Gagasan Reforma Agraria Kedua Calon Presiden Harus Kongkrit

Siaran Pers Konsorsium Pembaruan Agraria

Presiden Indonesia 2019 – 2024 dituntut menjalankan reforma agraria secara kongkrit dan benar untuk menciptakan keadilan agraria dan keberlanjutan ekologis yang belum kunjung terjawab hingga saat ini.

Karna itu, kami menuntut kedua calon presiden yang akan bertarung dalam debat kedua nanti mampu melemparkan dan beradu gagasan kongkrit untuk penyelesaian konflik dan merombak ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan agraria di tanah air.

Saat ini, kita dihadapkan dengan situasi masih tingginya angka letusan konflik dan ketimpangan agraria. Hal ini disebabkan tumpang tindih regulasi dan keputusan pejabat publik yang diskriminatif terhadap rakyat kecil di berbagai sektor, sebut saja pembangunan infrastruktur, investasi di sektor pertambangan, kehutanan, perkebunan-perkebunan besar dan pariwisata. Begitu juga dengan tingginya angka kriminalisasi petani dan pejuang agraria, alih fungsi lahan dan berkurangnya jumlah petani sehingga mengancam visi kedaulatan bangsa Indonesia.

Hal ini menjadi penting dijawab kedua calon karna momentum bagi masyarakat untuk menilai siapa yang memiliki gagasan yang lebih bagus guna menjawab beragam persoalan di atas. Apalagi persoalan tersebut erat kaitannya dengan tema debat kedua nanti seperti Sumber Daya Alam (SDA), infrastruktur, energi, pangan dan lingkungan hidup.

Pasca reformasi, agenda reforma agraria yang sempat terkubur semasa orde baru sebenarnya kembali hidup dan melahirkan harapan rakyat dan kaum tani akan terciptanya struktur agraria yang lebih adil dan mensejahterakan.

Hal tersebut tercemin melalui TAP MPR No. IX/2001 yang mengamanatkan Presiden RI dan DPR RI melakukan koreksi atas tumpang tindih regulasi yang menyebabkan konflik agraria di lapangan. Begitu pula dalam setiap pergantian rezim pemerintahan, reforma agraria selalu mendapat tempat melalui janji politik presiden terpilih. Namun lambat laut selalu menguap seiring berjalannya roda pemerintahan.

Pada masa pemerintahannya, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjanjikan program reforma agraria melalui Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Program yang dipimpin langsung oleh BPN tersebut mencakup redistribusi tanah pada tiga objek, yakni 1,1 juta hektare tanah negara, 8,15 juta hektare tanah hutan konversi, dan sekitar 7 juta hektare tanah terlantar. Bahkan, Joyo Winoto, Ketua BPN waktu itu memasukkan reforma agraria dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025.

Sementara Jokowi, pada awal pemerintahannya menetapkan reforma agraria sebagai janji politik dengan memasukkannya ke dalam program Nawa Cita. Janji politik tersebut diterjemahkan melalui redistribusi 9 juta hektar lahan. Sementara, dari sisi kebijakan ada beberapa kemajuan, seperti lahirnya Perpres Reforma Agraria dan Inpres Moratorium Sawit.

Meski begitu, kenyataan di lapangan menyebutkan bahwa konflik agraria dan ketimpangan agraria semakin tinggi dalam dua periode masa kepemerintahan tersebut. Satu dekade terakhir, KPA mencatat telah terjadi 3.168 letusan konflik agraria di atas lahan seluas 8.872.163 juta hektar dan mengorbankan sedikitnya 1.551.001 KK. Situasi ini diperparah dengan potret ketimpangan agraria di Indonesia. Menurut BPS, index gini ketimpangan agraria di Indonesia 2013 telah mencapai 0,68. Artinya 1 % penduduk menguasai 68 % kekayaan agraria nasional.

Tidak dijalankannya reforma agraria secara utuh menjadi penyebab tingginya angka konflik agraria dan ketimpangan di Indonesia. Program-program yang dijalankan setiap periode pemerintahan tidak menyasar inti dari tujuan reforma agraria, yakni penyelesaian konflik agraria dan perombakan ketimpangan struktur agraria nasional.

Dalam pertaruangan Pilpres 2019 ini, kedua kandidat presiden kembali memasukkan agenda reforma agraria dalam masing-masing visi - misi mereka.

Pasangan Jokowi-Amin menterjemahkan reforma agraria ke dalam redistribusi aset; melanjutkan pendampingan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan, dan produksi atas TORA; dan melanjutkan percepatan legalisasi (sertifikasi) tanah-tanah rakyat dan tanah wakaf untuk menghindari sengketa tanah.

Sementara, pasangan Prabowo-Sandi menterjemahkan reforma agraria dengan memperbaiki tata kelola kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) sesuai prinsip pasal 33 UUD 1945; mendirikan bank tanah untuk mendukung program redistribusi tanah dari HGU dan HGB yang sudah habis; dan menjalankan agenda reforma agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani dan sekalius mendukung peningkatan produktifitas di sketor petanian, perkebunan, dan kehutanan.

Namun yang patut dipertanyakan adalah sejauh mana visi – misi tersebut menjadi komitmen kedua paslon, sehingga tidak hanya menjadi janji-janji politik semata.

Karna itu, debat kedua nanti semacam menjadi titik awal uji gagasan bagi kedua pasangan calon. Keduanya diharapkan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk saling melemparkan gagasan kongkrit masing-masing.

Jakarta, 16 Februari 2019
Konsorsium Pembaruan Agraria

 

Dewi Kartika
Sekretaris Jendral

 

Narahubung:
Benni Wijaya (085363066036)

Siaran Pers Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934