Keberadaan Sistem Respon Cepat Darurat Agraria KNPA Semakin Dibutuhkan
Admin | 18 Mar 2023 | Dilihat 297x

Jakarta (kpa.or.id) – Keberadaan Sistem Respon Cepat Tanggap Darurat Agraria yang berada di bawah aliansi Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) harus terus dipertahankan dan diperkuat. Keberadaan sistem yang sering disebut sebagai dana darurat  ini disadari semakin dibutuhkan di tengah terus meningkatnya kasus-kasus kriminalisasi dan kekerasan di wilayah-wilayah konflik agraria.

Hal ini diungkapkan para pimpinan koalisi KNPA pada pertemuan yang berlangsung di Sekretariat Nasional KPA, Jum’at,17 Maret 2023. Pertemuan ini merupakan ajang refleksi dan evaluasi inisiatif yang telah berjalan sejak 2016 tersebut.

Sistem ini sebelum 2016 masih bersifat bantingan antar organisasi dan lembaga di nasional,”ungkap Sekretaris Jendral KPA, Dewi Kartika.

“Hingga pada akhirnya kita menyadari bahwa kita memerlukan sistem yang lebih sistematis, terstruktur dan resources yang cukup. Tidak hanya dana segar, namun sistem ini berkembang melampaui KNPA itu sendiri sebagai sebuah aliansi,” tambahnya.

Tingginya angka kriminalisasi dan ancaman yang terus meningkat terhadap para pejuang agraria di lapangan harus direspon secara oleh gerakan reforma agraria.

Sejak diluncurkan pada tahun 2016, sistem respon cepat tanggap darurat agraria KNPA telah mendukung 111 penanganan kasus kriminalisasi dan konflik agraria di 28 provinsi di Indonesia. Selama periode tersebut, tercatat sebanyak 1.243 perempuan dan 2.332 laki-laki yang menjadi korban di wilayah konflik mendapat dukungan dan pengananan.

Tukinan dari Paguyuban Petani Aryo Blitar (PPAB) mengatakan keberadaan sistem ini sangat membantu perjuangan petani di lapangan. 

Keberadaannya menguatkan serikat tani, minimal menenangkan dan memperlihatkan solidaritas gerakan,” papar Kinan.

Namun ia juga mengingatkan bahwa perlu juga menjaga kemandirian serikat tani. Dengan kata lain, keberadaan sistem respon cepat ini tidak melemahkan semangat gotong royong dan kemandirian para petani dalam berjuang.

Menegaskan hal itu, Kepala Departemen Advokasi KPA, Roni Septian menjelaskan sistem respon cepat KNPA terbatas pada sistem pendukung dan menghindari hal-hal yang akan melemahkan semangat kemandirian serikat tani.

Meskipun telah berkontribusi besar dalam mendukung perjuangan hak atas tanah di lapangan. Masih banyak yang perlu dibenahi dari sistem ini, terutama jangakauan wilayah yang perlu dimaksimalkan terutama wilayah timur Indonesia yang masih jarang tersentuh.

Supaya daya jangkau sistem dapat dimaksimalkan, diperlukan tindakan dan penanganan yang efektif dengan membuat sistem pendataan yang komprehensif terutama jaringan-jaringan KNPA di wilayah.  

Termasuk memaksimalkan penyebarluasan informasi ketersediaan sistem ini dari nasional, provinsi hingga ke tingkat kampung dan desa. 

“Kampanye sejauh ini belum berjalan maksimal. Tahun 2021, kita sudah pernah mengevaluasi pembagian kerja dan peran KNPA. Namun kita harus memahami, bahwa mungkin tidak semua merupakan tugas KNPA namun menjadi tanggungjawab masing-masing lembaga juga,” ujar Dewi.

Dulu kita melakukan audiensi dengan Mabes Polri, mereka keberatan terkait term kriminalisasi dan ketidakpahaman mereka atas konsep hak atas tanah. Kita dulu pernah menjadikan empat kasus untuk didiskusikan Bersama Polri, namun tidak berlanjut maksimal hari ini,” ungkap Dewi.

Kita butuh pembahasan yang utuh kenapa polisi tidak bersifat netral di wilayah konflik,” tegas Dewi.

Direktur RMI, Wahyu Bimantara menawarkan agar dilakukan pertemuan antar organisasi dan koalisi yang memiliki sistem yang serupa.

“Hingga terjalin komunikasi untuk memperluas jangkauan di berbagai daerah,” katanya.

Dari pertemuan ini, pimpinan koalisi KNPA menyepakati beberapa agenda yang akan ditindaklanjuti bersama, diantaranya: 1) perluasan wilayah sistem respon cepat tanggap darurat; 2) penguatan tim pengambilan keputusan; 3) menyusun strategi mobilisasi dukungan pendanaan; 4) mengkonsolidasikan jaringan di luar KNPA; 5) memperkuat tenakan politik kepada pemerintah dalam hal penyelesaian dan penanganan konflik; 6) meningkatkan intensitas penyebaran informasi.

Selanjutnya, pimpinan koalisi KNPA akan membahas dinamika kebijakan saat ini. Termasuk bagaimana merumuskan strategi menghadapi tahun politik 2024 untuk memastikan agenda KNPA tetap menjadi prioritas pemerintahan ke depan.