" /> KPA - Konsorium Pembaruan Agraria

Sikap Aliansi Masyarakat Sipil Sulawesi Tenggara Memperingati Hari Perempuan Internasional

Disampaikan dalam Peringatan Hari Perempuan Internasional (IWD)

Sejak PBB mengadakan konfrensi perempuan pertama sedunia pada tahun 1975 atau lebih dikenal dengan International Women Day (IWD) menjadi bagian tak terpisahkan dari aringan perjuangan perempuan sedunia termasuk Indonesia. Beberapa organisasi perempuan yang ada di Indonesia turut serta dalam peringatan IWD setiap tahunnya, tidak terkecuali di Sulawesi Tenggara. 

Sepanjang tahun 2018 terdapat 155 kasus kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Sulawesi Tenggara yang tercatat.  Rata-rata bentuk kekerasan yang terjadi adalah kekerasan seksual seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, pencabulan dan prostitusi paksa. Data penjangkauan Perempuan Pekerja Seks yang dihimpun oleh ALPEN-SULTRA sebanyak 933 orang di Kota Kendari dan sekitar 5% adalah pekerja seks usia anak.  Beberapa kasus kekerasan juga terlaporkan berasal dari daerah dengan pengembangan Sektor Pertambangan contoh dari kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Kolaka dan Bombana. 

Salah satu faktor penyebab adanya kekerasan ini adalah faktor ekonomi, dimana lahan pertanian/perkebunan masyarakat beralih fungsi menjadi lahan pertambangan, yang berakibat meminggirkan akses dan kontrol perempuan dari sumber-sumber penghidupannya. Sehingga memperburuk kualitas hidup perempuan sebab mereka rentan kehilangan sumber pangan dan mengalami kondisi kesehatan yang dapat mengakibatkan kehilangan nyawanya.  Di 2018 data yang dihimpun oleh Solidaritas Perempuan Kendari tercatat 154 orang perempuan buruh migran yang mengadu nasib dan mencari sumber-sumber penghidupan diluar negeri.  Menjadi buruh migran atau menikah di usia anak merupakan pilihan instan yang terlintas di benak mereka untuk dapat menyambung hidup nya dan keluarganya.

Menyikapi Aksi Penolakan Tambang oleh Masyarakat Wawonii di Kantor Gubernur Sul-Tra pada tanggal 6 Maret 2019 yang berbuntut pada adanya tindak kekerasan oleh Aparat terhadap massa aksi, maka Aliansi Masyarakat Sipil Sul-Tra berpandangan bahwa Pulau Wawonii yang hanya seluas 1.513, 98 km atau seluas ± 86.758 Ha tidak tepat untuk kepentingan indsutri ekstraktif sektor pertambangan, sebab dalam dokumen Rencana Pengembangan Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pulau Wawonii adalah sentra pengembangan Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kelautan dan Pariwisata.  Sektor pertambangan akan menghilangkan sumber-sumber kehidupan masyarakat wawonii yang mayoritas bekerja sebagai petani dan nelayan. 

Oleh Karena itu, Aliansi Masyarakat Sipil Sulawesi Tenggara MENGUTUK KERAS Tindakan Kekerasan oleh sejumlah Aparat dan satpol PP, serta menuntut :

  1. Menuntut kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Ali Mazi, SH untuk mencabut 13 IUP tambang di Pulau Wawonii.
  2. Menuntut kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Ali Mazi, SH untuk mengembangkan pulau wawonii berdasarkan potensi sumber daya alam yang dimiliki yakni sector pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan dan pariwisata.
  3. Menuntut kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Ali Mazi, SH untuk memecat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Provinsi Sulawesi Tenggara dan menindak tegas staf SATPOL PP yang melakukan pemukulan terhadap massa aksi.
  4. Menuntut kepada Gubernur Sulawesi Tenggara untuk menuangkan agenda Reforma Agraria dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD)  tahun 2018 – 2023.
  5. Menuntut kepada bapak Kapolda Sulawesi Tenggara untuk memproses dan menindak tegas sejumlah aparat kepolisian yang terbukti melakukan tindak kekerasan terhadap mahasiswa dan massa aksi tanggal 6 Maret 2019.
  6. Menuntut Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menindak staf DPRD SULTRA yang melakukan kekerasan (pemukulan) terhadap Kawan-Kawan GMNI.
  7. Meminta pertanggungjawaban DPRD Provinsi Sultra terhadap peran dan fungsi DPRD sebagai lembaga yang berkewajiban melakukan pengawasan semua kebijakan PEMDA SULTRA.
  8. Mendesak DPR-RI untuk segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekersan Seksual (RUU P-KS).

Kendari, 8 Maret 2019

ALIANSI MASYARAKAT SIPIL SULAWESI TENGGARA

  1. Aliansi Perempuan Sulawesi Tenggara (ALPEN-SULTRA)
  2. Solidaritas Perempuan Kendari (SP – Kendari)
  3. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI SULTRA)
  4. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA SULTRA)
  5. Komnas Desa
  6. LPM Equator
  7. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)
  8. Serikat Tani Konawe Selatan (STKS)
  9. SARINAH – GMNI

 

 

Siaran Pers Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934