KPA Desak Polri Netral Dalam Konflik Agraria

KPA/Jakarta: Pelanggaran Hukum dan HAM yang bersumber pada pengelolaan sumber daya alam dibahas di Mabes POLRI. Wakil Kepala Kepolisian RI Jenderal Polisi, Badrodin Haiti, beserta jajarannya BARHAKAM, DIVHUM, ITWASUM dan BARESKRIM menerima perwakilan koalisi masyarakat sipil yang pada 10 April 2015 di Mabes Polri. Mereka yang hadir adalah KONTRAS, WALHI, KPA dan korban penggusuran lahan oleh pabrik semen Pati, Rembang, Jawa Tengah. Beberapa isu konflik agraria dibahas seperti kasus pembunuhan petani Jambi alm. Indra Pelani dan penggusuran lahan petani Takalar PTPN XIV dan Brimob Polda Sulawesi Selatan Barat.
 
Jenderal Polisi Badrodin Haiti meminta kepada para pendamping masyarakat seperti KONTRAS, WALHI dan KPA berkerjasama dengan Kepolisian untuk mencari solusi yang terbaik terkait konflik agrarian. Pada dasarnya pihak kepolisian berkerja berdasarkan Undang–undang dan tidak sepenuhnya salah dalam kontek melaksanakan tugas di lapangan. Oleh karena itu, membutuhkan mitra dalam menangani dan menjaga ketertiban umum. Mengenai laporan masyarakat terkait konflik agraria, POLRI berkomitmen untuk mencari solusi yang adil dan sesuai dengan aturan hukum terkait pengelolaan sumber agraria dan menghindari konfrontasi dengan masyarakat.
 
Sekretaris Jenderal KPA , Iwan Nurdin, meminta kepada pihak Kepolisian untuk menegakkan hukum yang adil dan bersikap netral dalam penyelesaian konflik agraria. Polisi harus melihat persoalan konflik agraria tidak hanya berdasarkan hukum positif yang berlaku, tetapi harus mengedepankan pola mediasi serta menyampingkan tindakan represif. Kehadiran polisi harus menjadi mediator di lapangan bukan sebagai pelindung pemilik modal dan menggusur rakyat dari tanahnya (AS)

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934