Gerakan Agraria Sulteng Kecam Keras Teror Terhadap Aktivis

admin

Palu (kpa.or.id) - Front Rakyat Advokasi Sawit Sulawesi Tengah (FRAST ST) mengecam keras  teror terhadap Korwil KPA Sulteng, Noval Saputra oleh seorang oknum yang diduga orang dekat Kepala BKSDA Sulteng, Hasmuni Hasmar. Kecaman ini disampaikan aliansi melalui rilis saat mendatangi Komnas HAM perwakilan Sulteng untuk mengadukan intimidasi tersebut.

Intimidasi ini merupakan buntut dari aksi yang dilakukan FRAST ST pada tanggal 3 Mei 2021.  Aliansi mengkritik langkah BKSDA yang dinilai tidak tegas menyikapi PT. Kurnia Luwuk Sejati (KLS) yang telah melakukan perambahan 500 hektar hutan konservasi untuk membuka perkebunan sawit.

Sehari pasca aksi, Noval menerima SMS bernada ancaman yang diduga berasal dari orang terdekat Kepala BKSDA. Sebab, lewat salah satu pesan singkatnya, pelaku mengaku sebagai orangnya Hasmuni. Dalam pesannya, pelaku menulis “sy orangx pak hasmuni dan sy tdk terima senang kau bilangi cebok kls dan sy akan cari kamu sampai dilubang batu dan skrg lawanmu orangx dan keluargax hasmuni namax indra ditatanga”.

Pelaku juga mengancam telah mengintai dan akan mendatangi rumah korban. Pesan ancaman tersebut terus berlangsung hingga 31 Mei 2021.

Aliansi menduga, ancaman ini mengacu kepada spanduk yang dibawa korban pada saat aksi. Saat itu, Noval membawa salah satu spanduk bertuliskan “BKSDA STOP JADI TUKANG CEBOK PRAKTIK JAHAT PT. KLS MERAMBAH KAWASAN HUTAN SUAKA MARGASATWA BANGKIRIANG". Dalam aksi tersebut, Noval juga berperan sebagai kordinator lapangan.

FRAST merasa teror yang terus menurus diterima Noval merupakan pembungkaman dan telah melanggar  Pasal 25 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia, yaitu “Setiap orang berhak menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Selain itu, upaya teror ini juga melanggar pasal Pasal 30 Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang menyebutkan, “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat.”

Atas pertimbangan situasi tersebut, FRAST ST dalam kunjungannya ke Komnas HAM perwakilan Sulteng menyampaikan tuntutan agar pemerintah segera menyeret PT. KLS ke pengadilan atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan. FRAST juga menuntut pemerintah untuk mengusut tuntas pelaku teror dan memberikan perlindungan kepada korban. Terakhir, FRAST menuntut agar ada perlindungan kepada seluruh aktivis di Sulteng yang telah mengkritik pemerintah.

PT. KLS Merambah Hutan Konservasi

Sejak 2017, FRAST ST, telah melaporkan PT. KLS dengan dugaan perambahan hutan konservasi. Setidaknya FRAST ST menemukan sekitar 500 dari 12.500 hektar Kawasan Konservasi Margasatwa Bangkiriang Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sulteng telah habis dibabat PT. KLS untuk perkebunan sawit.

Namun, bukannya menindak tegas, BKSDA malah hanya meminta PT. KLS, untuk merestorasi atau merehabilitasi konservasi tersebut. Padahal PT. KLS sama sekali tidak memiliki izin..

Temuan ini juga diperkuat dengan surat dari Gubernur Sulawesi Tengah HB. Paliudju pada 18 Oktober 1999. Memerintahkan kepada Bupati Banggai saat itu untuk mengambil tindakan tegas terhadap PT. KLS terkait dengan dugaan perambahan kawasan hutan konservasi. PT. KLS telah melanggar UU No. 41/1999 tentang Kehutanan dan UU No.18/2013 32/2009 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) karna telah melakukan perambahan kawasan hutan tanpa izin.

 

 

Berita Lainnya

Peristiwa

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934