Hak atas Tanah yang Setara Bagi Petani Perempuan Sumberklampok

admin

Sembilan puluh sembilan tahun bukanlah waktu yang singkat. Tiga generasi telah lahir dan mewarnai perjuangan petani Sumberklampok merebut kembali hak atas tanah. Dalam perjuangan itu, tidak hanya laki-laki yang terlibat, perempuan hingga anak-anak pun ikut mewarnai gelora perjuangan.

Lasuni (45), petani perempuan Desa Sumberklampok menceritakan kisah perjuangannya. Ia mengaku sudah mulai berjuang bersama orang tuanya sejak umur 13 tahun. Waktu itu ia masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Awalnya hanya ikut-ikutan sebagai anak rejama yang belum terlalu mengerti banyak apa yang diperjuangkan orang tuanya. Namun lambat laun ia mulai mengerti mengapa perjuangan yang ia lakukan bersama orang tuanya tersebut begitu penting. Ini persoalan hak untuk hidup, hak untuk membentang masa depan di atas tanah yang mereka perjuangkan.

“Ini kan tanah sudah tidak dikelolah lagi oleh PT. Margarana dan PT. Dharma Jati, maka seharusnya petani yang sudah menggarap puluhan tahun yang mendapatkan hak atas tanah ini,” ujar perempuan paruh baya ini.

Di tahun 1992, ia bersama orangnya tuanya ikut demo bersama masyarakat di pinggir jalan. Mereka melakukan aksi memetik tanaman kapuk milik perusahaan yang dilakukan secara serentak oleh seluruh warga desa. Aksi ini bertujuan agar perusahaan merugi dan sebagai pesan perlawanan bahwa petani lah yang harusnya menguasai dan memiliki tanah tersebut.

Setelah itu, masyarakat melanjutkan demonstrasi dengan memblokir jalan raya Singaraja-Gilimanuk. Lasuni menceritakan, saat itu aparat keamanan sempat ingin membubarkan massa aksi. Mengantisipasi agar tindakan aparat tidak makin represif, para perempuan dan anak-anak maju ke garda depan membuat pagar manusia.

“Tujuannya supaya pemerintah melihat, perempuan dan anak-anak sampai berani berjuang berhadap-hadapan dengan aparat,” tuturnya.

“Akhirnya aparat pun iba melihat perempuan dan anak-anak menjadi pagar di depan demonstran, ” Lanjut Lasuni.

Lasuni juga memaparkan, alasan mengapa anak-anak ikut dilibatkan dalam setiap aksi yang dilakukan oleh petani. Karena nantinya tanah ini akan diwariskan sampai ke anak cucu mereka. Lasuni percaya bahwa jika nilai-nilai perjuangan diturunkan kepada anak cucu, nantinya tanah ini tidak akan mudah dijual atau diambil oleh siapa pun

Redistribusi Tanah untuk Perempuan Petani Sumberklampok

Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960) menyatakan bahwa tiap-tiap warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah, serta mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarga.

Hal ini senada dengan apa yang dalam dalam benak Lasuni dan para perempuan lainnya di Sumberklampok. Keikutsertaan mereka dalam berjuang, selain rasa cinta terhadap tanah dan air yang mereka tempati, juga karna lahirnya kesadaran bahwa perempuan juga mempunyai hak yang sama atas tanah, selayaknya hak yang dimiliki laki-laki.

Sebab itu, Lasuni serta petani perempuan lainnya, bersama Kordinator KPA Wilayah Bali, Ni Made Indrawati memberanikan diri menyatakan bahwa perempuan juga berhak mendapatkan hak atas tanah.

Indrawati bercerita, sebelumnya di Bali, tanah utamanya warisan tidak dapat dimiliki oleh kaum perempuan. Karna itu, dalam proses redistribusi tanah yang ada di Sumberklampok, Indrawati mendorong para perempuan yang telah ikut berjuang juga mempunyai hak yang sama atas tanah.

“Total di sini ada sekitar 80 perempuan yang mendapat legalitas hak atas tanah karena telah berjuang bersama-sama,” ujar Indrawati.

Lasuni sebagai salah satu perempuan yang ikut berjuang mendapatkan tanah seluas 2,9 hektar.

“Ini merupakan redistribusi tanah pertama di Bali. Saya bangga karena telah berjuang dan mendapatkan hasil dari perjuangan tersebut, yakni hak atas tanah,” tutur Lasuni.

Komang Suwarni, adik dari Lasuni juga mendapatkan tanah seluas 2,3 hektar, karna ia juga ikut berjuang sejak lama.

“Pembagiannya menggunakan skema pecah Kartu Keluarga (KK) perempuan, karena saya anak ketiga jadi mendapat tanah lebih sedikit dari kakak saya,” paparnya.

Pembagian tanah tersebut telah disepakati dalam internal organisasi, dengan mempertimbangan kebutuhan masing-masing pihak atau keluarga, sehingga ada yang menerima lebih luas dari keluarnya yang lain. Hal ini semata-mata mempertimbangkan kebutuhan dan proses perjuangan yang mereka lalai.

Korwil KPA Bali, Indrawati berharap selanjutnya redistribusi tanah yang ada di Bali akan selalu melibatkan peran petani perempuan. Sebab menurutnya tanah adalah simbol kemerdekaan bagi petani dan perempuan petani wajib untuk merdeka.

Berita Lainnya

Liputan Khusus

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934