Petani Karawang (SEPETAK)
  35. Serikat Petani Sriwijaya (SPS)
  36. Forum Pemuda dan Mahasiswa untuk Rakyat Tasikmalaya (FPMR)
  37. Rukun Tani Indonesia (RTI)
  38. Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB)
  39. Serikat Petani Lumajang (SPL)
  40. Serikat Petani Tulungagung (SPT)
  41. Serikat Petani Gunung Biru (SPGB)
  42. Persatuan Petani Jambi (PPJ)
  43. Serikat Petani Batanghari (SPB)
  44. Serikat Petani Badega (SPB)
  45. Perkumpulan Petani Kelapa Sawit (PPKS)
  46. Forum Swadaya Masyarakat Daerah (ForSDa)
  47. KPA Wilayah Jambi
  48. KPA Wilayah Jawa Tengah
  49. KPA Wilayah Jawa Timur
  50. KPA Wilayah Bali
  51. KPA Wilayah Sulawesi Selatan
  52. KPA Wilayah Sulawesi Tenggah
  53. KPA Wilayah Sulawesi Tenggara

 

Narahubung di lapangan:

  1. Erni, SPP Ciamis – 0813 2031 4888
  2. Iskak, SPP Ciamis – 0823 1857 5251

Siaran Pers Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934